Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengaku belum menerima undangan dari Kementerian Perdagangan untuk membahas rencana pencabutan kewajiban domestik market obligation (DMO) sawit. Wacana itu sebelumnya digaungkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita belum dipanggil. Tetapi pengusaha sawit pasti akan support untuk kepastian suplai minyak goreng untuk lokal,” kata Eddy saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Juli 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, kebijakan pencabutan DMO bisa memudahkan para eksportir untuk mengatur kontrak dengan kapal karena sudah ada kepastian pengiriman barang di awal. Namun, Eddy menekankan bakal ada jeda 1-2 bulan seandainya DMO dicabut karena eksportir harus mengatur kapalnya.
“Kita tetap perlu persetujuan ekspor (PE), akan tetapi untuk mendapatkan PE tidak perlu persyaratan. Selain itu, eksportir harus lebih ada kepastian di awal untuk mengatur kapal. Sebab untuk atur kapal butuh waktu 1 sampai dengan 2 bulan ke depan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan mempertimbangkan mencabut DMO crude palm oil (CPO). Syaratnya, pengusaha harus berkomitmen memenuhi stok minyak goreng dalam negeri.
Rencana itu disampaikan oleh Mendag, yang kerap disapa Zulhas, saat kunjungan ke Pasar Cibinong di Kabupaten Bogor, Jumat, 22 Juli 2022. Ia mengatakan relaksasi DMO memungkinkan apabila pasokan minyak goreng dalam negeri terjamin sehingga harga tandan buah segar (TBS) petani sawit bisa terdongkrak di angka Rp 2.000 per kilogram.
“Saya lagi pertimbangkan. Saya nanti bertemu dulu dengan para pengusaha dan apabila mereka sudah commit untuk memenuhi DMO, saya pertimbangkan DMO itu tidak perlu lagi. Kami akan pertimbangkan DMO dicabut agar ekspornya bisa cepat,” kata Zulhas.
Namun, Zulhas belum memastikan perihal kepastian pencabutan DMO. Ia mengatakan kebijakan ini masih menjadi pertimbangan dan memerlukan jaminan dari pengusaha sawit agar tidak ada lagi kelangkaan minyak dalam negeri.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
