Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan proyek IKN besar sekali, namun bukan hal yang ambisius. Mantan Managing Director President Office Sinar Mas Land itu membandingkan pembangunan IKN dengan saat membangun Bumi Serpong Damai (BSD).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"BSD itu 30 tahun memindahkan 300 ribu jiwa, tapi itu voluntery," kata Dhony saat wawancara di kantor Tempo Senin, 21 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sedangkan dia dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono ditargetkan mendatangkan 60 ribu keluarga ASN, TNI, Polri pada 2024. Dia menghitung kalau rata-rata beranggota keluarga 3 orang, maka yang pindah ke ibu kota ada 180 ribuan orang di awal penghunian IKN. Dengan begitu, kata dia sudah ada market yang tercipta.
Menurutnya, BSD bisa hidup karena sudah memiliki peminat. Sehingga menurutnya pembangunan IKN lebih mudah. Kendati begitu, dia juga membuat kalkulasi jumlah kebutuhan sandang yang dibutuhkan dan jumlah pasar yang harus dibangun pada saat periode awal IKN.
Hal kedua, yang membuatnya dia lebih optimistis membangun IKN adalah tanah yang sudah tersedia 6.600 hektare sebagai kawasan inti pusat pemerintahan.
"Kalau di proyek lama (BSD) sama sampai sekarang aja belum bulat masih 4.000 hektare, itu kan keunggulan lain," ujarnya.
Dari sisi biaya, kalau swasta atau saat membangun BSD, perlu pinjaman berbagai pihak. Sedangkan anggaran membangun IKN, sudah tersedia. Dia mengatakan PUPR sebelum ada IKN, sudah memiliki anggaran Rp 100 triliun untuk pembangunan. Sedangkan, kata dia, untuk membangun istana, DPR, MPR, Kementerian, kebutuhan anggarannya tidak sampai ratusan triliun.
"Jadi jauh berbeda dengan yang saya alami, jadi lebih bisa cepat," kata dia.
Tantangan besar lagi adalah membangun infrastruktur saat membangun BSD. Pasalnya harus membebaskan tanah dan membangun jalan yang butuh biaya besar. Sedangkan membangun IKN, kata dia, pemerintah memang berkewajiban membangun infrastruktur.
"Itu lebih mudah lagi. Sekarang bagaimana memanfaatkan semua potensi itu dalam suatu komunikasi yang baik, kami lakukan sejak baru dilantik," kata Dhony.
HENDARTYO HANGGI
BACA: Akhir Maret, Rachmat Gobel Terbang ke Jepang Cari Investor IKN
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
