Mengapa Proyek Tol Masih Mengandalkan PMN

Perbesar

Jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh di Jantho, Aceh Besar, Aceh, 6 November 2021. ANTARA/Syifa Yulinnas

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Skema penyertaan modal negara (PMN) masih diandalkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) bidang konstruksi untuk menyambung napas pembangunan jalan tol. Suntikan PMN 2022 untuk PT Hutama Karya (Persero) dioptimalkan untuk delapan ruas tol dalam tahap perdana pembangunan jalan tol Trans Sumatera.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Berfokus untuk pembangunan ruas-ruas di tahap 1,” ucap Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo, kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dari pemetaan prioritas jalan tol Trans Sumatera yang disusun Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengembangan total 24 ruas tol dalam megaproyek tersebut harus dibagi dalam empat tahap karena keterbatasan anggaran pemerintah. Dengan kata lain, ruas Trans Sumatera belum akan tersambung penuh hingga 2024 karena pembangunan harus diteruskan pada tahun berikutnya.

Tahap 1 diisi pengembangan 13 ruas. Itu pun terbagi menjadi tahap 1.1 untuk jalan tol sepanjang 707,5 kilometer yang sudah beroperasi serta tahap 1.2 untuk sisa 463,8 kilometer yang sedang digarap. “Konstruksi dua dari delapan ruas, yaitu ruas tol Bengkulu-Taba Penanjung dan Pekanbaru-Dumai, sudah 100 persen,” tutur Tjahjo.

Ruas tol lainnya Hutama Karya yang kini pengembangannya disokong oleh PMN 2022 adalah jalan tol Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 kilometer; jalan tol Indrapura-Kisaran 47 kilometer; jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat 143 kilometer; jalan tol Simpang Indralaya-Muara Enim seksi Indralaya-Prabumulih 65 kilometer, lalu jalan tol Binjai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan 58 kilometer. Dana serupa masuk ke dua bagian jalan tol Pekanbaru-Pangkalan, yaitu seksi Pekanbaru-Bangkinang sepanjang 40 kilometer serta seksi Bangkinang-Pangkalan 25 kilometer.

Penandatanganan Penyelesaian Transaksi Ruas Tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang Waskita di Jakarta, 6 September 2022. ANTARA/Dhemas Reviyanto

PMN Terbesar untuk Hutama Karya

Dari PMN senilai Rp 38,4 triliun yang mengalir ke tujuh perusahaan pelat merah pada tahun ini, dana terbesar—mencapai Rp 23,85 triliun—masuk ke Hutama Karya. Bila merujuk pada informasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, pemerintah akan menyalurkan Rp 45,84 triliun kepada lima BUMN pada tahun ini, termasuk Rp 28,8 triliun untuk Hutama Karya.

Menurut Tjahjo, PMN 2023 masih diprioritaskan untuk ruas jalan tol Trans Sumatera tahap 1. Tapi sebagian dana itu sudah digunakan untuk permulaan tahap 2, mencakup jalan tol Betung-Tempino-Jambi dan jalan tol Junction Pekanbaru-Bypass Pekanbaru. “Hambatan lapangan yang perlu kami hadapi adalah penyesuaian kondisi tanah dan isu pembebasan lahan,” katanya.

Setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan DPR, Senin lalu, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono, mengatakan PMN 2022 sebesar Rp 3 triliun bagi entitasnya khusus dipakai untuk penyelesaian proyek jalan tol.

Sebanyak Rp 2 triliun dari modal segar negara itu dialokasikan untuk jalan tol Kayu Agung-Palembang-Betung di Sumatera, sedangkan sisa Rp 996 miliar hingga Rp 1 triliun masuk ke proyek jalan tol Ciawi-Sukabumi.

Kepada Tempo, Destiawan membenarkan bahwa beban pembiayaan infrastruktur perusahaannya bisa bertambah di tengah gejolak kenaikan harga barang. Karena efek domino lonjakan harga bahan bakar minyak, harga satuan sejumlah bahan baku konstruksi, khususnya semen dan besi, ikut terkerek. “Yang pasti, cost operasional kami bertambah. Tapi, sejauh ini, kami jamin tidak ada proyek yang tertunda,” ucap Destiawan.

Dalam rapat yang sama, anggota Komisi Keuangan DPR, Kamrussamad, meminta manajemen Waskita Karya serta BUMN konstruksi lainnya mengurangi ketergantungan pada skema PMN. “Mindset BUMN jangan manja. Jangan sampai sedikit-sedikit PMN menjadi solusi krisis keuangan.”

Adapun peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, memperkirakan ketergantungan BUMN terhadap PMN masih panjang. Dalam proyek jalan tol Trans Sumatera, kata dia, rasio pengembalian investasi ruas baru masih sangat rendah, meski sudah berbayar sekalipun. “Injeksi PMN untuk mengurangi tekanan finansial BUMN Karya,” ujarnya. “Tapi Hutama Karya harus mencari pembiayaan alternatif karena kapasitas fiskal pemerintah juga semakin terbatas.”

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, mengatakan PMN masih harus mengalir sebagai jaminan penyelesaian proyek. “Kalau pembangunannya mangkrak, akan semakin mahal untuk dilanjutkan kembali.”