Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

ekonomi

Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

Program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 dibiayai dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

1 November 2024 | 14.25 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berlangsung pada Januari 2025. Biayanya mencapai triliunan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), ditambah lagi dana yang berasal dari sumber lain. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan strategi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun depan.

Program tersebut akan dilaksanakan di 5.000 titik di seluruh Indonesia pada 2025. Dadan berkata pelaksanaan itu seluruhnya dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. “Hanya penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN,” kata dia saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
 
Sebelumnya, Dadan sempat mengatakan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Jumlah itu sekitar 75 persen dari belanja harian Badan Gizi Nasional sebesar Rp 1,2 triliun. Di dalam APBN 2025, program unggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming itu mendapat alokasi anggaran Rp 71 triliun.
 
Selain dari APBN, Dadan mengungkap, akan ada pula koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi. “Nanti kami akan bayar sewa lahan, sewa gedung, dan lain-lainnya per bulan sehingga investasi akan kembali dalam waktu tiga tahun,” ujarnya.
 
Menggunakan biaya dari APBN, ia berkata, Badan Gizi Nasional akan menetapkan tiga satuan pelayanan per kabupaten di seluruh Indonesia. Sejauh ini, uji coba makan bergizi gratis telah berlangsung selama sepuluh bulan dan pemerintah sudah membentuk 85 kantor satuan pelayanan.
 
Perihal investasi, kepala badan itu mengatakan pelaksanaannya akan sangat tergantung pada teknologi yang digunakan. Rencananya, tiap satuan pelayanan akan dilengkapi dengan genset. Pemetaan titik satuan pelayanan pun disebut telah dilakukan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
 
“Itu salah satu bagian dari persyaratan kami nanti, ketika ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke Badan Gizi Nasional, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilihat,” tuturnya.
 
Badan Gizi Nasional memiliki sumber dana lain yang sampai saat ini dirahasiakan. Dana itu disalurkan untuk seluruh rangkaian uji coba makan bergizi gratis. Dadan menyebut biaya uji coba yang berkisar antara Rp 800 juta - Rp 900 juta per bulan selama ini berasal dari kantong “hamba Allah”.
 
“Bisa dihitung setiap bulan itu Rp 800 juta - Rp 900 juta dikalikan 10 bulan, itu sudah berapa satuan layanan. Dan itu yang membiayai adalah hamba Allah,” kata dia.
 
Pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional memang bisa bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tercantum dalam Pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus