Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Prabowo Subianto sudah lama ingin merombak Undang-Undang TNI untuk meluaskan peran tentara.
DPR mengesahkan Undang-Undang TNI meski tak masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.
Penempatan tentara pada jabatan sipil bertambah dari 10 instansi menjadi 16 lembaga negara.
PERTANYAAN tersisa setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah mengapa pemerintah begitu ngotot memaksakan revisi ini? Anggota DPR mengabaikan kritik dan penolakan publik yang begitu deras, bahkan setelah sejumlah aktivis menggerebek rapat tertutup mereka di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Laporan utama Tempo pekan ini berfokus mengungkap tiga aspek dalam revisi UU TNI. Setidaknya ada tiga pertanyaan pokok yang menggantung: siapa aktor, bagaimana modus, dan apa motif di balik pengesahan UU TNI superkilat ini?
Aktor
Aktor utama tentu saja Presiden Prabowo Subianto. Ia menginginkan ada perubahan Undang-Undang TNI jauh sebelum menjadi presiden. Ia mengajak berdiskusi beberapa ahli pertahanan sejak 2023. Karena itu, begitu terpilih menjadi presiden pada Februari 2024, ia menargetkan revisi Undang-Undang TNI disahkan dalam tiga bulan pertamanya berkuasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rupanya, keinginan Prabowo tidak mulus. Draf RUU TNI yang disusun Sjafrie Sjamsoeddin, waktu itu Asisten Khusus Menteri Pertahanan, ditolak DPR. PDI Perjuangan terbelah antara menerima draf tersebut tapi dibahas di Komisi bidang Pertahanan atau Badan Legislasi. Mereka yang setuju membawa draf ke Badan Legislasi beralasan pembahasan bisa lebih cepat karena konsolidasi partai lebih mudah.
Modus
Kendati menjadi keinginan terpendam Prabowo, draf RUU TNI tak masuk Program Legislasi Nasional 2025 yang disahkan DPR akhir tahun lalu. Dari 41 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU TNI. Bahkan RUU TNI tak masuk daftar delapan rancangan yang diajukan pemerintah. Begitu juga daftar 176 RUU yang akan dibahas DPR hingga 2029.
Presiden Prabowo lalu menyurati DPR pada 13 Februari 2025 meminta agar RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas. Lima hari kemudian DPR menyetujuinya. Sejak saat itu, penolakan makin intens meluas ke luar gedung DPR.
Gerakan masyarakat sipil menyuarakan penolakan karena khawatir Undang-Undang TNI mengembalikan dwifungsi ABRI, yang sudah dikubur dalam Reformasi 1998. Tak semata tentara kembali ke politik praktis seperti zaman Orde Baru, masyarakat sipil cemas militerisasi meruyak melalui lembaga-lembaga sipil.
Prabowo lalu meminta anak buahnya di Partai Gerindra yang menjabat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meredakan penolakan itu. Dasco bertemu dengan beberapa aktivis dan bertanya tentang pokok penolakan, lalu memasukkannya ke draf RUU TNI. Dari sini, Dasco menyatakan RUU TNI tak memasukkan dwifungsi TNI.
Motif
Tema pokok RUU TNI adalah meluaskan peran tentara. Prabowo ingin ada perbaikan strategi pertahanan dengan penambahan lembaga negara yang bisa dimasuki tentara aktif termasuk Sekretaris Kabinet, TNI di bawah presiden, serta perpanjangan usia pensiun tentara. Semua fraksi menolak poin penempatan Sekretaris Kabinet karena terkesan mengistimewakan Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Prabowo yang ditunjuk menempati posisi itu.
Perluasan peran TNI di lembaga negara juga mendapat penolakan Kepolisian RI, terutama di sektor penanganan narkotik, sementara organisasi masyarakat sipil menyorot peran tentara di ruang siber. Dalam draf yang disahkan, dengan versi lebih ringkas dibanding rancangan awal yang disusun tim Sjafrie Sjamsoeddin, dua urusan ini tetap masuk menjadi ranah tentara yang baru.
Rancangan sampul Tempo revisi Undang-Undang TNI.
Cerita lengkap tentang aktor, modus, dan motif revisi Undang-Undang TNI superkilat berikut drama di baliknya ada dalam cerita sampul edisi pekan ini. Juga mengapa PDIP yang bukan anggota koalisi pemerintah malah jadi motor perubahan ini.
Ilustrator Kendra Paramita menyodorkan empat ilustrasi untuk menggambarkan kekisruhan itu. Kami sepakat memilih gambar Prabowo sedang bermain boneka-boneka tentara di gedung-gedung pemerintahan. Niat utamanya mengerahkan tentara aktif di ranah sipil telah berhasil. DPR setuju tentara aktif bisa masuk ke 16 instansi pemerintah tanpa harus mundur atau pensiun dini dari dinas militer.
Revisi Undang-Undang TNI pun menjadi legitimasi mengesahkan pelanggaran Undang-Undang TNI sebelumnya. Setidaknya, menurut catatan Badan Pembina Hukum Tentara Nasional, ada 2.500 prajurit aktif yang menempati jabatan sipil, baik yang diatur Undang-Undang TNI maupun di luarnya. Dengan undang-undang baru, mereka kini sah mendapatkan gaji sipil. ●
