Setelah Aset Diobral

Aset sudah dijual murah, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) baru minta dilibatkan dalam soal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR di Jakarta, Kamis, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung minta diundang dalam setiap pembicaraan soal kucuran duit Bank Indonesia itu. Alasannya, jaminan aset yang mereka terima banyak yang kosong. Badan Pemeriksa Keuangan memang pernah mengaudit jaminan aset BLBI yang ada di BPPN. Nilainya cuma Rp 12 triliun, sedangkan BPPN mendapat lebih kecil lagi, yakni sekitar Rp 10 triliun. Selama ini total tagihan BLBI sebesar Rp 144 triliun jelas sudah dibebankan ke BPPN. Tapi aset jaminannya banyak yang tidak diserahkan. Contohnya, tagihan bank dalam likuidasi yang ditransfer ke BPPN, tapi asetnya tetap tersimpan di Bank Indonesia. Bank sentral kemudian melikuidasi dan menjual bank tersebut. Memang, duitnya langsung masuk ke kas negara, namun tagihan Rp 11,8 triliun masih tercatat di BPPN. Syafruddin mengancam akan terus bicara tentang hal ini jika tak juga diajak berembuk. Masalahnya: mengapa baru sekarang BPPN minta diikutkan dalam pembahasan soal jaminan? Apa hanya karena lalai, atau sengaja mengayunkan kapak perang menantang BI?