Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dengan Indonesia yang baru saja meresmikan proyek kereta cepat, Malaysia justru membatalkan proyek kereta cepat yang diberi nama High Speed Rail (HSR). Pembangunan jalur kereta sepanjang 350 kilometer itu menghubungkan dua negara, yaitu Malaysia dan Singapura. Kereta cepat itu menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura. Sebelum resmi berhenti, perkiraan keseluruhan biaya kereta cepat tersebut sekitar Rp 237 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kereta cepat tersebut awalnya ditujukan sebagai transportasi alternatif antara dua mesin ekonomi yang dinamis dan memiliki perkembangan pesat di Asia Tenggara. Proyek HSR tersebut direncanakan mencakup tujuh stasiun di Bandar Malaysia, Sepang-Putrajaya, Seremban, Melaka, Muar, Batu Pahat dan Iskandar Puteri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keterhubungan yang baik itu diharapkan akan menstimulasi ekonomi dan bisnis agar lebih produktif dan memperluas jejaring pasar. Selain keuntungan ekonomi, masyarakat awam juga akan mendapatkan benefit. Masyarakat awam akan disuguhkan pengalaman perjalanan yang lebih baik dengan waktu yang lebih pendek. Dengan kecepatan yang dimiliki kereta cepat, waktu yang ditempuh dari Kuala Lumpur ke Singapura hanya 90 menit saja. Selain itu, masyarakat awam juga akan mendapatkan kenyamanan yang ekstra.
Sebelum diberhentikan, proyek tersebut ditangguhkan pada 2018 lalu. Saat itu, Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia akan meninjau kesepakatan perdana menteri terdahulu dan juga akan memperketat keuangan. Penangguhan pun berjalan selama 2 tahun.
Status penangguhan pun masih terus berjalan hingga Mei 2020, dan Pemerintah Malaysia memperpanjang masa penangguhan. Pada masa penangguhan tersebut, Pemerintah Malaysia dengan Pemerintah Singapura berdiskusi soal perubahan proyek. Namun, tidak ada kata sepakat di antara kedua pihak.
Penyebab Mangkrak hingga Resmi Dibubarkan
Setelah diskusi yang alot selama enam bulan dan sudah mencapai tenggat penangguhan, kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan proyek kereta cepat. Kedua pihak mengumumkan pernyataan bersama tersebut pada 1 Januari 2020. Pemerintah Malaysia diwakili oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Pemerintah Singapura diwakili Perdana Menteri Lee Hsien Loong.
Dalam diskusi yang alot selama Mei 2020-Desember 2020, kedua pihak berupaya untuk merubah proyek kereta cepat setelah menghitung dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Menteri Ekonomi Malaysia, Mustapa Mohamed, menjelaskan bahwa kesepakatan pada 2016 tidak lagi fisibel jika diterapkan pada 2020, terlebih dengan pertimbangan kondisi fiskal yang terdampak pandemi COVID-19.
Selain itu, Malaysia terus bergulat dengan utang yang menggunung. Pemerintah Malaysia masih terbebani pembayaran utang sebesar 249 miliar dolar AS. Di sisi lain, Malaysia harus membayar sekitar 110 miliar ringgit untung membiayai proyek HSR. Pemerintah Malaysia pada era Mahathir mengatakan bahwa modal yang dikeluarkan tak sebanding dengan keuntungan ekonomis yang didapat oleh Malaysia.
Kerugian Materiil
Dilansir dari Pars Today, Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk proyek tersebut. Pemerintah Singapura pun meminta Malaysia untuk membayar kompensasi atas kegiatan konstruksi yang sudah berjalan. Diketahui Malaysia harus membayar sekitar Rp 1,1 triliun kepada Singapura.
Di sisi lain, Pemerintah Singapura sudah membangun infrastruktur penunjang kereta cepat di Jurong. Setelah proyek tersebut dibatalkan secara bersama, kini infrastruktur di Jurong pun mangkrak. Namun, kedua negara sepakat untuk menjaga hubungan bilateral antarnegara
CAESAR AKBAR | ANTARA
Foto 
