Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) berkomitmen menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK berlapis dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengadaan tanah, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memberikan arahan langsung dalam pembangunan infrastruktur IKN. Serta memastikan agar penerapan keselamatan konstruksi sesuai dengan peraturan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Memastikan penerapan keselamatan konstruksi yang memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja konstruksi. Serta semua pihak yang terlibat di lapangan,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 24 Juni 2023.
Selain itu, PUPR juga memastkan aspek keselamatan keteknikan tanpa kegagalan, dan aspek pembangunan ramah lingkungan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Ditambah lagi aspek komunikasi yang baik pada masyarakat sekitar serta pengendalian dampak sosial.
"Prinsipnya penerapan SMKK ini berkaitan dengan kualitas. Bagaimana pembangunan infrastruktur ini sesuai rencana, tepat waktu dan tepat mutu," kata Danis.
Sebenarnya, kata dia, penerapan SMKK ini berlaku untuk semua pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bahkan Menteri PUPR telah mengeluarkan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Bina Konstruksi secara berkala melakukan monitoring SMKK
Tujuannya agar dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. "Untuk pekerjaan konstruksi di IKN karena cakupannya besar, pengawasannya berlapis,” tutur dia.
Jadi, menurut Danis, setiap paket pekerjaan diawasi paling tidak 4 level. Misalnya, paket Jalan Sumbu Kebangsaan ada pengawasan dari kontraktor, manajemen konstruksi, pengguna proyek dari PUPR, dan khusus untuk pembangunan IKN ada manajemen konstruksi induk.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi juga secara berkala melakukan monitoring SMKK seperti pengecekan material yang digunakan dan pengujian kalaikan fungsi. Kemudian prinsip keselamatan dan kesehatan pekerja seperti pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penggunaan APD (alat pelindung diri).
"Tidak hanya untuk pekerja, tapi juga keselamatan publik, masyarakat yang ada di sekitar,” kata Danis.
Dia pun mencontohkan di mana manajemen transportasi yang sudah diatur, termasuk keselamatan lingkungan. “Misalnya kita menyiapkan nursery untuk bibit-bibit tanaman penghijauan yang ditanam di sepanjang jalan tol akses IKN yang sedang dibangun," ucap Danis.
Danis menuturkan pemahaman penerapan SMKK juga diimplementasikan pada program pelatihan Tenaga Kerja Kontruksi (TKK) di IKN. Berdasarkan data Ditjen Bina Konstruksi, ada 2.962 tenaga kerja konstruksi di IKN Nusantara sudah melakukan pelatihan berdasarkan jabatan kerja. Rinciannya 2.146 TKK pada 2022 dan 816 TKK hingga 26 Mei 2023.
Sistem manajemen keselamatan konstruksi di IKN ini, Danis berujar, petugasnya di setiap paket disebut Ahli K3 Konstruksi Utama atau Ahli K3 Konstruksi Madya. “Mereka betul-betul mengawasi agar proses pembangunan tadi tidak hanya mengutamakan keselamatan kerja, tetapi juga kualitas konstruksi dan keberlanjutan," kata Danis.
Foto 
