Terkini: Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir, INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir....

1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir: Percepat Kebijakan hingga Cegah Riak-riak Gejolak

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Presiden meminta agar seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih. Ia juga berharap pemerintahan baru dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.

"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," ujar Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pimpin Sidang Paripurna Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi Minta Maaf dan Pesan Jangan Buat Kebijakan Esktrem

Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Pada sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, dedikasi para anggota kabinet dalam menjalankan pemerintahan, serta program dan visi Presiden dan Wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi mengatakan pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK....

3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat 6 September 2024. 

Sebelumnya, Budi Karya menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KAI Daop 6 Yogyakarta Operasikan Kereta Api Taksaka Tambahan saat Libur Panjang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kereta api itu akan dioperasikan untuk keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024 pada relasi Yogyakarta-Gambir (PP).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengemukakan pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau channel pemesanan tiket kereta api resmi lainnya.
"Pengoperasian KA Taksaka Tambahan ini untuk memberikan pelayanan yang optimal serta mengingat animo masyarakat yang tinggi pada perjalanan kereta api di relasi tersebut," ujar Krisbiyantoro kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK....

5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK, Pengamat Transportasi: Angkutan Umum, Tarifnya Umum

Pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat. 

Pasalnya, layanan KRL merupakan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah memberikan pelayanan KRL sebagai imbal balik karena masyarakat sudah membayar pajak. PSO, kata dia, juga berbeda dengan subsidi yang menyasar kelompok masyarakat tertentu.

"Lagipula, yang namanya transportasi umum ya tarifnya umum," kata Deddy kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Deddy juga mengatakan pembedaan tarif KRL berdasarkan NIK bisa memicu konflik antarpenumpang. Selama ini, penumpang sudah saling berebut kursi lantaran ketersediannya yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Menurutnya, konflik semacam itu akan semakin besar jika pemerintah menaikkan KRL berbasis NIK.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Singapura Sahkan UU Pekerja Platform, Kemnaker: Bukan Berarti RI Harus Ikutan