Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

Terpopuler Bisnis: Luhut Naikkan Harga Tiket Masuk Borobudur, Risma Tanggapi BPK

Berita terpopuler pada Sabtu, 4 Juni 2022 dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur.

5 Juni 2022 | 06.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis selama Sabtu, 4 Juni 2022 dimulai dari pernyataan Menteri Luhut soal kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur untuk membatasi jumlah wisatawan ke kawasan itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikutnya ada berita tentang keyakinan Ahok atas perbaikan arus kas Pertamina dan alasan BUMN tidak mensponsori Formula E Jakarta. Lalu ada berita 272 nasabah menggugat Bumiputera yang tak kunjung membayar klaim asuransi Rp 6,48 miliar dan tanggapan Menteri Risma atas temuan BPK soal bantuan sosial.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut. 

1. Luhut Sebut Turis Lokal Bayar Rp 750.000 Masuk Borobodur, Bagaimana Wisman?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung di kawasan wisata Candi Borobudur, Jawa Tengah. Jumlah wisatawan akan ditekan hingga sebanyak 1.200 orang per hari.

Adapun pembatasan jumlah pelancong itu dilakukan dengan penerapan kebijakan tarif baru tiket masuk kawasan wisata Candi Borobudur. Untuk wisatawan domestik, misalnya, dikenai tarif Rp 750.000 per orang, dan US$ 100 dolar untuk wisatawan mancanegara.

"Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000 rupiah saja," kata Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan di Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2022.

Simak lebih jauh tentang harga tiket masuk Candi Borobudur di sini. 

2. Pertamina Jual Rugi Pertamax dan Dexlite, Ahok: Tetap Harus Optimistis

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap yakin arus kas perseroan akan membaik sampai akhir 2022. Ia optimistis perusahaan minyak negara itu bisa untung kendati harga jual beberapa produknya kini di bawah harga keekonomian.

"Tetap harus selalu optimistis," ujar Ahok saat dihubungi melalui pesan pendek, Jumat, 3 Juni 2022.

Ahok menjelaskan Pertamina kini menjual rugi Pertamax untuk menutup selisih gap harga minyak mentah dan harga jualnya ke konsumen. Selisih itu sekitar Rp 2.165 per liter.

Simak lebih jauh tentang Ahok di sini. 

3. 3 Alasan BUMN Tak Sponsori Formula E: Proposal hingga Fokus ke G20

Tidak adanya dukungan badan usaha milik negara (BUMN) terhadap perhelatan balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara, menjadi sorotan. Kondisi ini dianggap berbeda dengan pergelaran balap mobil MotoGP di Mandalika pada kuartal akhir 2021 lalu.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, menampik kabar yang menyebut kementeriannya telah menghambat kerja sama dukungan sponsor antara perusahaan pelat merah dan penyelenggara Formula E.

Staf Erick Thohir tersebut menyesalkan pernyataan beberapa pihak yang menilai BUMN tidak mendukung kegiatan balap mobil listrik internasional ini.

Simak lebih jauh tentang Formula E di sini. 

4. 272 Nasabah Gugat Bumiputera karena Belum Bayar Klaim Asuransi Rp 6,48 Miliar

Sebanyak 272 pemegang polis telah mendaftarkan gugatan class action ke Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 di Pengadilan Negeri Ngawi pada 21 Maret 2022 silam.

Adapun penggugatan dalam perkara dengan nomor 11/Pdt.G/2022/PN Ngw itu adalah Ony Anwar Harsono, yang tak lain merupakan Bupati Ngawi. Ia mewakili para warganya.

Gugatan dilayangkan karena tunggakan klaim asuransi dengan total nilai Rp 6,48 miliar yang belum kunjung dibayarkan oleh Bumiputera.  

Simak lebih jauh tentang Bumiputera di sini. 

5. Risma Jawab Temuan BPK Soal Bansos Triliunan Tak Tepat Sasaran: 5 Hari Selesai

Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal adanya penyaluran bantuan atau bansos yang tidak tepat sasaran. Temuan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 6,93 triliun.

Risma mengatakan kementeriannya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyisiran. Ia mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan.

“Jadi, memang begitu, kami harus jawab, alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu, alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima,” kata Risma seperti dikutip Antara, Jumat malam, 3 Juni 2022.

Simak lebih jauh tentang bansos di sini. 

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus