Terkini Bisnis: Pengumuman Penerima Kartu Prakerja, Gerai Pertama Subway

"Siang ini jam 15.00 WIB kami mulai mengirimkan SMS pemberitahuan kepada 800.000 orang yang berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja gelombang 18," ujar Louisa kepada awak media, Selasa, 24 Agustus 2021.

Selanjutnya, saldo pelatihan sebesar Rp 1 juta juga akan mulai dikirimkan ke rekening virtual. Namun, Louisa mengatakan prosesnya akan memakan waktu.

Karena itu, para peserta yang lolos seleksi diharapkan memeriksa dashboard secara berkala. Saldo pelatihan ini dapat digunakan untuk membeli pelatihan.

Baca berita selengkapnya di sini

2.  Bukan Prank, Subway Umumkan Bakal Buka Gerai Pertama di Indonesia

Perusahaan waralaba sandwich, Subway, akan membuka gerai pertamanya di Indonesia. Pengumuman itu disampaikan melalui Instagram @subway.indonesia pada Senin malam, 23 Agustus 2021.

Perusahaan mengumumkan bahwa kali ini informasi tersebut bukan lelucon atau prank. "Yes, this isn’t another prank. Yes, the news is out. Yes, we’re really coming here. So… (Ya, ini bukan lelucon lain. Ya, berita sudah keluar. Ya, kami benar-benar datang ke sini. Jadi…" tulis manajemen dalam Instagram resmi, Senin, 23 Agustus.

Postingan berupa video pendek pertama dari akun itu tercatat sudah ditonton lebih dari 36.100 kali sejak diunggah sejam sebelumnya. Di saat yang sama, postingan itu terpantau sudah menuai 879 komentar dari warganet. Akun yang baru mengunggah satu postingan pada waktu yang sama itu sudah memiliki 4,209 pengikut atau follower.

Subway akan bekerja sama dengan PT Sari Sandwich Indonesia, anak perusahaan dari peritel makanan & minuman (F&B) PT Map Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), yang merupakan bagian dari PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Kedua perusahaan telah meneken perjanjian kemitraan.

Melalui perjanjian tersebut, Subway berkomitmen membuka gerai di Indonesia pada kuartal keempat 2021. Gerai Subway pada tahap pertama akan dibuka di Jabodetabek.

“Permintaan kehadiran restoran Subway yang tinggi datang dari berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia,” jelas John Chidsey, Chief Executive Officer Subway dalam keterangan resmi.

Baca berita selengkapnya di sini

3. Luhut Sebut Herd Immunity Tak Mungkin Tercapai, Apa Sebabnya?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Covid-19 varian delta membuat herd immunity atau kekebalan kelompok sulit tercapai.

"Memang kita menghadapi satu varian delta yang tidak memungkinkan kita mencapai herd immunity. Ini sudah dirumuskan tim, ahli epidemiologi dari UGM maupun Unair," kata Luhut dalam webinar, Selasa, 24 Agustus 2021.

Luhut mengatakan herd immunity sulit dicapai lantaran reproduksi atau penularan dari varian delta mencapai lima atau delapan kali dari sebelumnya atau sangat menular. Di sisi lain, efikasi vaksin yang ada pun masih sekitar 60 persen.

"Ini visi yang kita mau sebenarnya ambang batas proporsi untuk mencapai herd immunity. Tidak mungkin kita capai karena semua vaksin yang ada angka efektivitas atau efikasinya 60 persen. Mau Pfizer atau apa tidak ada yang bisa tahan," ujar Luhut.

Dengan kondisi tersebut, Luhut mengatakan pemerintah pun mengalihkan strateginya dari pencapaian kekebalan kelompok menjadi pengendalian Covid-19. Pengendalian itu dilakukan antara lain dengan 3M, 3T, dan mengurangi durasi kontak.

Baca berita selengkapnya di sini

4. PPKM Diperpanjang, Penumpang KRL Tetap Wajib Bawa STRP

 PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menegaskan bahwa Surat Tanda Registrasi Pekerja atau STRP dan dokumen lainnya masih jadi syarat wajib naik Kereta Rel Listrik di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pada PPKM ini, KAI Commuter tetap memberlakukan dokumen syarat perjalanan menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk pengguna di sektor esensial dan kritikal.

Para pengguna, kata Anne, tetap diwajibkan menunjukkan kelengkapan dokumen yang telah disyaratkan tersebut kepada petugas di stasiun.

“Pada masa PPKM ini, aturan perjalanan menggunakan KRL masih sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 58/2021, dan KAI Commuter akan mengikuti bila selanjutnya ada ketentuan terbaru dari pemerintah,” katanya dalam siaran pers, Selasa, 24 Agustus 2021.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali pada 24—30 Agustus 2021. Namun, pemerintah juga menurunkan status PPKM di beberapa wilayah dari level 4 menjadi level 3. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi melalui keterangan pers daring yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin malam.

Anne merinci, dokumen-dokumen syarat perjalanan dengan menggunakan KRL yang harus dimiliki dan diperlihatkan kepada petugas oleh para pengguna antara lain STRP atau surat keterangan dari pemerintah daerah setempat, atau surat tugas dari pimpinan perusahaan maupun instansi pemerintahan tempatnya bekerja.

Sementara itu, untuk pengguna dengan kebutuhan mendesak seperti keperluan medis/pengobatan, persalinan, duka cita, dan vaksinasi, juga wajib menunjukkan dokumen atau surat keterangan yang sesuai.

Baca berita selengkapnya di sini

5. Berbagi Beban dengan BI Lanjut, Sri Mulyani: Perlu Pembiayaan Besar Atasi Covid

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dengan Bank Indonesia sepakat untuk kembali mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB jilid III soal berbagi beban atau burden sharing. Berbagi beban ini dilakukan untuk menangani masalah kesehatan dan kemanusiaan sebagai dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Peningkatan penyebaran Covid-19 termasuk varian Delta memerlukan pembiayaan yang besar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual Selasa, 24 Agustus 2021.

Dia menjelaskan kesepakatan SKB Jilid III tentang burden sharing ini, menggunakan landasan hukum yang sama dengan jilid I dan II, yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendekatan Perppu Nomor 1, Undang-undang Bank Indonesia yang sudah beberapa kali diubah, Undang-undang mengenai Surat Utang Negara Nomor 24 tahun 2002, dan Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.

"Pemerintah dan BI berkoordinasi untuk kemudian BI bisa berpartisipasi aktif di dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana, termasuk kontribusi di dalam pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan SKB Jilid I dan SKB Jilid II, berdasarkan landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, Undang-undang tentang Bank Indonesia, dan Undang-undang tentang Surat Utang Negara (SUN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sri Mulyani menuturkan, SKB Jilid III akan tetap mengadopsi prinsip-prinsip yang selama ini dijaga antara Bank Indonesia dengan pemerintah, khususnya soal independensi BI. Masing-masing pihak akan menjaga agar fiskal dan moneter tetap menjadi instrumen yang kredibel di dalam menjaga perekonomian.

"Jadi dalam hal ini, dari sisi APBN fiscal space dan fiscal sustainability dalam jangka menengah menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani.

Baca berita selengkapnya di sini