Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA, 26 Oktober 2021– Knowledge Sector Initiative (KSI) yang merupakan program kemitraan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyelenggarakan diskusi virtual KSIxChange ke-37, pada Selasa, 26 Oktober 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam diskusi bertajuk “Dimensi Baru Kemitraan antara Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan” tersebut, para pembicara dari berbagai lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (ormas) memaparkan temuannya perihal praktik-praktik baik dan pembelajaran seputar pembuatan kebijakan berbasis bukti di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para panelis di dalam diskusi itu menyatakan, berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan selama tiga tahun, pelibatan ormas secara profesional melalui skema Swakelola Tipe III --- pengadan barang/jasa yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah dan dilaksanakan oleh ormas--- terbukti memberikan nilai tambah dalam percepatan pembangunan serta pemulihan ekonomi, terutama di masa pandemi Covid-19.
Pelaksana tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa menyebutkan, Swakelola Tipe III memberikan kesempatan bagi para aktor pembangunan untuk mengakses sumber daya manusia kompeten yang dimiliki ormas, terutama dalam program-program yang menghasilkan inovasi-inovasi guna memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.
“Banyak ormas di Indonesia yang memiliki rekam jejak puluhan tahun dalam berbagai bidang layanan dan pembangunan. Itulah mengapa ormas memiliki keahlian yang kami butuhkan,” ujar Sarah.
KSI dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat sektor pengetahuan di Indonesia, baik dari sisi penyediaan maupun penggunaan bukti berkualitas dalam penyusunan kebijakan. Adapun KSIxChange merupakan salah satu kegiatan KSI yang mempertemukan aktor-aktor dari berbagai sektor pengetahuan.
Direktur Operasional dan Keuangan SMERU Hesti Marsono mengungkapkan, semangat pelibatan ormas dalam pembangunan merupakan salah satu amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres itu juga membuka peluang pengadaan khusus di bidang penelitian. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat ekosistem pengetahuan di Indonesia.
“Swakelola Tipe III memungkinkan lembaga riset seperti SMERU dapat berperan semakin aktif dalam pembangunan nasional. Skema ini sangat sejalan dengan visi dan misi kami untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti,” kata Hesti.
Melalui skema ini pula, ujar dia, SMERU melihat adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengetahuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan. SMERU sendiri mulai dilibatkan dalam Swakelola Tipe III pada 2020 dengan menjadi mitra Kementerian Sosial untuk mengkaji pengembangan indeks kesejahteraan sosial.
Perwakilan SOLIDARITAS, Emma Piper menimpali, hasil evaluasi terhadap skema ini membuktikan bahwa ormas dapat bekerja secara profesional untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan standar administrasi pemerintah. Meski begitu, Emma mengingatkan agar para pemangku kepentingan mengantisipasi potensi tantangan-tantangan yang mungkin timbul.
Emma mengklaim menemukan beberapa tantangan dalam implementasi Swakelola Tipe III. Dari sisi pemerintah, dia berujar, meyakinkan semua pihak bahwa skema ini layak digunakan bukanlah hal mudah. Sementara dari sisi ormas masih ditemukan kesulitan dalam mencari peluang kerja sama karena minimnya jejaring dengan pemerintah.
“Perlu identifikasi lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan yang akan menjadi program Swakelola sekaligus memetakan ormas dengan keahlian yang sesuai kebutuhan program,” kata Emma yang terlibat dalam proses evaluasi skema Swakelola Tipe III.
Adapun praktisi pengadaan barang dan jasa Santi Nurhayati mengungkapkan, belajar dari implementasi yang sudah dilakukan, pemerintah dan ormas perlu membangun kesepahaman antarpihak guna mengikis keraguan untuk bekerja sama, misalnya melalui forum berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Selain itu, proses verifikasi rekam jejak ormas yang akan dilibatkan juga menjadi pekerjaan rumah bersama. Santi mengharapkan pemerintah memprioritaskan ormas-ormas yang sudah terbukti berdedikasi menjalankan kerjanya di masyarakat.
Santi berkata, diskusi KSIxChange ke-37 diharapkan dapat memperkuat diskursus publik mengenai kerja sama pemerintah dan ormas dalam menggunakan Swakelola Tipe III. Pada akhirnya, ucap Santi, Swakelola Tipe III tidak hanya akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan peran dan keberdayaan ormas dalam mewujudkan visi pembangunan nasional dan percepatan pemulihan ekonomi.
