Kasus Aktif Naik dan Kasus Sembuh Turun, Alasan Pemerintah Berfokus di Tiga Provinsi Ini

Perbesar

Tenaga medis melakukan wawancara dan test swab kepada warga Gandekan di Gedung Pancasila, Gandekan, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (16/10)./ Tempo/Bram Selo Agung Mardika

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SATUAN Tugas Penanganan Covid-19 memberikan perhatian khusus pada penanganan pandemi di Jawa Tengah, Papua, dan Bali. Di Jawa Tengah dan Papua, angka kasus aktif meningkat dan kasus sembuh menurun. Di Bali, jumlah kematian akibat virus corona menanjak.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan ketiga provinsi itu mendapat perhatian serius berdasarkan hasil evaluasi dalam dua pekan terakhir, yakni pada 27 September, 4 Oktober, dan 11 Oktober lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di Jawa Tengah, terjadi peningkatan angka kasus aktif dari 22,49 persen pada 27 September menjadi 23,17 persen pada 4 Oktober, lalu 23,94 persen pada 11 Oktober. "Hal ini terjadi karena Jawa Tengah sedang gencar memfokuskan pemeriksaan Covid-19 sehingga jumlah orang yang terkonfirmasi Covid-19 meningkat dua pekan terakhir," ujar Wiku, akhir pekan lalu.

Ihwal tingkat kesembuhan, Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan. Penurunan sebesar 0,34 persen dan 0,4 persen terjadi masing-masing pada 4 Oktober dan 11 Oktober.

Di Papua, terjadi peningkatan jumlah kasus aktif yang cukup signifikan dalam dua pekan terakhir. Angka kasus aktif di Papua pada 27 September sebesar 35,7 persen, kemudian naik menjadi 39,42 persen pada 4 Oktober dan mencapai 43,35 persen pada 11 Oktober.

"Dalam evaluasi dua pekan sebelumnya, Papua juga mengalami peningkatan kasus aktif. Ini artinya kasus aktif di Papua meningkat persentasenya selama empat minggu berturut-turut," ucap Wiku.

Menurut Wiku, peningkatan jumlah kasus aktif dan penurunan angka kesembuhan dipicu transmisi lokal. “Selain itu, disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan tracing, testing, dan treatment yang kurang," katanya.

Adapun di Bali, persentase kematian meningkat dalam dua pekan terakhir. Pada 27 September, angkanya 2,97 persen. Pada 4 Oktober terjadi kenaikan menjadi 3,11 persen dan 3,17 persen pada 11 Oktober.

Wiku mengatakan peningkatan kualitas rumah sakit rujukan dan fasilitas isolasi mandiri atau rumah sakit darurat dapat membantu menekan angka kematian. “Kepada warga Bali, jika ada gejala Covid-19, segera melapor agar dapat ditangani sedini mungkin," tuturnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia terus menurun. Menurut data per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif berada di angka 19,97 persen atau lebih rendah dari kasus aktif dunia yang mencapai 22,1 persen. "Kalau dibanding dua minggu lalu, pada 27 September 2020 mencapai 22,46 persen. Jadi penurunannya kelihatan sekali, dari 22,46 persen menjadi 19,97 persen," ujarnya.

Di samping angka rata-rata kasus aktif yang terus menurun, angka kesembuhan kian meningkat. "Rata-rata kesembuhan per 11 Oktober mencapai 76,48 persen. Dan ini sudah lebih baik dari rata-rata kesembuhan dunia yang berada di angka 75,03 persen. Sudah lebih baik dan harus terus ditingkatkan," ucap Jokowi.

Adapun tingkat kematian, Jokowi melanjutkan, masih terbilang tinggi walaupun sudah bisa ditekan dalam dua pekan terakhir. Per 11 Oktober, angka rata-rata kematian pasien akibat Covid-19 mencapai 3,55 persen. "Ini lebih baik dibanding dua minggu lalu di 3,77 persen. Namun masih lebih tinggi dari rata-rata kematian dunia di 2,88 persen,” tuturnya.

Saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Papua, Bali, dan Banten.

DEWI NURITA

Fatwa Acuan

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dilibatkan sejak awal pandemi di Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan lembaga ini menjadi acuan umat Islam dalam menjalankan ibadah sampai penggunaan alat pelindung diri tenaga medis. "Karena mereka tidak mudah membuka bajunya, bagaimana sulitnya melakukan salat seperti biasa, melakukan rukuk, sujud dengan sempurna. Itu (dari MUI) ada panduannya," kata Ma'ruf.

Begitu juga soal vaksin. Wakil Presiden Ma’ruf meminta MUI dilibatkan dari perencanaan, pengadaan, hingga pertimbangan kehalalan vaksin. “Audit di pabrik vaksin, termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di Cina,” ucapnya. “Termasuk mensosialisasi kepada masyarakat dalam rangka vaksinasi.”

Ma'ruf mengatakan vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mengantongi sertifikat halal. "Kalau tidak halal tapi tidak ada solusi selain vaksin tersebut, dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia," dia menegaskan.