Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali, pada Jumat, 5 Juli 2024. Peluncuran ini menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam pengembangan neraca sumber daya laut (ocean accounting).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang meresmikan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia, menegaskan pentingnya langkah ini dalam menghadapi tingginya aktivitas di ruang laut dan kawasan pesisir serta ancaman kerusakan akibat polusi dan perubahan iklim. “Kita harus mengutamakan kesehatan laut. Kita tidak ingin lagi ada overfishing, kita ingin mengembangkan budidaya perikanan untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan. Perlu diingat, perubahan iklim juga sangat terpengaruh oleh laut,” ujar Luhut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia berbentuk dashboard yang berisi data sumber daya kelautan dan pesisir Indonesia, yang berasal dari hasil riset dan survei. Sistem ini mengolah data secara dinamis, menghasilkan informasi terbaru sesuai kondisi terkini di lapangan.
“Dengan sistem ini kita bisa menganalisa dampak pemanfaatan ruang laut, kondisi laut secara cepat. Ini tools untuk mendukung pengambilan kebijakan pengelolaan laut berkelanjutan,” kata Trenggono.
Dashboard tersebut mampu menampilkan nilai ekonomi, ekologi, serta sosial suatu wilayah perairan laut dan pesisir. Ini memungkinkan analisis dampak investasi di laut dan pesisir terhadap kesehatan ekologi untuk jangka pendek dan panjang.
“Neraca ini dapat melacak wilayah lautan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi maupun sebaliknya, mendukung kegiatan rehabilitasi serta capaian target luasan kawasan konservasi laut Indonesia seluas 30 persen pada tahun 2045,” ujarnya.
Peluncuran ini juga diapresiasi oleh Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), yang terlibat dalam pembangunan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia. Co-Director Sekretariat GOAP, Ben Milligan, mengatakan, Indonesia telah memperlihatkan kepemimpinan yang hebat dalam pengembangan neraca sumber daya laut, yang bisa jadi percontohan bagi negara lain.
"Upaya kolaboratif pemerintah Indonesia dan para mitra dalam menciptakan pendekatan berbasis data yang komprehensif untuk pengelolaan sumber daya laut akan berkontribusi signifikan, untuk pengembangan laut global yang berkelanjutan," ujar Ben.
Terdapat 10 lokasi pilot project pengembangan Neraca Sumber Daya Laut di Indonesia yang didukung oleh GOAP. Areanya meliputi kawasan konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang.
Trenggono mengatakan, area cakupan masih akan terus diperluas hingga seluruh wilayah perairan Indonesia. KKP menyusun neraca sumber daya laut berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2023, yang melibatkan berbagai pihak seperti Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, BRIN, IPB, dan Yayasan Rekam Nusantara.
The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development merupakan forum global yang digelar KKP bersama Sekretariat GOAP untuk membahas praktik terbaik pengembangan neraca sumber daya laut, dengan peserta dari petinggi negara kepulauan, perwakilan puluhan negara, organisasi internasional, hingga para ilmuwan dunia. (*)
Foto 
