Skema Subsidi Harga BBM bakal jadi BLT, Ekonom UGM: Butuh Setahun Penyesuaian Data

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang mengkaji skema penyaluran subsidi BBM berbasis harga menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan butuh waktu minimal setahun untuk menyesuaikan data penerima BLT BBM.

Menurut Fahmy, pemerintah perlu punya data penerima BLT yang benar-benar baru jika kebijakan ini ingin diterapkan. “Validasi data kriteria penerima butuh waktu minimal satu tahun,” kata dia kepada Tempo dikutip Selasa, 12 November 2024.

Pemerintah, kata dia harus menentukan kriteria, karena masyarat penerima BLT subsidi bahan bakar minyak atau BBM beda dengan listrik dan gas tiga kilogram. Setelah kriteria ditentukan, barulah seluruh data dikumpulkan.

Fahmy berujar jika data tak selaras, subsidi bisa salah sasaran. Pemerintah tidak bisa menggunakan data BLT yang ada sekarang, karena data bantuan tunai saat ini ditujukan untuk mengurangi beban kebutuhan pokok. “Kalau mereka dikasih BLT BBM (bahan bakar minyak) misalnya, belum tentu mereka punya kendaraan bermotor,” ujarnya.

Pemerintah juga harus membuat hitungan atau simulasi terkait dampak jika kebijakan ini diterapkan terhadap inflasi. Jika subsidi berdasarkan harga dihapus dan diganti transfer, harga bahan bakar minyak yang sebelumnya disubsidi akan serentak naik. Masyarakat umum akan merasakan dampak dari kenaikan harga. “Itu akan memicu inflasi,” kata dia.