Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan data kebocoran penerimaan negara dari sektor industri perkebunan sawit yang mencapai Rp 300 triliun. Ia mengatakan, data tersebut juga telah diketahui oleh kakak kandungnya, Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hashim menceritakan Prabowo mendapatkan data itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ujar Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.
CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat kegiatan okupasi ilegal hutan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah juga telah memperingatkan oknum-oknum pengusaha nakal tersebut. “Tapi sampai sekarang mereka belum bayar,” ucapnya.
Hashim mengungkap, Prabowo Subianto telah mengimpun lebih dari 300 nama pengusaha nakal yang melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit yang nakal ini.
Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintah baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.
“Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” katanya.
Untuk menindaklanjuti ide penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim mengatakan, pemerintah baru presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan, Prabowo bahkan telah mengantongi nama menterinya.
“Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.
Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain menindaklanjuti kegiatan okupasi hutan ilegal, kata Hashim, pemerintah juga akan melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran penerimaan negara.
Salah satu caranya dengan cara penegakan aturan pajak yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi artificial intellinece (AI) dan teknologi informatika (TI). Hashim juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak. “Ini mau saya tegaskan supatyakawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.
Foto 
