Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah membentuk satgas untuk membenahi masalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, yang sedang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara, karena banyak keluhan mulai dari konsumsi terlambat dan kurang sampai venue yang belum siap dipakai.
Upaya pembenahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024, yang ditandatangani Presiden Jokowi, tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024, menjelaskan bahwa masalah penyelenggaraan PON sudah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, dan langsung ditanggapi dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).
"Sudah saya mohon ke Bapak Presiden dan Alhamdulillah beliau langsung mengeluarkan Keppres juga yang namanya Satgas Penataan dan Pendampingan Tata Kelola, yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung beserta di anggotanya ada Pak Kabareskrim dari Mabes Polri, ada dari Deputi BPKP dan seluruh penegakan hukumnya," kata Menpora Dito.
"Jadi, semua keluhan dan juga semua yang dirasa kurang cocok, ini pasti akan kita tindak tegas dan akan tindak lanjuti sesuai norma hukum yang ada," kata Dito.
Menpora Dito menjelaskan bahwa penyelenggaraan PON merupakan tanggung jawab sepenuhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga daerah tuan rumah, di mana daerah tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional.
Untuk wilayah Sumut, Ketua Umum PB PON adalah Gubernur Sumut Letjen TNI Purn Edy Rahmayadi, dan untuk wilayah Aceh dipimpin Pj Gubernur, Mayjen TNI Achmad Marzuki.
"Akan tetapi, karena ini adalah kursi olahraga, bagaimanapun saya selaku menteri olahraga yang bertanggung jawab dan membina olahraga di seluruh Indonesia, pastinya kita terdepan menjadi penanggung jawab," ujar Dito.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitor game time sepanjang penyelenggaraan PON.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Iwan berharap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses yakni sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.
“Satu lagi tambahan yaitu sukses pemanfaatan aset pasca-PON," paparnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.
Sebelumnya, pada seremonial pembukaan 9 September lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya PON sebagai ajang untuk melahirkan lebih banyak atlet terbaik bangsa, pemecah rekor dunia, calon peraih medali emas di Asian Games, Sea Games, bahkan Olimpiade. Ia mengajak semua peserta agar menjadikan PON tidak sekadar kompetisi, tapi juga ajang mempererat tali persaudaraan.
“Oleh sebab itu saya titip betul pegang teguh sportivitas dan fair play. Mari kita semua merayakan pekan olahraga nasional ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat sportivitas dan kegembiraan untuk mengukir prestasi yang membanggakan negeri,” pesan Jokowi
Penyelenggaraan PON XXI, khusus di Aceh saja, menelan biaya hingga Rp 811 miliar. Presiden Jokowi meresmikan 18 venue baru di Aceh yang dibangun khusus untuk perhelatan olahraga nasional empat tahunan tersebut.
Sebagai informasi, penyelenggaraan PON XXI di Aceh 6.287 atlet dan 3.158 official. Sementara di Sumatera Utara diikuti 6.618 atlet dan 3.320 official.
BPKP Turunkan Auditor, Mabes Polri Kirim Tim
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola PON di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitor game time sepanjang penyelenggaraan PON.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.
Iwan berharap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses yakni sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.
“Satu lagi tambahan yaitu sukses pemanfaatan aset pasca-PON," paparnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya siap menangani dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI Aceh dan Sumatera Utara 2024.
Hal itu disampaikan Kapolri Sigit usai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada pejabat TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, Kamis.
"Saya kira Polri tentunya akan menunggu. Kalau memang ada fakta dan bukti bahwa terjadi penyelewengan dana PON, kami akan mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri.
Secara umum, kata Jenderal Pol. Sigit, baik Polri, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki ruang yang sama untuk menangani. Meski demikian, dalam prinsipnya Polri siap menangani dugaan penyelewengan dana PON.
Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol. Arief Adiharsa mengungkapkan bahwa pada hari Kamis ini sudah ada tim yang berangkat menuju lokasi penyelenggaraan PON XXI untuk mengusut dugaan penyelewengan keuangan.
"Pada hari Kamis ini sudah ada yang berangkat," kata Arief saat dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa tim tersebut akan bergabung dengan tim pendampingan dari Kejaksaan Agung dan BPKP "Tim satgas dari Mabes, Jumat, menuju ke lokasi PON XXI, di antaranya untuk memberikan pendampingan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mendalami hal yang dilaporkan," kata Arief.
Ia mengatakan bahwa langkah tersebut setelah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengenai dugaan penyelewengan tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa satgas pendampingan merupakan tim gabungan dari Tipikor Bareskrim Polri, Polda Aceh, dan Polda Sumatera Utara.
Selain melakukan peninjauan, kata dia, laporan dari Menpora melalui satgas akan ditelaah dan diklarifikasi oleh pihaknya.
Sejumlah Keluhan
LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak BPKP Aceh mengaudit pengadaan konsumsi pada pelaksanaan PPON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. "Kita berharap dalam konteks ini BPKP Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap budget tersebut (konsumsi)," kata Koordinator MaTA, Alfian, di Banda Aceh, Kamis.
Permintaan tersebut sebagai respon MaTA terkait banyaknya keluhan soal pelayanan konsumsi terhadap atlet, serta besarnya anggaran pembelian makanan pada PON XXI Aceh-Sumut di Aceh 2024 ini.
Alfian mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki, biaya konsumsi PON Aceh-Sumut ini mencapai Rp42,37 miliar, terbagi dari dua item belanja yakni Rp11,472 miliar snack atlet dan Rp30,898 miliar lebih untuk makan.
Dalam kontraknya, kata Alfian, untuk makan atlet dibeli sebanyak 607.035 kotak, dengan harga per kotaknya Rp50.900. Untuk snack atlet Rp18.900 per kotak.
Sementara itu, kendala di wilayah Sumatera Utara berkaitan dengan sarana pendukung, yang menurut Menpora Dito sudah dipastikan rampung.
"Dan hari ini semua yang masuk ke kami, pasti kita fast respons. Contoh kemarin memang, yang rame juga adalah venue voli di Sumatera Utara, yang di mana sebenarnya itu adalah tanggung jawab daerah," kata Menpora Dito.
"Venue olahraganya sebenarnya sudah siap dipakai dan sudah bisa dipakai. Memang sarana pendukungnya yang mungkin agak keteteran dan jalannya waktu itu mungkin setelah hujan jadi berlumpur."
Saat itu juga, Menpora Dito langsung menghubungi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan pengerjaan.
"Akhirnya kami take over dan pemerintah pusat langsung masuk membenarkan jalannya. Alhamdulillah sekarang sudah rapi dan di Sumut, di Aceh didukung TNI dan polisi. Semuanya ikut membantu konstruksi tersebut," ujar Menpora Dito.
"Jadi hal-hal seperti ini yang kami sedang coba benahi dan pastinya tidak menutup kemungkinan semua yang kurang-kurang dipersilahkan saja, dilaporkan dan pasti kita akan langsung evaluasi."
Ia juga memastikan masalah konsumsi dan arena pertandingan yang ramai dibicarakan dalam penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara 2024 telah ditangani.
"Pembukaan hari Senin, Minggu malam kita langsung evaluasi, dan saya bisa pastikan setelah Senin itu sudah berubah semuanya di Aceh," kata Menpora Dito.
"Kalau yang di Sumut, saya belum mendapatkan laporan adanya konsumsi yang dikit. Memang kalau untuk terkait konsumsi, rata-rata itu kejadian di Aceh."
Pilihan Editor Banyak Disebut Lebih Baik dari Susu Sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis, Apa Itu Susu Ikan ?
Foto 
