Indonesia-PBB Luncurkan Laporan Tahunan Soal Pelaksanaan UNSDCF 2021-2025, Apakah Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meluncurkan laporan pekerjaan dan dampak tahun ketiga United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, perjanjian memayungi 30 lembaga PBB untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah. Pada 2023 menjadi tahun penting bagi Indonesia karena sebagai Ketua ASEAN yang membuka peluang menjalin kerja sama regional pasca-pandemi.

“Kami tetap teguh berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan menangani isu global yang mendesak, seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Lima tahun ke depan menjadi momen krusial Indonesia untuk melaksanakan tiga pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pada Rabu, 18 September 2024.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal dan Sceneider Siahaan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas berfoto bersama kepala perwakilan UNDP dan UNICEF serta perwakilan dari kedutaan Norwegia, Finlandia, joint project ASSIST JP bersama Baitul Mal dan Koperasi ACeh dan UMKM provinsi NTB . Foto : Pusat Informasi PBB (UNIC) / Medina Basaib

Menurut United Nations Country Team (UNIC), laporan tahunan ini juga selaras dengan aspirasi pembangunan Indonesia, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Laporan tersebut merangkum hasil kemajuan PBB dan Indonesia mencapai TPB/SDGs yang diorganisir berdasarkan empat area strategis UNSDCF.  

Pertama, Pembangunan Manusia yang Inklusif. Hasil yang dicapai dalam area ini meningkatkan efisiensi sistem perlindungan sosial melalui pendaftaran sosial ekonomi yang memengaruhi lebih dari 118 juta penerima manfaat. Bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, PBB mendukung inisiatif gizi untuk 25.000 anak sekolah serta proporsi penduduk yang hidup dengan HIV dan menggunakan obat antiretroviral meningkat 33 persen pada Desember 2022 menjadi 40 persen pada Desember 2023. 

Kedua, Transformasi Ekonomi. PBB membantu lebih dari 900 pabrik untuk meningkatkan teknologi terbaru, daya saing ekonomi, dan menurunkan dampak buruk lingkungan. Selain itu, lebih dari 330.000 petani menerima dukungan untuk memperkuat pertanian, termasuk industri kelapa sawit.

Ketiga, Pembangunan Hijau, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam. PBB mengurangi lebih dari 87 juta ton emisi gas rumah kaca dan menyediakan energi bersih 134.000 rumah tangga dari pembangkit listrik tenaga minihidro serta surya fotovoltaik atap. Pengurangan limbah laut sebesar 420.000 ton juga dicapai melalui daur ulang.  

Keempat, Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs. Indonesia dengan dukungan PBB berhasil mengumpulkan USD 2,2 miliar melalui obligasi tematik untuk mempercepat target TPB/SDGs. Hasil akhir ini membuat lebih dari 800 juta dosis vaksin berhasil didistribusikan dengan aplikasi SMILE milik PBB.  

“Seiring kita menyambut babak baru dalam Pemerintahan Indonesia dan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029, penting untuk memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kemitraan yang lebih kuat dan inklusif dengan PBB dan harus memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB,” jelas Suharso. 

Melalui forum ini, diharapkan menegaskan tanggung jawab kolektif lembaga pemerintah, badan PBB, mitra pembangunan, dan swasta untuk memajukan pembangunan Indonesia. 

Laporan Tahunan ini secara resmi disampaikan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal kepada Menteri Suharso dalam forum tahunan Bappenas-UN Forum. “Kerja sama PBB dengan sebuah negara sebaik kerja sama yang dibangunnya,” katanya. 

Gita menyampaikan, kerja sama dengan pendekatan PBB yang komprehensif ini mempercepat kemajuan pencapaian TPB/SDGs sambil memastikan tidak ada yang tertinggal. Selain itu, Gita dan pihaknya juga akan terus bekerja sama dengan Bappenas dan seluruh pemerintah Indonesia untuk membantu pertumbuhan inklusif, pembangunan hijau dan rendah karbon, serta transformasi digital.

Pilihan Editor: Indonesia di Peringkat 6 Kontributor Terbesar Terhadap Pasukan Perdamaian PBB