Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo saat puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII, di Kota Surabaya, pada Kamis, 25 April 2024. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden Jokowi satu kali seumur hidup itu diberikan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2022, dan juga mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi. Penghargaan itu diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemkab Banyuwangi juga kembali meraih prestasi sebagai Kabupaten Berkinerja Terbaik 2023 se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. “Selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah bekerja dengan baik di berbagai bidang,” kata Tito.
Menurut Tito, penilaian tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kemendagri. Namun juga melibatkan berbagai instansi terkait, baik di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bahkan, melibatkan pihak eksternal seperti para akademisi maupun sejumlah organisasi non-pemerintah.
“Kita harus bangga. Ini bukan pesanan atau karena diintervensi oleh pihak lain,” ujar Tito. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023. Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan skor 3,8118 poin, mengalahkan 514 Pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Bupati Ipuk bersyukur Banyuwangi bisa mempertahankan capaian ini.
"Bagi kami, ini bukan sekadar prestasi, namun menjadi penyemangat untuk berkinerja lebih baik lagi untuk kemajuan Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Ipuk mengatakan, di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Pada 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen. Hal ni merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Di 2023, angka kemiskinan Banyuwangi kembali turun mencapai angka 7,34 persen.
“Stunting juga terus kami turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi," ujar Ipuk.
