Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center for Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengalokasikan hasil penghematan negara ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Prabowo dalam pidato peresmian Danantara mengatakan akan menginvestasikan hasil penghematan Rp 300 triliun ke Danantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bhima mengatakan, Danantara seharusnya hanya mengambil dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bukan dari anggaran negara. “Tidak fair ketika Danantara rugi bukan kerugian negara, tapi modalnya diambil dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Bhima kepada Tempo pada Selasa, 25 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengkhawatirkan pengalokasian hasil efisiensi ke Danantara berpotensi mengurangi porsi belanja pemerintah ke produk domestik bruto atau PDB. “Bahkan mengganggu pelayanan publik dan program prioritas,” tutur Bhima.
Terpisah, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro mengatakan Prabowo dalam pidato tersebut hanya menekankan mengenai hasil efisiensi dari pemakaian anggaran. Bambang menyebut, modal Danantara nantinya berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN yang ada saat ini.
“Soal danantara, kan sebenarnya Danantara itu sudah punya modal dari BUMN itu sendiri, dari aktivitas yang ada sekarang,” ucap dia ketika ditemui seusai acara Digital Economic Forum 2025 yang dihelat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2025.
Sebagai superholding BUMN, modal yang didapatkan Danantara berasal dari modal perusahaan yang tergabung. Saat ini, ada tujuh perusahaan BUMN yang akan dikelola Danantara, yakni PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sementara per Maret mendatang, seluruh BUMN dikabarkan akan bergabung dengan Danantara.
“Kalau misalnya Pak Presiden mengatakan akan ada yang diinvestasikan oleh Danantara, itu maksudnya bukan untuk memberikan modal kepada Danantara,” ujar Bambang. Namun, ia melanjutkan, Danantara diharapkan bisa melakukan investasi yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda pembangunan pemerintahan Prabowo.
Adapun Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan BPI Danantara kemarin, Senin, 24 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. “Dalam 100 hari pertama pemerintah yang saya pimpin, kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia dalam pidatonya yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 24 Februari 2025.
Dana ratusan miliar itu, lanjut dia, sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. “Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Prabowo.
Sekitar 20 proyek strategis nasional bernilai miliaran dolar itu, kata Kepala Negara, akan difokuskan pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, serta energi terbarukan.
Kepala Negara mengklaim masyarakat patut berbangga lantaran Danantara merupakan salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia, dengan total US$ 900 miliar asset under management (AUM) atau aset dalam pengelolaan.
Foto 
