Manuver Erick Thohir Mengubah Fungsi Danantara dalam Revisi UU BUMN

Dua petinggi Gerindra dan seorang kolega dekat Prabowo mengatakan Prabowo memerintahkan Dasco mengawal revisi Undang-Undang BUMN dan rencana peluncuran BPI Danantara. Prabowo menargetkan Danantara yang akan mengelola semua BUMN meluncur pada 24 Februari 2025. Melalui Undang-Undang BUMN, Prabowo bakal memiliki kuasa penuh untuk mengontrol Danantara.

Ambisi Prabowo mendirikan Danantara juga ia sampaikan di depan petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju—kelompok partai pendukung pemerintah—dalam acara ulang tahun Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025. Dalam acara tertutup itu, Prabowo berpidato memaparkan keuntungan dari terbentuknya Danantara. Menurut dia, Danantara akan mengelola dividen BUMN hingga Rp 300 triliun pada 2025. 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang hadir dalam acara itu membenarkan adanya pernyataan Prabowo tentang rencana pembentukan Danantara. “Tidak ada pesan khusus, hanya rencana launching,” tuturnya pada Sabtu, 15 Februari 2025. 

Keinginan Prabowo mengenai Danantara mendorong percepatan revisi Undang-Undang BUMN oleh Komisi VI DPR. Kepada pemimpin komisi itu, Dasco meminta kepastian penyelesaian rapat pada Sabtu, 1 Februari 2025, agar aturan tersebut bisa disahkan dalam rapat paripurna tiga hari kemudian. 

Dua anggota DPR di Komisi bidang BUMN menyebutkan proses revisi Undang-Undang BUMN bisa menyalahi aturan karena tak sesuai dengan prosedur. Menurut mereka, revisi UU BUMN tidak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Pembahasan revisi undang-undang di luar daftar prolegnas prioritas dapat berjalan jika bersifat kumulatif terbuka untuk kebutuhan yang mendesak, sementara revisi UU BUMN tak memenuhi unsur tersebut. Dua legislator itu mengatakan revisi UU BUMN ibarat proses ketok magic atau seperti trik sulap. 

Anggia Ermarini membantah jika pembahasan revisi UU BUMN disebut melenceng dari aturan. “Pak Dasco meminta kami memastikan semua proses dilakukan sesuai dengan prosedur,” katanya pada Selasa, 11 Februari 2025.

Dua hari sebelum rapat panitia kerja DPR, para legislator secara maraton menggelar diskusi dengan akademikus dan ekonom. Pakar BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Toto Pranoto, yang hadir dalam pertemuan itu mengaku diminta memberikan masukan tentang struktur kelembagaan Danantara. “Misalnya ada kepala badan, wakil kepala badan, dan kepala bidang operasional serta investasi,” ucapnya pada Rabu, 12 Februari 2025. 

Yang jelas, revisi Undang-Undang BUMN menjadi jalan tol bagi pembentukan Danantara. Dua kolega dekat Prabowo bercerita, Danantara yang awalnya akan diluncurkan pada November 2024 terhambat proses penyusunan aturan. Tim perumus awal Danantara yang dipimpin bekas Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, semula mengusulkan lembaga itu berdiri dengan dasar hukum peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.  

Ketika dihubungi pada Jumat, 14 Februari 2025, Burhanuddin enggan menanggapi proses pembentukan Danantara. “Saya sudah tidak terlibat karena tak lagi berada di tim transisi pemerintahan Prabowo," ujarnya.

Dua karyawan berbincang di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, 7 Februari 2025. Antara/Reno Esnir

Namun Prabowo mendapat masukan, untuk membentuk Danantara, pemerintah harus mengubah belasan undang-undang, antara lain Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Revisi aturan itu bakal memakan waktu panjang. Prabowo lantas memanggil Dasco ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada awal Desember 2024 untuk mencari jalan keluar. Dasco menawarkan jalur yang membuat mereka tak perlu mengubah belasan aturan dengan merevisi UU BUMN. 

Ketika ditanya tentang hal ini, Dasco mengakui Prabowo ingin Danantara secepatnya terbentuk. “Pak Prabowo ingin membuat Danantara supaya dividen BUMN dapat dimaksimalkan untuk leverage investasi,” tutur Dasco.

•••

DAFTAR inventarisasi masalah revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang dibahas pemerintah dan panitia kerja Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat jauh dari konsep awal pembentukan Danantara. Pada mulanya Danantara yang digagas tim di bawah Burhanuddin Abdullah bakal melucuti kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sebagai contoh, Danantara "versi awal" akan mengelola tujuh BUMN beraset jumbo, seperti PT Pertamina (Persero) dan tiga bank milik negara.

Keberadaan Danantara juga membuat Menteri BUMN tidak memiliki wewenang menunjuk dan memberhentikan komisaris serta direktur BUMN. Fungsinya hanya sebagai regulator. Pelan-pelan, tim awal pembentuk Danantara bermaksud membubarkan Kementerian BUMN. Danantara akan menjadi induk atau holding perusahaan milik negara, mirip Temasek Holding Ltd di Singapura. 

Tiga kolega Menteri BUMN Erick Thohir dan seorang petinggi Gerindra bercerita, Erick mengutus dua Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Dony Oskaria, melobi Komisi VI DPR. Erick, mereka mengungkapkan, berupaya agar wewenang Kementerian BUMN tak kopong ketika Danantara berdiri. 

Empat anggota DPR yang mengetahui pembahasan revisi Undang-Undang BUMN menyatakan usaha itu tampak dalam pertemuan informal sebelum rapat panitia kerja Komisi VI berjalan pada Sabtu, 1 Februari 2025. Di ruang makan Komisi VI, sembari bersantap siang, Kartika dan Dony meminta komisi tersebut menetapkan pengelolaan perusahaan pelat merah tetap berada di bawah Kementerian BUMN. 

Dalam pertemuan selama satu jam itu, anggota DPR bersama dua Wakil Menteri BUMN menyisir satu per satu pasal yang bersinggungan dengan peran Kementerian BUMN. Salah satunya tentang definisi menteri yang melaksanakan fungsi pengawasan serta penyusun kebijakan untuk Danantara. Dalam DIM awal, menteri yang dimaksud adalah menteri yang ditunjuk presiden. Kementerian BUMN mengusulkan menteri dalam pasal itu diubah menjadi Menteri BUMN. Dengan demikian, Kementerian BUMN masih memiliki berbagai kewenangan atas Danantara. Misalnya memegang hak istimewa atas saham seri A Dwiwarna sebesar 1 persen.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini memimpin rapat membahas RUU Perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Februari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis

Dengan memiliki saham tersebut, Kementerian BUMN berhak menyetujui dan mengusulkan rapat umum pemegang saham. Usul lain adalah Kementerian BUMN berwenang menunjuk dan memberhentikan direktur serta komisaris BUMN dengan persetujuan presiden. 

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini mengatakan anggota Dewan akhirnya sepakat mempertahankan sejumlah kewenangan Kementerian BUMN untuk memberikan keseimbangan agar Danantara tak menjadi lembaga super. “Kami setuju ada penguatan Kementerian BUMN untuk menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi pemberdayaan terhadap BUMN,” ucapnya. Namun Kartika dan Dony tak menanggapi kabar tentang adanya gerilya mereka dalam penyusunan Undang-Undang BUMN. 

Lobi lain berjalan beberapa waktu sebelum pembahasan revisi Undang-Undang BUMN. Seorang mantan pejabat BUMN mengungkapkan, Erick Thohir melalui utusannya meminta bantuan dia mendekati anggota Komisi VI DPR, terutama dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP sebagai partai pemenang pemilihan umum memiliki kekuatan besar di DPR dengan 110 kursi dan delapan di antaranya di Komisi VI.

Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria (kiri) dan Kartika Wirjoatmodjo mengikuti rapat kerja Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Februari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis

Politikus PDIP, Darmadi Durianto, tak membantah ataupun membenarkan kabar mengenai adanya lobi menjelang proses revisi Undang-Undang BUMN. Namun, dia menuturkan, sikap partainya tak terpengaruh intervensi pihak mana pun. “Kami mendukung keberimbangan dengan memperkuat fungsi pengawasan DPR dan Kementerian BUMN terhadap Danantara,” katanya pada Senin, 10 Februari 2025. 

Ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 13 Februari 2025, Erick Thohir tak menampik kabar tentang pertemuannya dengan anggota legislatif sebelum rapat pembahasan revisi Undang-Undang BUMN berlangsung. “Pertemuan dengan DPR ya harus, dong, namanya mitra. Tapi, kalau soal yang lain (upaya mempertahankan Kementerian BUMN), saya enggak tahu,” ucapnya. 

Tokoh lain yang juga dimintai bantuan oleh Erick untuk melobi DPR adalah mantan presiden Joko Widodo. Seorang kolega dekat Erick mengaku meminta bantuan Jokowi untuk menyelamatkan posisi Kementerian BUMN agar tak gembos ketika Danantara berdiri.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani saat sesi wawancara dengan Tempo di Jakarta, 30 Januari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis

Adapun dua orang dekat Prabowo bercerita bahwa Jokowi berupaya menyelamatkan Erick dengan menyarankan Prabowo tak menciutkan peran Kementerian BUMN. Percakapan ini terjadi dalam acara makan malam di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, awal Desember 2024. Ketika dimintai tanggapan, Jokowi enggan menjawab. “Silakan tanyakan ke pemerintah,” tuturnya ketika ditemui di rumahnya di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 13 Februari 2025. 

Di DPR, Erick tak hanya mendekati para anggota Komisi bidang BUMN. Dia juga berupaya berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Melalui politikus Gerindra di DPR, Erick meminta dijadwalkan bertemu dengan Dasco untuk membahas Danantara. Upaya ini mulus karena sejak pertengahan 2024 Erick dan Dasco kerap berjumpa untuk urusan copot-pasang komisaris dan direktur BUMN.

Melalui Dasco, sejumlah pendukung dan politikus partai penyokong Prabowo menyerahkan daftar riwayat hidup untuk menjadi calon pejabat perusahaan pelat merah. Dasco menyorongkan nama kandidat direktur dan komisaris BUMN itu kepada Erick untuk diseleksi. Ditanyai tentang informasi ini, Erick tak menjawab. Adapun Dasco membantah seraya mengaku berkomunikasi dengan Erick sebatas sebagai Ketua Harian Partai Gerindra untuk urusan pergantian pejabat BUMN. “Saya sebagai mantan Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dan mantan koordinator Tim Kampanye Nasional menjembatani beberapa pihak yang ingin berkontribusi di BUMN,” ucapnya pada Jumat, 14 Februari 2025.

•••

SEJUMLAH kalangan melihat pendirian Danantara sebagai ajang pertarungan antara Burhanuddin Abdullah, Sufmi Dasco Ahmad, dan Erick Thohir. Konsep Danantara yang disusun tim Burhanuddin pada pertengahan 2024 menciutkan peran Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan berpeluang menggeser posisi Erick. Burhanuddin kala itu menempatkan koleganya, Muliaman Darmansyah Hadad, sebagai Kepala Danantara.

Seorang anggota tim Burhanuddin bercerita, saat menyusun konsep Danantara pada Agustus 2024, mereka melakukan studi ke Cina. Prabowo Subianto menugasi Burhanuddin mempelajari cara kerja lembaga pengelola investasi di Negeri Tirai Bambu. Prabowo juga menjelaskan bahwa gagasan pembentukan Danantara muncul dari ayahnya, begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo.

Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan selamat kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad setelah upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 22 Oktober 2024. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Prabowo kemudian mempercayakan pembentukan konsep Danantara kepada Burhanuddin. Tim Burhanuddin menggodok konsep dan mengusulkan nama Dana Investasi Nasional Indonesia dua bulan sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Tapi Prabowo menolak usul itu dan memilih nama Danantara yang berarti kekuatan masa depan Indonesia.

Seiring dengan rencana pembentukan Danantara, Erick dan pejabat Kementerian BUMN menyampaikan berbagai risiko keberadaan lembaga itu kepada kalangan yang dekat dengan Prabowo di kabinet. Risiko itu antara lain pengawasan aset yang rentan tanpa pemantauan Kementerian BUMN. Narasi lain yang disampaikan adalah pembentukan Danantara perlu mengubah belasan undang-undang. Karena itulah peresmian Danantara yang sedianya berlangsung pada November 2024 batal. Pada akhir 2024, Prabowo memasrahkan pendirian Danantara lewat proses legislasi di DPR kepada Dasco, sementara tim Burhanuddin tak lagi dilibatkan. 

Burhanuddin tak membantah informasi tersebut. “Saya melihat ini bagian dari perjalanan pembentukan Danantara. Ke depan akan terjadi perbaikan dan penyempurnaan,” katanya pada Jumat, 14 Februari 2025. 

Di pihak lain, Muliaman Hadad yang kadung dilantik Prabowo sebagai Kepala Danantara bakal tergeser. Dasco, menurut sejumlah pejabat, mengusulkan Muliaman dijadikan Ketua Dewan Pengawas Danantara. Adapun jabatan Kepala Danantara diisi Rosan Perkasa Roeslani yang saat ini berstatus Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Dasco membantah anggapan bahwa pembentukan Danantara menjadi ring pertempurannya dengan Burhanuddin Abdullah dan Erick Thohir. Dia menyebutkan revisi Undang-Undang BUMN yang menjadi wadah berdirinya lembaga pengelola investasi disusun dengan rapi. “Jelas pembagian tugasnya, BUMN sebagai regulator dan Danantara sebagai pengelola BUMN, operasi, dan investasinya." ●

Ghoida Rahmah, Khairul Anam, Caesar Akbar, Sultan Abdurrahman, Dani Aswara, Hendrik Yaputra, dan Septhia Ryanthie dari Solo berkontribusi dalam penulisan artikel ini.