Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Pemerintahan Joko Widodo gencar mendorong hilirisasi tambang dengan mendorong semua perusahan tambang domestik membangun pabrik pemurnian dalam negeri. Semua jenis tambang mineral tanpa pengecualian tak diperkenankan lagi mengekspor biji tambang dalam bentuk bahan mentah dengan harga murah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan penerimaan negara dan pembangunan ekonomi. Hilirisasi juga penting agar Indonesia sebagai negara kaya Sumber Daya Alam (SDA) bisa memasuki pintu gerbang industrialisasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun langkah mendorong hilirisasi tidak mudah. Banyak perusahaan tambang baik asing maupun domestik tak sanggup membangun pabrik smelter dengan alasan biaya mahal dan nilai investasi dianggap tak ekonomis.
Kekhawatiran tersebut tidak dimiliki perusahaan tambang milik negara (BUMN). Holding Industri Pertambangan, MIND ID menjadi penopang kebijakan hilirisasi pemerintahan Jokowi. Anggota holding MIND ID seperti PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Freeport Indonesia sudah siap dan bahkan sudah memiliki progres yang jauh dalam pembangunan pabrik smelter nikal, bauksit, tembaga dan timah.
“MIND ID sebagai perusahaan BUMN kini sudah menjadi motor penggerak kebijakan hilirisasi pemerintahan Jokowi,” ujar peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman.
Berkiprah sejak Lama
Sejak pemerintah mewajibkan semua perusahaan tambang membangun pabrik smelter (pemurnian) domestic tanggal 14 Januari tahun 2014, perusahaan tambang BUMN sebenarnya sudah lama membangun pabrik smelter dalam negeri. Mereka tak menjual bahan tambang dalam bentuk mentah ke luar dalam harga murah.
PT Indonesia Asahan Alumina (INALUM) misalnya, sejak tahun 1976 telah membangun pabrik smelter alumina ingot dengan kapasitas 300.000 ton per tahun untuk diekspor ke negara-negara Asia. Tahun 2014, dialihkan kepemelikan dari Jepang ke tangan negara melalui BUMN. Sekarang INALUM menjadi raja di sektor alumina dan tak tertandingi di Asia. Aluminium ingot adalah bentuk pemurnian bahan tambang bauksit. INALUM selama ini mengolah 1 juta ton bauksit menjadi 300.000 ton alumina ingot.
Selain INALUM, anggota holding MIND ID lainnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) sejak tahun 1973 telah membangun pabrik smelter feronikel feronikel berkapasitas 27.000 metrik ton di Pomala, Sulawesi Tenggara. Ini yang belum banyak diketahui banyak orang. Pada saat Indonesia menjadi negara pengekspor biji nikel mentah terbesar di dunia sebelum tahun 2017, ANTM ternyata sudah membangun pabrik smelter.
Perusahaan ini tentu sudah sejak awal menyadari pentingnya pembangunan smelter nikel untuk energi di masa depan. Dalam konteks ini, ANTM sebenarnya menjadi pioner bagi perubahan paradigma tambang dari ekstraktif, menjual mineral mentah dengan harga murah menuju paradigma pengolahan untuk memberikan nilai tambah bagi pembangunan negeri ini.
ANTM juga hanya tinggal menunggu waktu menuntaskan pengembangan pabrik smelter feronikel (FeNi) di Halmahera Timur (FeNi Haltim) dengan kapasitas 13,500 ton per tahun. Ini kabar baik untuk negeri ini, karena dengan desain kapasitas sebesar 13,500 ton per tahun, FeNi Haltim akan menghasilkan US$200 juta pendapatan jika dikalkulasi dengan harga nikel sekarang sebesar US$17.000 per ton.
Jika nantinya tuntas, ditambahkan dengan pabrik smelter yang sudah dibangun sejak jaman Orde Baru di Pomala, anggota holding MIND ID ini akan menjadi perusahaan negara yang menjanjikan untuk tahun-tahun ke depan dan menjadi pesaing utama perusahaan-perusahaan global di sektor nikel. MIND ID sebagai holding menjadi raja dalam industri tambang di tanah air dan bisa diperhitungkan dalam panggung global.
Selain ANTM, anggota MIND ID lainnya, PTBA sedang berusaha membangun pabrik Dimethyl Ether (DME) atau proyek gasifikasi Tanjung Enim. Proyek gasifikasi Tanjung Enim adalah proyek strategis nasional untuk mengubah batubara menjadi dimethyl ether atau proyek mengubah batubara menjadi Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Proyek DME ini akan menjadi sumbangan berharga MIND ID untuk negara untuk mengamankan ketahanan energi nasional. Presiden Jokowi menginginkan agar proyek DME berguna untuk mengurangi impor LPG yang mencapai lebih dari US$5 miliar per tahun.
Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa subsidi LPG setiap tahun diangka Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun per tahun. Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki batubara sebagai raw material untuk LPG. Ini sumbangan berharga MIND ID untuk mengurangi beban deficit neraca perdagangan dan menghentikan impor LPG yang membenani APBN.
Anggota MIND ID lainnya, PT Timah Tbk juga sedang gencar membangun pabrik smelter timah di Bangka Balitung. PT Timah adalah salah satu produsen nomor dua terbesar di dunia. Dengan kamampuan manajerial perusahaan pelat merah itu, membuat PT Timah terus menjadi raja di bidangnya. Apalagi jika PT Timah menuntaskan pembangunan pabrik smelter timah di tanah air, prospeknya ke depan terus menjanjikan.
PT Timah juga sedang mencari mitra untuk pembangunan pabrik tanah jarang (rear earth) di Bangka Balitung. Tanah jarang adalah unsur dalam mineral logam (paling besar timah) yang sangat berharga, harganya mahal dan menjadi backbone untuk teknologi nuklir. Mineral jenis ini diincar banyak negara karena sangat berguna bagi pembangunan tenaga nuklir.
Selain itu, anggota MIND ID lainnya, PT Freeport Indonesia juga sedang membangun pabrik smelter tembaga terbesar dunia di Manyar Gresik dengan investasi sebesar Rp 43 triliun dan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun, dengan progress proyek sudah mencapai hampir 60 persen.
Pabrik smelter tembaga milik Freeport ini memang tak secara langsung diusahakan MIND ID, karena ketika akuisisi 51 persen saham Freeport, MIND ID tidak mengendalikan operasional dan manejemen, hanya menerima dividen. Namun, proyek ini akan berpengaruh langsung pada keuangan MIND ID sebagai holding ke depan. Jika pabrik smelter tembaga ini untung, MIND ID akan mendapat untung besar di tahun-tahun mendatang.
Dari semua fakta di atas, hal yang paling penting dikemukan adalah perusahaan BUMN tambang bisa menjadi pioner atau pembuka jalan bagi program hilirisasi pemerintah. BUMN tambang anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID menjadi pelopor bangkitnya industri tambang dari paradigma menjual bahan mineral dalam bentuk mentah menuju hilirisasi agar memiliki efek peliputan bagi pembangunan ekonomi.
“MIND ID sebagai perusahaan negara wajib hukumnya mendukung kebijakan pemerintah. Sejauh kebijakan itu terukur, ekonomis bagi korporasi dan bermanfaat untuk bangsa negara, MIND ID harus berada di garda terdepan menjadi panutan bagi perusahaan-perusahaan tambang lainnya,” tutur Ferdy.
Lebih dari itu, dengan kepeloporan MIND ID di hilirisasi tambang, penetrasi perusahaan asing masuk ke sektor hilir tambang bisa diminimalisir, sehingga tak menggangu kedaulatan pertambangan nasional sebagaimana yang dimanatkan konstitusi UUD’45. Konstitusi membuka ruang agar perusahaan tambang milik negara menjadi pelopor terdapan membangun negeri ini agar kelak tambang bermanfaat untuk rakyat.
Sebagai holding company, MIND ID perlu melakukan evaluasi secara berkala setiap bulan atau tiga bulanan terhadap perkembangan bisnis dan tata kelolah anggota holding, termasuk ANTM, Timah, Freeport dan PTBA. Ini semua dilakukan agar anggota holding MIND ID menangkap peluang besar dari perubahan kebijakan global-nasional ke depan.
“Keberpihakan pemerintah terhadap proyek strategis yang sedang dijalankan MIND ID tentu dibutuhkan agar pembangunan proyek smelter berjalan lancer. Dalam hal pembangunan proyek smelter misalnya, menteri BUMN harus memimpin langsung proyek ini agar sesama BUMN saling menopang. Pemerintah juga perlu memberikan subsidi listrik melalui PLN untuk mempercepat pengembangan smelter anggota holding MIND ID. Kolaborasi antara BUMN perlu didorong, namun perlu mengutamakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan mengikuti mekanisme korporasi,” tutur Ferdy. (*)
