Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau atau Green Economy Index dalam acara 3rd G20 Development Working Group (DWG) Side Event: Towards Implementation and Beyond: Measuring the Progress of Low Carbon and Green Economy di Bali, pada Selasa, 9 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Green Economy Index merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau. "Prinsip Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan kesejahteraan sosial serta menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Fokus dari Green Economy Index adalah meningkatkan investasi hijau untuk pilar ekonomi; mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan serta memastikan transisi yang adil dan terjangkau (pilar lingkungan), dan memberdayakan sumber daya manusia (pilar sosial).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Green Economy Index terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan. Berikut detail indikator tersebut:
A. Pilar lingkungan dengan lima indikator
1. Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia
2. Bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sumber energi primer
3. Persentase sampah terkelola
4. Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline
5. Penurunan tutupan lahan gambut
B. Pilar ekonomi dengan enam indikator
6. Intensitas emisi
7. Intensitas energi final
8. Pendapatan nasional bruto per kapita
9. Produktivitas pertanian
10. Produktivitas tenaga kerja sektor industry
11. Produktivitas tenaga kerja sektor jasa
C. Pilar sosial dengan empat indikator
12. Rata-rata lama sekolah
13. Angka harapan hidup
14. Tingkat kemiskinan
15. Tingkat pengangguran terbuka
Suharso Monoarfa mengatakan, penerapan Green Economy Index dapat memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia, di antaranya pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) rata-rata di angka 6,1-6,5 persen per tahun hingga 2050, 87-96 miliar ton emisi Gas Rumah Kaca yang diselamatkan pada rentang 2021-2060. Ada pula penurunan intensitas emisi hingga 68 persen di 2045 dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) lebih tinggi di rentang 25-34 persen atau setara US$ 13.890-14.975 per kapita pada 2045.
Praktik ekonomi hijau juga menghasilkan tambahan 1,8 juta tenaga kerja di bidang green jobs pada 2030 yang tersebar di sektor energi, kendaraan listrik, restorasi lahan, dan pengolahan limbah. Di bidang lingkungan, sebanyak 40 ribu jiwa terselamatkan dengan adanya pengurangan polusi udara di 2045, restorasi jasa ekosistem bernilai US$ 4,75 triliun per tahun pada 2060, seluas 3,2 juta hektare hutan primer terlindungi pada 2060. Pun penambahan tutupan hutan seluas 4,1 juta hektare pada 2060, peningkatan luas hutan mangrove menjadi 3,6 juta hektare pada 2060, dan meningkatkan ketahanan iklim pada sektor perekonomian.
Sejalan dengan Green Economy Index, Suharso Monoarfa melanjutkan, perlu instrumen untuk menjembatani kesenjangan pendanaan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mempercepat pencapaiannya pada 2030, yakni Integrated National Financing Framework (INFF). Suharso mengatakan, diperlukan sekitar US$ 1 triliun bagi Indonesia untuk mewujudkan tujuan SDGs hingga delapan tahun ke depan. Terlebih karena pandemi Covid-19, terjadi kesenjangan pendanaan SDGs global tahunan sebesar US$ 2,5 triliun.
Indonesia termasuk satu dari 86 negara yang mengembangkan INFF dan salah satu dari 40 negara yang akan menerapkan strategi pembiayaan terintegrasi dalam setahun ke depan. "Indonesia memiliki perangkat dan sumber daya, namun tantangannya terletak pada menyatukan semua pemangku kepentingan untuk menyelaraskan proses bisnis dengan SDGs," kata Suharso Monoarfa.
INFF menjadi fasilitator yang menghubungkan lembaga kementerian dengan berbagai sumber pendanaan dalam memetakan lanskap pembiayaan pembangunan berkelanjutan. INFF bertugas mengidentifikasi mekanisme pembiayaan yang inovatif, seperti keuangan campuran (blended finance), investasi berdampak, menyelaraskan kelompok filantropi, hingga pembiayaan berbasis bobot yang sejalan dengan muatan SDGs.
"INFF menjadi payung untuk mencakup semua inisiatif pembiayaan menuju pencapaian agenda SDGs tepat waktu," ucap. Indonesia telah mengambil langkah-langkah menuju pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan dengan mengutamakan SDGs. Di antaranya, dengan mempertimbangkan aspek SDGs dalam kerangka kerja BUMN maupun kebijakan investasi dan bisnis lainnya, termasuk di pasar saham.
Praktik ekonomi hijau ini sejalan dengan tema besar SDGs Annual Conference 2022 yang akan berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada 30 November-2 Desember 2022. Tahun ini, SDGs Annual Conference 2022 mengangkat tema "Mendorong Aksi Nyata Ekonomi Hijau untuk Mencapai SDGs". Agenda tahunan tersebut bertujuan menggaungkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia. Pada acara ini juga akan diluncurkan Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan atau IDSDB, hasil kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Selanjutnya dalam SDGs Annual Conference 2022 sesi pertama dengan fokus "Ekonomi Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif", Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa akan menyampaikan apa saja strategi ekonomi hijau untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Hadir juga United Nations Resident Coordinator in Indonesia, Valerie Julliand yang akan berbicara tentang kemitraan global dan strategi UN System dalam mendorong implementasi ekonomi hijau. Masyarakat dapat mengikuti agenda SDGs Annual Conference 2022 dengan mendaftar di sini. (*)
