Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL – Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Klaten mengadu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo perihal bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran. Keluhan itu disampaikan saat acara Rembug Desa yang digelar daring, Senin, 2 Agustus 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu kades, Joko Laksono melaporkan kacaunya data penerima bansos. Ia mengaku sempat emosional saat mengetahui bansos justru diberikan kepada orang kaya, bahkan ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bansos ki malah marai mumet Pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat Pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko.
Perkaranya, kata Joko, ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.
"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku (Begitu ndan, pusing saya),” ucap Kades Tijayan itu.
Hal itu mendatangkan kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.
"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken Bu Risma (tolong sampaikan ke Bu Risma)," ujar Joko.
Koleganya di Desa Nanggulan tersebus mestinya ada 261 warga yang dapat PKH, tetapi 40 orang dibatalkan. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti melaporkan data kembar saat penerimaan bansos. "Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.
Data ganda juga dikeluhkan oleh Kades Plawikan, Lilik Ratnawati. "Di desa kami juga sama pak, tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ada yang dapat dobel-dobel. Ada yang mengeluh tidak dapat bantuan. Sementara yang tidak dapat, kami kasih dari Dana Desa. Buat menenangkan," ujarnya.
Ganjar mengatakan, laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran sudah ia dengar sebelumnya, dan dirinya telah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial Tri Rismaharini. Ia berharap, Risma segera merespons.
"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokkan data," katanya.
Ia berharap ada kepastian dari Kemensos terkait hal itu. Jika ada bantuan yang salah, maka harus diberikan solusinya, dipindahkan, harus lapor dulu, atau wajib dikembalikan.
"Ya meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tak menerima dengan dana desa. Istilahnya nggo ngeneng-ngenengke (untuk menenangkan). Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul," ucapnya. (*)
Foto 
