Kolaborasi Menuju Indonesia Bersih

INFO NASIONAL - Masalah pengelolaan sampah masih menjadi tantangan di Indonesia. Data Sistem Pengolahan Sampah Nasional(SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan hingga 24 Juli 2024, timbunan sampahnasional dari 290 kabupaten/kota mencapai 31,9 juta ton. Dari jumlah itu, 64,3 persen atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sementera 35,7 persen atau 11,4 juta ton tidak terkelola dengan baik.

Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi penanganan sampah. Di antaranya, gencarmengedukasi masyarakat, mempercepat pembangunan titik-titik pengolahan sampah, hingga mendorong industri agarmenggunakan ulang kemasan plastik sesuai prinsip ExtendedProducer Responsibility (EPR).

“Kami memberikan mandat kepada para produsen untuk mengolah sampah dari hasil kemasannya dan menarik kembali sampahnya,” ujar Vivien dalam diskusi ‘Hari Peduli Sampah Nasional 2025: Kolaborasi untuk Indonesia Bersih’ di Gedung Tempo, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025. Masalahsampah, menurut Vivien, bukan hanya menjadi pekerjaan pemerintah pusat.

Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup, Rosa Vivien Ratnawati dalam diskusi Hari Peduli Sampah Nasional 2025 di Gedung Tempo, Jakarta, pada Kamis, 20 Maret 2025. TEMPO/Lourentius EP

Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan industri menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan sampah. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran berkomitmen menyelesaikan problematika sampah di Kota Kendari yang volume perharinya mencapai 243 ton. “Kami membuat sistem penanganan sampah secara holistik, sehingga sampah tak lagi hanya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan(DLHK).

Seluruh elemen sampai ke camat, lurah, RW, dan RT terlibat,” ujarnya. Kepala DLHK Kota Padang, Fadelan Fitra Mastamenyampaikan program Padang Bagoro yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, termasuk pengelolaan sampah.Karena itu, Fadelan melanjutkan, di setiap kelurahan telah dibentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) untukmengumpulkan sampah langsung dari rumah penduduk dan mengelolanya melalui sistem bank sampah.

“Langkah ini bertujuan mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meningkatkan produksi daur ulang sampah,” katanya. Pada kesempatan itu, hadir pula Kepala DLHK Kota Tangerang, Wawan Fauzi; Kepala DLHK Kota Cilegon, Sabri Mahyudin; Kepala DLHK Kota Cimahi, Chanifah Listyarini; dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Selatan, Sutego.

Mereka menyampaikan strategi pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Dari sisi industri, Head of SustainableEnvironment Unilever Indonesia Foundation, Maya Tamimi mengatakan, Unilever Indonesia memiliki target yang jelas dan terukur dalam mendukung pengurangan serta pengolahan sampah, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Dia menegaskan, Unilever Indonesia berkomitmen mengurangi penggunaan virgin plastic, meningkatkan penggunaan bahan daur ulang hingga 25 persen, dan memastikan kemasan mereka dapat didaur ulang. Unilever Indonesia berhasil mengumpulkan dan memproses sampah plastik lebih banyak daripada yang digunakan untuk menjual produk-produknya.

Dengan kata lain, Maya melanjutkan, pihaknya telah menjalankan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur peta jalanpengurangan sampah oleh produsen. Sejak 2008, Unilever Indonesia telah membina 4.000 bank sampah di 50 kota/kabupaten dan 13 provinsi di Indonesia.

Bank sampah menjadi sarana edukasi dan pengumpulansampah plastik lewat peran aktif komunitas, pengurus RT, RW, dan PKK. Di internal perusahaan, Unilever Indonesia menerapkan kebijakan Zero Waste to Landfill untuk memastikan tidak ada sampah yang berakhir di TPA.

“Jadi, semuanya selesai dikelola,” kata Maya. Sampah organik dikomposkan dan sampah non-organik didaur ulang. Sebagai industri yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, Unilever Indonesia berharap agar pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama.