Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal subsidi pangan Rp 100 triliun sudah tepat. Subsidi ini akan digelontorkan untuk menyerap hasil panen petani.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pada dasarnya subsidi pangan memang dibutuhkan terutama untuk petani. Petani mesti diberikan insentif yang besar untuk terus mendorong mereka berproduksi," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Alasannya, menurut Faisal, pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Pemerintah, kata dia, harus betul-betul menjamin pasokan dan kelancaran distribusinya. Namun untuk menjamin kebutuhan pangan itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan petani.
Faisal menilai, selama ini, harga beli komoditas pangan dari petani masih rendah. Keuntungan petani hanya tercermin dari nilai tukar petani atau NTP yang tak seberapa. Itulah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani tak membaik.
Menurut Faisal, subsidi pangan bisa membentuk harga beli komoditas pangan dari petani lebih baik. Namun ia melihat, penyaluran subsidi pangan tak bisa berlaku untuk jangka pendek atau sesaat. Subsidi itu perlu diberlakukan secara berkesinambungan dan dalam waktu yang lama serta tak tergolong dengan masa jabatan menteri.
"Ini semestinya dibuat satu sistem yang jelas dan berkesinambungan," ucapnya.
Di sisi lain, Faisal berujar, kebijakan subsidi seharusnya bukan semata dibuat oleh Kemendag, melainkan lintas kementerian. "Karena masalah kesejahteraan petani dan masalah pangan ini bukan masalah yang sifatnya jangka pendek saja. Jadi planning harus dibuat, sistem, dan perencanaan harus matang dan berorientasi jangka panjang," tuturnya.
Sebelumnya, Zulkifli Hasan bercerita Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Musababnya, Presiden Jokowi ingin para petani tidak dibebani soal harga atau penjualan. Artinya, pemerintah melalui BUMN akan membeli seluruh hasil produksi petani, kemudian menjualnya kepada konsumen.
"Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun," ujarnya dalam konferensi pers Kinerja 100 Hari Menteri Perdagangan di Auditorium Utama Kemendag, Jakarta Pusat pada Ahad, 25 September 2022.
Zulkifli mengklaim sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan lembaga yang berkaitan dengan pangan dalam negeri. Ia mengatakan jika wacana ini dapat direalisasikan, petani tidak akan dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya. Harapannya, petani bisa lebih produktif. Dukungan pada petani pun dapat fokus terhadap teknologi dan pasar.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca juga: Tragedi Kanjuruhan Malang, Arema FC Minta Korban Dilayani Maksimal: Biaya Sampaikan ke Manajemen
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
