Sanksinya Terlalu Ringan

BUKU pelajaran Bahasa Jawa Hanacaraka dan Daftar Logaritma 4 Desimal sudah diterbitkan PT Pradnya Paramita sejak tahun '50-an. Dan dari tahun ke tahun buku-buku tersebut selalu kena bajak --ditiru-cetak dan diedarkan entah oleh siapa. Belakangan ini Tata Buku karangan Aman Uli hasil bajakan, juga muncul di pasaran. "Kalau kami tahu penerbit liarnya," kata Direktur Pradnya Thaufik Arifin, "langsung kami datangi, sita buku yang ada dan film-filmnya untuk dimusnahkan." Begitu saja -- tanpa ada tuntutan hukum atau macam-macam. Begitu juga yang dilakukan PT Kinna. Padahal, seperti dikatakan Sekretaris Direksi Kinta, Bilnurwoto B. Goetomo. penerbit ini tahu betul buku-bukunya seperti Panai Memasak, Hidup Sesudah Mati atau Geografi III dibajak orang seenaknya. Penerbit ini menyangsikan tindakan yang berwenang. Akan terlalu banyak mengeluarkan biaya mengurusnya hanya untuk sanksi hukum yang ringan sekali bagi pembajaknya. Lain dengan PT Intermasa. Begitu tahu Matematika -- buku wajib SMP -- dibajak, sekitar 30 ribu eks, penerbit ini kontan membuat perkara. Lima orang (terdiri dari pengusaha, pegawai dan pemilik percetakan) segera diseret ke Pengadilan Negeri Bandung dengan tuduhan "pemalsuan". "Saya hendak memberi contoh," kata Wakil Direktur Intermasa II. Machmud, "agar setiap pembajak buku diselesaikan menurut hukum." Hasilnya lumayan: para tertuduh dihukum masing-masing 3 bulan penjara -- walaupun dengan masa percobaan 9 bulan. Dan bagi Machmud urusan belum selesai. Pihaknya mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dua kali lipat dari kerugian yang dideritanya, Rp 15 juta, akibat beredarnya buku-buku bajakan. Penerbit lain, seperti kata Ismid dari Ikapi, "pesimis mengurusnya secara hukum." Sanksi hukum yang ada terlalu enteng. Sementara Kitab Undang-Undang Hak Cipta, yang diharapkan akan memuat pasal-pasal yang melindungi hak penerbit, sampai sekarang masih berupa rancangan (RUU). "Barangkali perlu tindakan ekstra legal . . ." tambah Ismid.