Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan pelayanan digital keuangan daerah (Layanan Keuda Digital). Peluncuran dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 di Ballroom Bhirawa Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni sebagai penyelenggara Rakornas menyampaikan laporan, hari ini sekaligus diluncurkan Layanan Digital Ditjen Bina Keuangan Daerah. "Pelayanan digital terus dilakukan dan dikembangkan dalam rangka memperbaiki kualitas di lingkungan Ditjen Keuangan Daerah," kata dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fatoni menjelaskan, pelayanan digital keuangan daerah meliputi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), e-BUMD, e-BLUD, eBMD, Simanda (Pinjaman Daerah), SISPENSI PDRD (Evaluasi Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah), Layanan Elektronik Sekretariat, e-Konsultasi, e-Pengaduan, e-Sertifikat, Webinar Keuda Update, Podcast Keuda Update dan e-Office. Menurutnya, peluncuran layanan digital keuda dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan Ditjen Keuda, agar lebih efektif, efesien, akuntabel dan transparan.
Agus Fatoni, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri
Salah satu layanan digital keuda adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). "Layanan Digital Keuda terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Polri, Kejaksaan Agung, LKPP, BPKP, BPK dan kenterian/lembaga lainnya," ujar Fatoni.
Fatoni menjelaskan, melalui transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dengan SIPD, secara otomatis telah terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi seluruh proses mulai dari perencanaan anggaran daerah, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan.
Karena itu, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut. "SIPD dapat menyajikan informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi keuangan," ujarnya.
Menurutnya, layanan digital keuda dimaksudkan untuk percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam memperkuat menuju satu data. Rakornas Keuangan Daerah dihadiri gubernur dan bupati/wali kota penerima penghargaan, juga diikuti oleh seluruh kepala BPKAD dan kepala Bappeda seluruh Indonesia.
Peserta yang hadir secara langsung sebanyak 573 orang, dan yang mengikuti secara daring sebanyak 630 orang. Peserta yang mengikuti secara daring terus bertambah sampai dengan akhir acara.
