Pramono Anung: Dari Tukang Tik Kini Gubernur Jakarta Terpilih

MEMBAWA sejumlah dokumen untuk syarat pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung tiba di kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada awal 1999. Ia lalu masuk ke ruangan khusus panitia pemenangan pemilihan umum pusat PDIP. 

Tiba di ruangan pemenangan, Pramono bertemu dengan Aria Bima. “Saya kenal Mas Pram ketika dia menyetorkan berkas pendaftaran calon anggota legislatif,” ujar Aria menceritakan ulang pertemuannya dengan Gubernur Jakarta terpilih itu kepada Tempo, Selasa, 10 Desember 2024. Aria saat itu menjabat Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pemilu Pusat PDIP.

Dari penjelasan Tarto Sudiro, Ketua Tim Pemenangan Pusat PDIP, Aria mengetahui bahwa Pramono mendapat rekomendasi dari Soetjipto Soedjono, tokoh Partai Demokrasi Indonesia asal Jawa Timur. Pada era Orde Baru, Soetjipto mendukung Megawati Soekarnoputri saat partai banteng diambil alih oleh Soerjadi atas suruhan pemerintah. Ia pun ikut mendirikan PDI Perjuangan.

Pada Pemilihan Umum 1999, yang pertama setelah Reformasi 1998, Pramono Anung terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VI yang meliputi daerah Kabupaten Blitar, Kediri, dan Tulungagung serta Kota Blitar dan Kediri. Lulusan teknik pertambangan Institut Teknologi Bandung itu bertugas di Komisi VII DPR yang antara lain membidangi energi.

Karier politik Pramono di PDIP terbilang moncer. Dalam Kongres I PDI Perjuangan di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah, 27 Maret-1 April 2000, ia dipilih menjadi wakil sekretaris jenderal. Pada Ahad, 1 September 2024, Pramono bercerita bahwa ia terpilih menjadi wakil sekretaris jenderal karena merupakan satu-satunya kader partai yang bisa mengoperasikan laptop dan proyektor. 



Sebelum keputusan Kongres I dibacakan, Pramono bertugas sebagai juru tik rapat. Ia merapikan draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP yang dibahas di panitia pengarah. Menurut Pramono, Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjadi wakil presiden meminta Sabam Sirait dan Theo Syafei mempresentasikan AD/ART PDIP.

Namun Sabam terlihat kebingungan mengoperasikan proyektor dan laptop. Megawati lalu bertanya siapa yang membuat presentasi yang dibacakan Sabam. Oleh Sabam, Pramono lalu disuruh maju. Selama hampir 40 menit, pria yang lahir di Kediri pada 1963 itu mempresentasikan AD/ART PDIP di depan forum. 

Setelah presentasinya rampung, Pramono mengira tugasnya telah berakhir. Saat pengurus partai diumumkan, Pramono disebut sebagai wakil sekretaris jenderal dan Soetjipto sebagai sekretaris jenderal. “Itulah pertama kali saya berinteraksi dengan Ibu Megawati,” ujarnya.

Selama menjadi wakil sekretaris jenderal, Pramono intens mengurus partai. Pada 2001-2004, Megawati telah menjadi presiden. Sejumlah pengurus partai di daerah dan pusat pun lebih sering berkomunikasi dengan Pramono.

Politikus PDIP, Aria Bima, yang pada 2000-2004 menjadi kepala sekretariat kantor PDIP, juga kerap berdiskusi dengan Pramono. Ia menilai Pramono luwes bergaul di partai. Aria juga menganggap Pramono mampu mengelola partai secara modern. Pramono menerapkan penggunaan komputer dalam sistem administrasi partai. “Sehingga administrasi partai jadi lebih rapi,” ucap Aria. 

Dalam Kongres II PDIP di Bali, Maret 2005, Megawati menunjuk Pramono Anung sebagai sekretaris jenderal. PDIP waktu itu menjadi partai oposisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di DPR, Pramono juga mendorong anggota DPR untuk memperketat pengawasan terhadap pemerintahan Yudhoyono.

“Waktu itu banyak hak interpelasi dan hak angket yang diusulkan oleh anggota DPR,” kata anggota DPR 2004-2009, Hasto Kristiyanto, kini Sekretaris Jenderal PDIP. Anggota DPR dari PDIP turut mengajukan hak angket impor beras, hak angket kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, serta hak angket daftar pemilih tetap Pemilu 2009.

Terpilih kembali ke Senayan pada Pemilu 2009, Pramono lalu menjadi Wakil Ketua DPR. Posisinya sebagai sekretaris jenderal lantas diisi oleh Tjahjo Kumolo. Nama Pram sempat digadang-gadang sebagai calon menteri pada pemerintahan periode kedua Yudhoyono. Namun PDIP tetap menjadi oposisi pemerintah.

Pada Juli 2012, PDIP mengusung Wali Kota Solo saat itu, Joko Widodo, sebagai calon Gubernur Jakarta. Hasto Kristiyanto menuturkan, saat itu Pramono turut menggalang relawan untuk memenangkan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di putaran kedua pemilihan kepala daerah Jakarta, Jokowi mengalahkan Fauzi Bowo, gubernur inkumben.