Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto umumkan turunnya anggaran makan bergizi gratis semula Rp. 15.000 menjadi Rp.10.000 per anak dan ibu hamil. Kepala negara meyakini bahwa alokasi tersebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo menyampaikan hal tersebut usai mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi usai rapat terbatas di kantor presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 29 November 2024. Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan bahwa makan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita ingin Rp 15.000. Tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Presiden Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan ini mencontohkan keluarga yang memiliki tiga hingga empat anak bisa mendapat Rp 2,7 juta per bulan dari kebijakan ini. “Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan tunjangan sosial lainnya termasuk Program Keluarga Harapan dan bantuan-bantuan lainnya saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat,” kata Prabowo.
Anggaran Makan Bergizi Gratis di APBN
Program yang digagas Prabowo ini diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 800 miliar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia dan dapat mencapai total pengeluaran sebesar Rp 400 triliun pertahun jika diterapkan secara penuh.
“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.
Dadan menjelaskan bahwa anggaran Rp 800 miliar ini akan digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Hal ini diharapkan akan memicu peredaran uang yang signifikan di masyarakat, terutama di daerah pedesaan.
“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas di desa akan ditingkatkan,” ucap Dadan.
Di sisi lain, Drajad Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyatakan bahwa ada kemungkinan anggaran program ini akan meningkat. Saat ini, anggaran yang telah ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis adalah Rp 71 triliun untuk tahun 2025. Namun, Drajad mengisyaratkan bahwa Prabowo mungkin akan melakukan penyesuaian anggaran.
“Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBNP (APBN Perubahan) ya. Diharapkan setelah tahu posturnya lebih rinci, di 2025 kita lakukan perubahan,” ujar Drajad di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Angka Rp 71 triliun tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh kabinet Presiden Joko Widodo. Namun, Drajad menambahkan bahwa ada kemungkinan anggaran akan dinaikkan jika pendapatan negara juga mengalami peningkatan signifikan. “Bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan cukup signifikan,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center Of Economic And Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah untuk lebih kreatif mencari pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya bisa melalui pajak orang kaya (wealth tax).
Berdasarkan perhitungannya, penerapan pajak orang kaya mampu berkontribusi pada anggaran MBG hingga Rp81,6 triliun.
“Jangan naikan tarif PPN jadi 12 persen untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp81,6 triliun dalam sekali penerapan. Kemudian cegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting). Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG,” kata Bhima dalam keterangannya di Jakarta, 19 November 2024.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan hasil modelling program makan bergizi gratis jika menggunakan dana pendidikan hanya akan memberikan dampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 0,06 persen atau Rp7,21 triliun, tetapi di sisi lain berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp27,03 triliun.
ANANDA RIDHO SULISTYA | ANTARA | MICHELLE GABRIELA | MELYNDA DWI PUSPITA | DANIEL A. FAJRI
Pilihan editor: Anggaran Makan Bergizi Gratis Menciut Jadi Rp. 10.000 per Anak, Apakah Layak?
Foto 
