Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL-Dimulainya proses pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), disambut antusias kalangan akademisi dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur. Mereka menyatakan pemindahan IKN ke wilayahnya akan memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Secara statistik, pembangunan IKN Nusantara diperkirakan bakal menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8 persen.
Rektor Universitas Balikpapan, Isradi Zainal mengatakan pembangunan IKN Nusantara akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kesejahteraan masyarakat di kawasan tengah dan timur Indonesia akan bangkit mendekati kesejahteraan masyarakat di Jawa. “Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim merupakan solusi jitu untuk memeratakan pembangunan dan melahirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Isradi mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo ini akan mengurai kepadatan industri dan penduduk di Jawa yang dihuni sekitar 150 juta jiwa. Selain itu, secara geografis pemindahan IKN ke Kaltim sangat tepat, karena provinsi tersebut terletak di tengah wilayah Indonesia dan mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa. “Pemindahan ini keputusan terbaik untuk mengoptimalkan potensi Kaltim yang selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar ke pemerintah pusat,” katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahkan, jika mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi berbasis green dan blue alias ekonomi ramah lingkungan, tidak tertutup kemungkinan kebangkitan ekonomi nasional dalam jangka panjang akan dimulai dari Kaltim. Pusat pertumbuhan baru akan berada di sekitar Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi baru ibukota negara.
Mantan Dekan FISIP Universitas Mulawarman,Sarosa mengatakan berpindahnya IKN ke Kaltim akan mendistribusikan devisa dari pusat ke daerah. Hal ini akan berdampak pada perkembangan perekonomian daerah dan wilyah tengah dan timur Indonesia yang ketinggalan dari wilayah barat. “Pemerataan pembangunan di Indonesia akan segera tercapai,”ujarnya.
Sedangkan Rektor Universitas Mulawarman, Masdjaya mengatakan selama ini pembangunan lebih masif terjadi di Jawa. Pemindahan IKN ke Kaltim diharapkan menjadi momentum untuk menggeser titik berat pembangunan secara merata ke semua wilayah negara.
Pendapat yang sama dikemukakan Dekan FISIP Universitas Mulawarman Muhammad Noor. Menurutnya, IKN Nusantara merupakan perwujudan mimpi semua kepala negara dan harapan masyarakat khususnya, Kaltim untuk memindahkan ibu kota ke luar Jakarta. “Masyarakat ingin terjadi pemerataan pembangunan yang berimbas pada peningkatan produktivitas ekonomi,” ujarnya.
Tokoh masyarakat dan tokoh perempuan KaltimMeiliana menilai pemindahan ibu kota negara merupakan keputusan yang penting dan melahirkan harapan. "Semoga pembangunan ekonomi dapat menyebar ke seluruh Nusantara dan tidak ada lagi wilayah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar mantan Sekretaris Daerah Kaltim ini.
Suara dari kalangan pengusaha Kaltim juga sangat positif menyikapi pemindahan IKN. Surpani Sulaiman, yang juga Ketua Ikatan Alumni Universitas Mulawaran,mengungkapkan pemerataan pembangunan merupakan hak konstitusi semua warganegara. Karena itu, pemindahan IKN merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.
Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, pada 14 Februari lalu menyatakan, hasil analisis intelijen ekonomi BIN memproyeksikan ketimpangan antar-daerah di indonesia telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,8 persen. “Kalau saja ketimpangan antar-daerah bisa diminimalkan, maka pertumbuhan ekonomi nasional yang pada 2021 tercatat sebesar 3,7 bisa digenjot menjadi 5,5 persen,” ujarnya.
Dengan pertumbuhan sebesar itu, kata Budi, berdampak kepada penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 3,52 juta orang. “Ini yang kami butuhkan dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19, maupun transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau sekarang dan ke depan,” katanya.
Budi menyampaikan, kajian wilayah, kesenjangan, politik, hingga ekonomi IKN baru di Kabupaten PPUa dan sebagian lagi di Kukar sudah dilakukan. Salah satu kajian ini ialah perihal kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Dia juga optimistis masyarakat di wilayah IKN baru nanti akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. “Akan banyak lapangan pekerjaan tercipta yang membuat perekonomian naik,” ujarnya.
Proses pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltimdimulai sejak disahkannya Undang-undang Ibu Kota Negara pada 18 Januari 2022. Presiden menargetkan semua kegiatan pemerintah pusat akan berpindah ke Nusantara, nama IKN baru, mulai 2024.
Sejalan dengan pengesahan UU IKN, pembangunan infrastruktur di PPU terus dikebut. Di antaranya pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang mencapai 40 persen, dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Lalu ada jembatan Pulau Balang sebagai akses menuju IKN dengan panjang jembatan utama 804 meter.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mendukung pemerintah untuk membangun ibu kota baru. Keberadaan IKN sebagai simbol bangsa untuk melahirkan Indonesia baru yang dapat menjawab tantangan global. “Dan transformasi menuju smart city yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya dan lingkungan menuju Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Kadin berharap IKN menjadi pusat penggerak ekonomi baru Indonesia dengan PDB senilai 180 miliar dolar AS. “Menciptakan tiga juta lapangan kerja baru dan pertumbuhan penduduk di sekitar wilayah IKN sekitar tujuh juta jiwa,” kata Arsjad.
Dia mengatakan beban ibu kota yang dipikul Jakarta dan Jawa cukup berat. Apalagi 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan menyumbang 59 persen PDB nasional. “Pemindahan ibu kota ke Kaltim akan mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan perdagangan ke daerah lain minimal 50 persen,” tutur Arsjad.(*)
Foto 
