Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB). Pelaporan itu karena Anies dianggap menyebar fitnah dengan menyebut bahwa Prabowo Subianto memiliki lahan seluas 340 ribu hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, dalam debat capres kedua pada Ahad malam, 7 Januari 2024, Anies menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pemilu 2019 lalu. Anies mengaku ironi karena lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas, sedangkan Prabowo yang memimpin Kementerian Pertahanan memiliki tanah seluas 340 ribu hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 320 hektare tanah di republik ini,” kata Anies dalam debat tersebut.
Anies kemudian meralat angka yang dia sebutkan menjadi 340 ribu hektare. “Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi,” ujar Anies.
Mendengar hal itu, Prabowo sontak memotong pembicaraan Anies. Dia mengatakan bahwa data yang Anies sampaikan salah. “Itu pun salah. Itu pun salah. Mas Anies jangan...,” ucap Prabowo. Namun sebelum Prabowo sempat melanjutkan interupsinya, moderator segera mengingatkan Prabowo untuk bicara pada waktunya.
Topik kepemilikan lahan Prabowo tersebut sebelumnya juga pernah disinggung Jokowi dalam debat capres 2019. Imbasnya, kala itu Jokowi juga dilaporkan ke Bawaslu usai mengangkat isu tersebut. Laporan itu datang dari Tim Advokasi Indonesia Bergerak (TAIB) yang menilai bahwa pernyataan Jokowi menyerang pribadi dan bersifat fitnah.
“Yang beliau (Jokowi) sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi, kepada fitnah,” ujar anggota TAIB, Djamaluddin Koedoeboen di kantor Bawaslu, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.
Menanggapi laporan tersebut, pada 2019 Jokowi mengatakan bahwa tidak perlu ada debat jika hal-hal dalam debat capres tersebut diancam untuk dilaporkan ke Bawaslu.
“Ya debat yang lalu saya dilaporkan, kalau debat dilaporkan enggak usah debat saja,” kata Jokowi sambil tertawa saat ditanya wartawan di Tangerang, Senin, 18 Februari 2019, dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengaku tidak habis pikir mengapa setiap kali selesai debat, selalu ada materi yang dipermasalahkan. Padahal, menurutnya kehadiran Ketua Bawaslu dan Komisioner Bawaslu di acara debat sudah cukup untuk mengontrol pelaksanaan debatnya.
“Ya kalau kira-kira enggak ‘anu’ (benar) pasti dibisikin, enggak kok,” ujar dia.
Tanggapan Timnas AMIN
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Usamah Abdul Aziz mengaku pihaknya menanggapi santai soal pelaporan Anies ke Bawaslu. Usamah mengatakan data kepemilikan lahan Prabowo sebesar 340 ribu hektare itu bersumber dari Presiden Jokowi.
“Silakan saja (dilaporkan). Data soal lahan bersumber dari Pak Jokowi,” ucap Usamah saat dihubungi, Selasa, 9 Januari 2024.
Jusuf Kalla Ikut Buka Suara
Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ikut buka suara menanggapi pelaporan Anies Baswedan ke Bawaslu. Menurutnya, laporan tersebut bagus apabila dibawa ke Bawaslu. Pasalnya, Anies bisa meminta bantuan kesaksian Jokowi sebagai orang yang pertama kali mengungkap fakta tersebut.
“Bagus itu kalau dibawa, kalau diperiksa gampang Anies, minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi,” kata Jusuf Kalla ditemui di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya No 6, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.
Jusuf Kalla mengatakan paling bagus jika laporan tersebut dilanjutkan. Sebab nanti, kata dia, ketika ditanya dari mana sumber datanya maka Anies bisa mengatakan dari RI-1.
“Kalau diperiksa, Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi, ah baru ramai negeri ini,” kata Jusuf Kalla sambil tertawa di hadapan pers.
RADEN PUTRI | HAN REVANDA | SYAIFUL HADI | ANTARA
Pilihan Editor: Anies Baswedan Janji Benahi BUMN: Harusnya Jadi Agen Pembangunan Bukan Cari Keuntungan
Foto 
