Kemnaker Tingkatkan Perlindungan PMI Secara Non Prosedural

INFO NASIONAL — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat peran dan tugas Atase Ketenagakerjaan (Atnaker), termasuk pengaturan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsinya di negara-negara penempatan.

Melalui penguatan peran Atnaker di negara penempatan, maka diharapkan isu/permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri dapat diminimalisasi secara signifikan.

Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi, mengatakan hal itu seusai penandatanganan deklarasi komitmen bersama bertema "Peningkatan perlindungan PMI secara non prosedural, tindak pidana perdagangan orang, penghapusan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan penguatan Atnaker," di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019.

Hingga  saat ini, Eva mengungkapkan Pemerintah Indonesia memiliki 13 Atase/kepala bidang/staf teknis ketenagakerjaan yang tersebar di 12 negara. Yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darrusalam, Korea Selatan, Hongkong, Jordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Taiwan.

Aris Wahyudi mengatakan sesuai  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tugas pelindungan PMI selama bekerja menjadi tanggung jawab Perwakilan Republik Indonesia melalui Atnaker. Untuk meningkatkan pelindungan selama bekerja, maka peran dan tugas Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.

"Dengan disahkan sesuai  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, peran Atnaker yang selama ini dikonotasikan hanya mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di bawah PPTKLN, maka ke depan Atnaker ini menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan," kata Aris Wahyudi.

Data survei World Bank tahun 2016 menunjukkan, sebanyak 48 persen dari sekitar 9 juta PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara nonprosedural dan mayoritas PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap permasalahan. "Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang tepat terkait isu yang menimpa PMI  perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers," ujar Aris.

"Munculnya  kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO), pelecehan seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif dapat  dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan," kata Aris.

Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, menyatakan peran utama Atnaker idealnya ada empat. Pertama, melindungi PMI dan kedua memberi masukan dalam penyusunan kebijakan di negaranya. Ketiga, harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan serta keempat, mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan. 

"Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran," katanya.

Tapi diakui Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum bisa mendukung Atnaker secara ideal. Menurut Eva, apabila Atnaker mampu menjalankan peran utama yang dikembangkan ILO, Eva meyakini berbagai kasus yang menimpa PMI di luar negeri bisa diminimalisasi.

Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak untuk pencegahan PMI Nonprosedural. Yakni perwakilan K/L terkait, di antaranya Kemdagri, kepolisian, Kemkes, BNP2TKI, Kemlu, BNSP, dan lainnya. "Komitmen bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI, khususnya PMI perempuan benar-benar bisa terlaksana," ujar Eva. (*)