Kolaborasi BRI dan BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Kesehatan

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menjalin kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi untuk meningkatkan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di berbagai tingkatan, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menegaskan bahwa BRI berkomitmen untuk memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF). “Sinergi ini merupakan wujud nyata komitmen BRI untuk terus mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berharap dapat membantu FKTP dan FKRTL meningkatkan sarana dan prasarana mereka guna memberikan pelayanan yang lebih baik,” ujar Amam.

Skema SIF ini dirancang untuk memberikan fasilitas kesehatan kemudahan dalam mengakses pembiayaan, sehingga mereka dapat memperbarui atau meningkatkan infrastruktur yang ada. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, terutama bagi peserta JKN-KIS. Selain skema pembiayaan, ruang lingkup kerja sama ini juga meliputi pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, yang akan mempermudah peserta dalam memenuhi kewajibannya.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno, menyatakan bahwa pembiayaan inovatif seperti SIF semakin diminati oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Peningkatan kualitas sarana dan prasarana adalah salah satu aspek penting dalam menjaga mutu layanan kesehatan. Dengan skema SIF ini, fasilitas kesehatan dapat memperoleh dukungan finansial yang diperlukan untuk meningkatkan operasional mereka dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” ujar Mundiharno.(*)