Mengapa Pornografi Anak Makin Marak di Indonesia?

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (tengah) bersama Wakil Menteri Nezar Patria (kiri) dan Angga Raka Prabowo (kanan) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR yang membahas rencana aturan baru soal akses media sosial oleh anak-anak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 4 Februari 2025. Antara/Rivan Awal Lingga

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan tak heran atas data yang dipaparkan Meutya Hafid. Menurut Kawiyan, laporan kasus pornografi anak memang menjadi salah satu yang tertinggi yang diterima KPAI.

Pada 2024 saja, kata dia, ada 41 aduan mengenai kasus ini, yang menempatkannya menjadi urutan ketiga setelah laporan anak korban kekerasan seksual dan anak korban kekerasan fisik atau psikis. "Hal tersebut menandakan Indonesia sudah darurat pornografi," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2025. 

Tak hanya menjadi korban pembuatan konten, Kawiyan menuturkan, anak-anak juga mudah terpapar konten pornografi melalui media sosial. Pasalnya, sebanyak 88,9 persen anak Indonesia berusia 5-17 tahun mengakses Internet dan menggunakan media sosial. Yang membuat kondisi itu menjadi buruk adalah minimnya pengawasan orang tua saat anak mengakses Internet dan media sosial. "Hal yang juga penting adalah peran orang tua," ucapnya.

Kondisi ini, tutur Kawiyan, sangat berbahaya bagi anak. Berdasarkan banyak penelitian, kata dia, anak yang terpapar pornografi ataupun yang menjadi korban pembuatan konten bisa menjadi pelaku kekerasan seksual.

Karena itu, Kawiyan menyambut baik rencana pemerintah membuat aturan pembatasan penggunaan media sosial kepada anak-anak. Dia menyatakan aturan itu nantinya bernama Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. 

Dosen psikologi Universitas Pancasila, Aully Grashinta, menjelaskan beberapa faktor penyebab kasus pornografi anak di Indonesia cenderung tinggi. Pertama, karena rendahnya literasi digital anak-anak ataupun orang dewasa di Indonesia.

Menurut dia, banyak masyarakat yang belum paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (do and don't) saat menggunakan perangkat digital. Akibatnya, pengawasan orang tua terhadap anaknya saat mengakses Internet menjadi rendah.

Kedua, Aully menilai akses dan penyebaran situs pornografi sangat mudah, terutama pada lingkungan pertemanan anak-anak. Pada dasarnya, kata dia, anak-anak menyukai sesuatu yang baru, menyenangkan, hingga yang bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh peer group-nya. "Meski mereka tahu ini tidak baik, karena pada awalnya dilakukan bersama teman sebaya, maka tidak menjadi hal yang begitu buruk, dinormalisasi, bahkan diperkuat," ujarnya, Kamis, 20 Februari 2025. 

Ketiga, Aully menilai pemerintah saat ini memang kurang membatasi akses pornografi di Internet. Berbagai media sosial, bahkan permainan untuk anak-anak, memaparkan pornografi tanpa bisa dicegah. Misalnya, adanya iklan berbau pornografi pada game yang tiba-tiba muncul.

Keempat, menurut Aully, adalah perubahan nilai dalam keluarga. Dia menyatakan saat ini terjadi pergeseran soal apa yang dulu dianggap tabu untuk diketahui oleh anak. Pola pengasuhan di dalam keluarga, menurut dia, saat ini juga mulai bergeser. Dulu, keluarga lebih banyak menanamkan nilai-nilai baik kepada anaknya. Tapi saat ini hal itu berubah menjadi nilai-nilai yang bersifat lebih material.

Sependapat dengan Kawiyan, Aully menilai kurangnya waktu dan pengawasan orang tua membuat anak mudah terpapar pornografi, terdorong mengeksplorasi, serta berani mencoba hal-hal yang seharusnya belum boleh dilakukan.

Dia menilai pemerintah perlu segera bertindak terstruktur sehingga anak-anak Indonesia terselamatkan dari pornografi. "Anak-anak dilemahkan oleh pornografi agar akhirnya tidak optimal, baik dalam prestasi akademik maupun nonakademik, bahkan terdorong untuk menjadi kriminal."

Pemerhati anak dan pendidikan, Retno Listyarti, pun sepakat soal pengawasan orang tua yang lemah menjadi faktor utama anak terpapar pornografi. Selain itu, dia menilai anak yang mengalami stres berkepanjangan, bahkan mendekati depresi, berpotensi terpapar pornografi. Sebab, mereka mencari pelarian. "Karena dia cuma punya gadget-nya, biasanya larinya ke sana dan kemudian punya potensi mengenal pornografi." 

Retno pun sepakat bahwa anak yang mengkonsumsi pornografi cenderung menjadi pelaku, terutama bagi mereka yang sudah mengalami kecanduan. Hal itu membuat anak penasaran sehingga mulai ingin mencoba-coba. "Jadi, ini memang cukup membahayakan," ujar eks Komisioner KPAI ini.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Heru Sutadi mengatakan Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak aturan soal pelarangan penyebaran konten pornografi. Satu di antaranya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hanya saja, menurut Heru, penindakan terhadap pelaku, pembuat, ataupun penyebar konten pornografi anak saat ini masih lemah. "Tapi, memang, Indonesia ini ya undang-undang masih sebatas undang-undang," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 20 Februari 2025.

Pasal 4 ayat 1 angka 6 UU ITE secara jelas melarang siapa pun memproduksi, menggandakan, menyebarkan hingga memperjualbelikan, serta menyewakan dan menyediakan konten pornografi anak. Hukuman bagi yang melanggar maksimal 12 tahun penjara. Larangan yang sama terdapat dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Pornografi. Pasal 15 UU Pornografi bahkan menyatakan setiap orang wajib melindungi anak dari pornografi.

Menurut Heru, banyak masyarakat yang tak paham soal apa itu pornografi anak. Saat ini, menurut dia, banyak masyarakat yang mengunggah foto atau video anak-anak yang tak mengenakan baju dan dianggap sebagai hal yang lucu. “Padahal itu masuk pornografi."

Heru juga sepakat bahwa pemerintah tidak ketat mengawasi berbagai platform media sosial yang menjadi media penyebaran konten pornografi. Hal ini membuat anak-anak mudah terpapar konten tak senonoh. "Kita pernah mengancam akan menutup X atau Twitter, tapi kan hanya gertakan," ujarnya.

Pengajar sosiologi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, sepakat soal penegakan hukum yang lemah membuat pornografi anak di Indonesia merajalela. Bahkan, menurut dia, Indonesia merupakan negara nomor dua pemasok konten pornografi anak di dunia maya setelah Rusia. "Pornografi anak di Indonesia tinggi karena belum ada tindakan yang tegas terhadap kasus ini," ucap Bagong lewat pesan pendek pada Kamis, 20 Februari 2025.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Nurul Arifin (kiri), bersama Komisioner KPAI Kawiyan dan praktisi media, Saktia Andri Susilo, memberikan paparan soal efektivitas RUU Pembatasan Akses Internet terhadap Anak dalam diskusi forum legislasi di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Februari 2025. Antara/Rivan Awal Lingga

Dia pun menyarankan pemerintah mengembangkan pendekatan community support system. Caranya, mengajak dan meminta dukungan komunitas di tingkat lokal. Menurut Bagong, tak mungkin pemberantasan pornografi anak hanya mengandalkan pendekatan hukum karena keterbatasan jumlah aparat. 

Pengajar sosiologi Universitas Gadjah Mada, Desintha Dwi Asriani, berpendapat berbeda. Menurut dia, budaya menjadi salah satu penyebab mengapa pornografi anak di Indonesia cukup tinggi.

Dia menjelaskan, secara budaya, ada sistem nilai yang menempatkan perempuan seolah-olah sebagai obyek kekerasan. Maka, tindakan melecehkan perempuan atau memberikan ujaran bernada seksis dianggap sebagai hal yang normal. Di sisi lain, laki-laki yang menunjukkan perilaku kekerasan, seperti berkelahi, mengejek, ataupun merundung, seolah-olah dianggap sebagai ekspresi maskulin yang wajar.

Budaya tersebut, kata Desintha, kemudian terinternalisasi dan tersosialisasi dalam masyarakat. Dalam konteks pornografi, kata dia, budaya itu menjustifikasi industri pornografi untuk menyediakan atau melanggengkan cara berpikir seksis tersebut. "Karena ada demand, yang di dalamnya tubuh perempuan itu dianggap sebagai komoditas, industri ini kemudian terus berkembang," ujar Desintha saat dihubungi pada Kamis, 20 Februari 2025. 

Desintha pun menilai lemahnya komitmen negara menjadi penyebab lain mengapa angka pornografi anak tinggi di Indonesia. Dia menuturkan Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur pelindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman eksploitasi seksual.

Pornografi, Desintha menambahkan, bisa jadi adalah bagian dari eksploitasi seksual. "Kalau sekadar punya kebijakan, tapi proses implementasi tidak dikawal, tidak dimonitoring, tidak dievaluasi, ya ini sama saja," ujarnya. ●

Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini