Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan hingga akhir Februari lalu belanja negara telah menembus Rp 221,5 triliun atau 7,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) meningkat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan belanja pada Januari dan Februari ini lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai 9,7 persen dari target. “Tahun lalu lebih tinggi karena ada penyelengaraan pemilu pada 14 Februari 2024. Jadi banyak pengeluaran yang kali ini tidak ada,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, menurut Suahasil, pada tahun lalu pemerintah juga menggelontorkan bantuan pangan imbas El Nino. Bantuan sosial juga sempat diperpanjang hingga awal tahun 2024, sehingga menyebabkan persentase belanja APBN periode tahun lalu lebih tinggi.
Pengeluaran pemerintah pusat hingga akhir Februari 2025 terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 83,6 triliun dan non K/L Rp 127,6 triliun. “Tahun ini belanja 7,8 persen (dari target). Ini cukup inline terutama dengan adanya efisiensi,” ujarnya.
Meski belanja lebih rendah karena adanya efisiensi anggaran, Suahasil memaparkan beberapa komponen belanja meningkat dari tahun lalu. Di antaranya adalah belanja pegawai yang naik Rp 1,2 triliun. Pada periode ini mencapai Rp 36,3 triliun, sementara tahun lalu angkanya adalah Rp 35,1 triliun.
Belanja pegawai merupakan belanja rutin yang wajib dibayarkan pemerintah. Pengeluaran ini disalurkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, yakni gaji dan tunjangan sebesar Rp 23,8 triliun, lalu tunjangan kinerja dan lembur sebesar Rp 12,5 triliun.
Selain itu belanja bantuan sosial yang diberikan secara reguler juga tercatat mengalami kenaikan Rp 3,4 triliun. Pada periode Januari hingga Februari 2024 angkanya adalah Rp 22,5 triliun sedangkan hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp 25,9 triliun. Disalurkan untuk bantuan seperti PKH, kartu sembako, iuran PBI JKN hingga PIP dan KIP kuliah.