Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kalimantan Utara yang populer dengan sebutan Kaltara adalah sepotong bumi pertiwi dengan potensi alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang beragam. Dua modal dasar ini sangat strategis mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 apabila provinsi di bagian utara Borneo ini dikelola dengan tepat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal Arifin Paliwang, Kaltara mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pembangunan. Sejak awal memimpin, Zainal memfokuskan bagaimana membangun daerah yang berkemajuan dan berkelanjutan serta dibarengi peningkatan kualitas hidup masyarakat di provinsi yang sedang berkembang ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebijakan Zainal antara lain menjalin konektivitas antarwilayah. Upaya ini tidak mudah. Namun ia terus melakukannya agar kendala utama itu segera terpecahkan. Langkah kongkrit Zainal yaitu mengembangkan infrastruktur seperti akses jalan, jembatan, dan fasilitas publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan terbukanya konektivitas antarwilayah, diharapkan memunculkan aktivitas ekonomi di masyarakat.
Mengundang investor juga gencar dilakukan, terutama sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah adalah program utamanya. "Membangun konektivitas melalui pembangunan infrastruktur terus kami tingkatkan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di berbagai wilayah," kata Zainal.
Konektivitas antarwilayah juga semakin membaik dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan transportasi. "Kami semakin memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap program pembangunan," ujarnya.
Di bidang kesejahteraan, Zainal sangat peduli dengan pendidikan, kesehatan dan program-program bantuan sosial untuk masyarakat. Berbagai perubahan dilakukan Gubernur Zainal ini membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Utara meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2024, IPM Kaltara mencapai 72,28. Adapun pertumbuhan ekonomi mencapai 4,78 persen, inflasi 2,02 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,45 persen, dan angka kemiskinan terus menurun hingga 6,45 persen.
Keberhasilan Kaltara menekan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tak lepas dari program unggulan yang digulirkan Zainal. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Menghubungkan daerah-daerah terpencil dan meningkatkan aksesibilitas, di antaranya pembangunan Kota Baru Mandiri dan Kawasan Industri Hijau Indonesia.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) sudah dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo. “Kami targetkan secepatnya bisa beroperasi. PLTA ini diproyeksikan menyumbang sekitar 10.375 megawatt," kata Zainal.
Provinsi ini juga menggalakkan program peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui program beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
"Pemerintah memberikan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, serta peningkatan akses layanan kesehatan, program imunisasi, dan penanganan stunting," ujar Zainal.
Dalam program peningkatan ekonomi, Kaltara mengembangkan sektor unggulan, pemberdayaan UMKM, dan investasi. "Fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan, serta menyediakan bantuan modal pelatihan, dan akses pasar bagi UMKM,” kata Zainal.
Sementara itu, program untuk lingkungan hidup, Kaltara mengkampanyekan pelestarian lingkungan melalui program reboisasi, pengelolaan sampah, penanaman mangrove, dan perlindungan kawasan konservasi. "Energi bersih dengan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan air," ucap Zainal.
Di bidang tata kelola pemerintahan, yang meliputi program reformasi birokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat sangat ditekankan di Kaltara. "Kami transparan dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah," ujarnya.
Zainal menegaskan, program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, serta mempercepat pembangunan daerah. "Program yang kami laksanakan selama ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Menurut Zainal, visi Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah cita-cita mulia bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sebagai gubernur ia mendukung penuh visi ini. "Kalimantan Utara dengan potensi alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang beragam, memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas," ujarnya.
Zainal yakin Kaltara memiliki potensi besar untuk menjadi kontributor utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. "Dengan kekayaan alam yang melimpah, kami dapat mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan energi terbarukan," ucapnya.
Kesiapan sebagai kontributor kemajuan nasional, Kaltara mencatatkan sejumlah capaian dalam memajukan daerah. Di antaranya dalam mengoptimalkan potensi daerah Kaltara memperoleh penghargaan pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah (AKPD) 2024 yang digelar Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group. Acara apresiasi ini berlangsung di Hotel JW Marriott Jakarta pada Kamis, 12 Desember 2024.
Gelaran AKPD 2024 bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan, inovasi daerah, pelayanan publik, serta pencapaian pembangunan.
Kaltara menang untuk kategori kinerja total, kapasitas fiskal rendah, dengan skor akhir 67,01. Nilai ini didapat dari Indeks Kinerja Pemerintahan Daerah (IKPD) yang diambil dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dirjen OTDA Kemendagri digabung dengan tiga indeks yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga lain. Tiga indeks tambahan adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), daya saing dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan inovasi daerah dari Kemendagri dengan skor 59,09.
Penilaian juga didapat dari survei indikator tambahan dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap warga di 81 pemerintah daerah yang terpilih sebagai finalis. Survei menilai persepsi warga terhadap kualitas pelayanan publik yang difokuskan pada item dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam hal ini, Kaltara meraih nilai 68,01.
Apresiasi juga diperoleh dari dewan juri yang menilai presentasi dan tanya jawab atas kinerja pemerintah daerah. Penilaian juri difokuskan pada sistem/manajemen pemerintahan, inovasi, dan dampak program untuk masyarakat setempat. Juri memberikan nilai 74,42 untuk Kaltara. Selanjutnya, hasil akhir dihitung dari ketiga indikator di atas dengan bobot 40 persen untuk IKPD, 20 persen dari survei dan 40 persen penilaian juri.
Atas capaian tersebut, Zainal menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dengan fokus pada pelayanan publik yang prima dan pengembangan inovasi di berbagai sektor. "Kami percaya bahwa pemerintahan yang efektif dan responsif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah," ujar Zainal.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan pada aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat. “Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelaksanaannya,” kata Zainal.
Foto 
