Mengapa Penangkapan Personel Band Sukatani Melanggar Hukum

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mengatakan kepolisian telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang terhadap Sukatani.

Tindakan itu terlihat secara kasatmata karena Polda Jawa Tengah mengakui ada anggota Ditressiber yang menemui Sukatani di Ketapang, Banyuwangi. "Penyidik mengejar sampai ke Banyuwangi dengan alasan meminta klarifikasi tidak masuk akal," ujarnya. "Klarifikasi tentang apa? Yang pasti itu upaya intimidasi."

Bambang mengungkapkan, dalam memburu seseorang, polisi harus memiliki dasar, yakni laporan. Laporan itu pun dibuat sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. "Dalam kasus klarifikasi Sukatani, penyidikan Ditressiber Polda Jawa Tengah didasari pelanggaran undang-undang yang mana?" ucapnya.

Bambang menilai lagu Bayar Bayar Bayar yang dilantunkan Sukatani termasuk kebebasan berekspresi yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, liriknya merupakan kritik bagi institusi Polri. "Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar warga negara. Personel kepolisian melakukan abuse of power dengan dalih meminta klarifikasi kepada anggota masyarakat," tuturnya.

Bambang menyebutkan kesalahan prosedur ini tidak hanya dilakukan petugas Polda Jawa Tengah di lapangan yang mengejar Sukatani hingga ke Banyuwangi, tapi juga atasan penyidik yang menerbitkan surat perintah. Sesuai dengan Peraturan Kepala Polri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat, dua pemimpin ke atas juga harus bertanggung jawab terhadap upaya intimidasi tersebut.

Ahli hukum pidana Universitas Gadjah Mada, M. Fatahillah Akbar, menyebut tindakan personel Ditressiber Polda Jawa Tengah itu sudah jelas sebagai perbuatan melawan hukum. Sebab, tidak ada prosedur yang dilalui sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. "Jelas itu tidak ada prosedurnya, bisa menjadi perbuatan melawan hukum," katanya.

Fatahillah menuturkan, kalaupun ada penyelidikan atau penyidikan oleh Polda Jawa Tengah terhadap Sukatani, polisi tidak bisa melakukan upaya paksa dengan mendatangi langsung band tersebut, apalagi mereka sedang berada di luar wilayah hukum Polda Jawa Tengah. "Prosedurnya dengan surat-surat, harus ada panggilan dan sebagainya, tidak boleh langsung tangkap," ujarnya.

Fatahillah pun ikut menyoroti tuduhan lagu Bayar Bayar Bayar yang dianggap menghina atau mencemarkan nama. Pasalnya, tidak ada individu yang disebut dalam lagu tersebut. "Pencemaran nama harus individual. Jika terkait dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), golongan mana yang diserang? Jadi apa dasar hukumnya?" ucapnya. "Menurut saya, setidaknya ada pelanggaran disiplin oleh personel Polda Jawa Tengah."

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Maidina Rahmawati menyatakan polisi kerap melakukan penangkapan secara sewenang-wenang dengan dalih meminta klarifikasi. Padahal KUHAP mengatur secara ketat perbuatan polisi terhadap seseorang yang melanggar hukum.

Maidina mengungkapkan, dalam KUHAP disebutkan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan dalam kerangka penyidikan ataupun dalam konteks tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Pembatasan kemerdekaan dalam KUHAP oleh penyidik hanya dapat dilakukan atas adanya bukti permulaan yang cukup. "Tindakan kepolisian di tahap penyelidikan, seperti menyuruh minta maaf, mengakibatkan tidak adanya pengawasan dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi kepada orang. Padahal pada dasarnya orang itu tidak melakukan tindak pidana," tuturnya.

Grup band Sukatani tampil dalam konser Crowd Noise di Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 23 Februari 2025. Antara/Oky Lukmansyah

Namun sulit bagi korban mendapat keadilan atas pelanggaran prosedur oleh aparat tersebut. Sebab, menurut Maidina, akan sulit untuk masuk ke unsur pidana. "Sanksi enforcement sangat bergantung pada Polri. Kita enggak bisa menggugat karena praperadilan itu terbatas," katanya.

Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan tindakan personel Polda Jawa Tengah terhadap Sukatani sudah memenuhi unsur pidana. Apalagi dengan penangkapan paksa di Banyuwangi yang dinilai melanggar hak asasi manusia. "Karena itu, tidak cukup tindakan proses etik, tapi juga harus diproses secara hukum pidana," ujarnya.

Fickar menjelaskan, ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bisa diterapkan pada kasus intimidasi terhadap band Sukatani, di antaranya Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 351 jika ada penganiayaan, Pasal 328 tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang, serta Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. "Kecuali Pasal 335 KUHP, pasal lain bukan delik aduan," ucapnya. ●

Intan Setiawanty berkontribusi dalam penulisan artikel ini