Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Tangerang - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah berpesan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk di dalamnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan mendukung kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sri Mulyani berharap lembaga keuangan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Dengan begitu, perusahaan bisa memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi dengan baik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” ujar Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis, 30 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Hal ini disampaikan Bendahara Negara itu usai memberi sinyal akan mengabulkan permintaan tambahan anggaran program andalan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 100 triliun. Dalam hitungannya, tambahan anggaran bakal menjadi daya ungkit agar bisnis UKM di Tanah Air juga makin berkembang.
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp71 triliun ditambahkan Rp 100 triliun, bukan naik ke Rp 100 triliun tapi jadi Rp 171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat. Dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ucap Sri Mulyani.
Lebih jauh, eks Managing Director Bank Dunia ini menyatakan Pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 senilai Rp 3.621,3 triliun. Hal ini untuk memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk mewujudkan efisiensi itu, maka pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Sedangkan program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” kata Sri Mulyani.
Ia juga menyebutkan Program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar. Penambahan anggaran itu dilatarbelakangi keinginan Kepala Negara mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang. Awalnya, target penerima manfaat itu dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.
Adapun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebelumnya menegaskan penambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” kata Dadan pada Sabtu pekan lalu.
Foto 
