Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Februari 2025. Bendahara negara melaporkan sampai akhir Februari 2025 APBN mengalami defisit Rp 31,3 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“APBN 2025 didesain dengan defisit Rp 612,2 triliun, jadi defisit ini masih di dalam target yang didesain dari APBN,” ucap Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 13 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti diketahui, defisit APBN tahun ini ditargetkan 2,53 persen terhadap PDB. Defisit terjadi saat belanja lebih tinggi dari pendapatan. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan belanja negara dalam sebesar Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun. Sehingga defisit anggaran dibatasi Rp 616,3 triliun.
Sri Mulyani memaparkan realisasi belanja negara hingga akhir Februari sebesar Rp 348,1 triliun. “Hingga akhir Februari kami masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun. Ini 9,6 persen dari belanja yang dianggarkan tahun ini,” ujarnya.
Sementara itu, pendapatan negara hingga akhir Februari mencapai Rp 316,9 triliun. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 240,4 triliun terdiri dari pajak 187,8 triliun dan penerimaan bea dan cukai Rp 52,6 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.
Penerimaan pajak menjadi sorotan, khususnya setelah munculnya permasalahan imbas implementasi sistem Coretax. Sri Mulyani melaporkan hingga akhir Februari penerimaan pajak mencapai Rp 187,8 triliun. “Atau 8,6 persen dari target,” ujarnya.
Data APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) biasanya dipublikasi kementerian keuangan di pekan kedua atau ketiga pada bulan berikutnya. Namun Sri Mulyani baru membacakan publikasi kinerja APBN bulanan pada Kamis 13 Maret 2025. Publikasi tersebut merupakan kalkulasi realisasi APBN periode Januari dan Februari 2025.