Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Skenario Gagal Pilkada Jakarta Dua Putaran

Prabowo Subianto memerintahkan pembatalan gugatan hasil pilkada Jakarta. Jokowi ingin menggagalkan kemenangan Pramono-Rano.

15 Desember 2024 | 08.30 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Presiden Prabowo meminta Ridwan Kamil tak menggugat hasil pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi.

  • Prabowo menyiapkan posisi baru di pemerintahan untuk Ridwan Kamil dan PKS.

  • Prabowo menitipkan pesan khusus untuk Megawati soal hasil pilkada Jakarta. 

DI lantai dua kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, sejumlah anggota tim kampanye Ridwan Kamil-Suswono berkumpul pada Rabu malam, 11 Desember 2024. Hari hampir berganti saat Ridwan Kamil, calon Gubernur Jakarta, tiba. Semua yang hadir menunggu kepastian rencana pengajuan gugatan hasil pemilihan kepala daerah Jakarta ke Mahkamah Konstitusi.

Kepada Suswono dan tim kampanyenya, Ridwan menyampaikan bahwa ia telah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, meminta rencana pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dibatalkan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan-Suswono, Basri Baco, yang hadir dalam pertemuan di Cikini, membenarkan isi pesan Prabowo tersebut. “Kami mendengar saran dari beberapa tokoh, termasuk Pak Prabowo,” kata Basri kepada Tempo di Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.

Pesan Prabowo menjadi antiklimaks upaya tim Ridwan-Suswono mendorong pilkada Jakarta berjalan dua putaran. Setelah hari pencoblosan digelar pada 27 November 2024, tim Ridwan-Suswono gencar meneriakkan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pilkada Jakarta. Menurut Basri, Ridwan dan Suswono bahkan telah menandatangani draf gugatan yang dibikin tim hukum. 

Hasil rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menyatakan Ridwan-Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 1,7 juta suara atau 39,4 persen. Sedangkan lawan mereka yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno, memenangi pilkada Jakarta dengan 2,1 juta suara atau 50,07 persen.

Semula tim Ridwan-Suswono berharap putusan Mahkamah Konstitusi bisa membuka ronde kedua pilkada Jakarta. Tiga hari setelah hari pencoblosan, tim kampanye Ridwan Kamil dan Suswono berkumpul di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Ridwan dan Suswono turut menghadiri pertemuan bersama sejumlah pengurus partai pendukung pasangan itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata (kanan) bersama Anggota Bidang Kampanye dan Sosialisasi Pram-Doel Ida Mahmudah (tengah) saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pilkada, di Jakarta, 8 Desember 2024. Tempo/Ilham Balindra

Dalam pertemuan itu, Ketua Tim Pemenangan Ridwan-Suswono Ahmad Riza Patria serta Basri Baco meyakinkan bahwa peluang pilkada Jakarta berjalan dua putaran terbuka lebar. Meyakini bakal menang di putaran kedua, mereka mengajak partai pendukung Ridwan-Suswono lebih solid. “Kami sangat yakin bisa dua putaran,” ujar Basri.

Namun, belakangan, Ridwan Kamil tak banyak terlibat dalam penyusunan gugatan. Dua orang dekat Ridwan mengatakan mantan Gubernur Jawa Barat itu lebih banyak tinggal di rumahnya di Bandung. Pada hari terakhir batas pengajuan gugatan atau pada Rabu, 11 Desember 2024, Ridwan pun tak kunjung memberi kepastian.

Ridwan berencana bertemu dengan Suswono di sebuah hotel di Jakarta Selatan sebelum mendaftarkan permohonan gugatan ke MK. Suswono telah menunggu di sana seusai magrib. Namun, sekitar pukul 23.00, mantan Menteri Pertanian itu diminta datang ke kantor DPD Golkar. 

Tiga anggota tim pemenangan Ridwan-Suswono mengatakan draf gugatan ke MK tak pernah dibahas bersama partai pengusung lain. Draf gugatan disusun oleh Partai Gerindra bersama tim hukum yang mencari temuan di lapangan. “Materi gugatan dan lain-lain sudah siap,” kata Ahmad Riza Patria, Jumat, 13 Desember 2024.

Bukan hanya penyusunan draf yang berjalan senyap, pembatalan gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga diputuskan tanpa konsultasi dengan partai-partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku mengetahui batalnya pengajuan gugatan ke MK pada Rabu tengah malam dari tim pemenangan. 

Namun Ahmad Riza Patria menyebutkan keputusan itu diambil bersama pimpinan partai lain. Menurut dia, alasan pembatalan pengajuan gugatan adalah kekhawatiran situasi di Jakarta bakal tak kondusif. Ia mengklaim gugatan itu bisa menimbulkan polarisasi seperti saat pilkada Jakarta 2017. “Pembatalan ini untuk menghindari terjadinya polarisasi,” tutur mantan Wakil Gubernur Jakarta itu.

Isi gugatan menyangkut dugaan kecurangan pilkada dalam pembagian formulir C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara. Tim Ridwan-Suswono menuding pembagian C6 yang tak merata menyebabkan tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 58 persen, turun dibanding pada 2017 yang sebesar 70 persen. “Intinya terjadi pelanggaran hak konstitusional warga Jakarta,” kata Basri Baco.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil-Suswono, Faizal Hafied (kiri) berkonsultasi perihal gugatan sengketa Pilgub di Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta, 9 Desember 2024. Tempo/Ilham Balindra

Tim hukum Ridwan-Suswono berencana meminta MK memaknai ulang Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Pasal itu menyebutkan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta memenangi pilkada jika mendapat lebih dari 50 persen suara. Mereka ingin syarat itu diambil bukan dari jumlah suara sah, melainkan dari daftar pemilih tetap. 

Toh, tim hukum Ridwan-Suswono tak sepenuhnya yakin berbagai argumen tersebut bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dua anggota tim pemenangan Ridwan-Suswono menyebutkan lemahnya argumen dan bukti menjadi alasan tak mengajukan gugatan. Apalagi selisih perolehan suara jagoan mereka dengan Pramono Anung-Rano Karno lebih dari 10 persen.

Dalam jumpa pers yang digelar pada Jumat, 13 Desember 2024, Ridwan Kamil mengklaim temuan pelanggaran yang disusun tim hukum masih bisa diajukan ke MK. Namun, setelah berdiskusi dengan banyak pihak, ia dan tim memutuskan membatalkan gugatan itu. “Kami memutuskan untuk menerima hasil pilkada Jakarta,” ucap Ridwan, Jumat, 13 Desember 2024.

●●●

PEMILIHAN kepala daerah Jakarta menjadi salah satu topik diskusi saat Presiden Prabowo Subianto menerima Joko Widodo di rumahnya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Desember 2024. Bertemu selama hampir satu jam, keduanya mendiskusikan peluang pilkada Jakarta berjalan dua putaran.

Kolega keduanya yang mengetahui isi pertemuan itu menuturkan, Jokowi menginginkan pilkada Jakarta berjalan dua ronde. Menurut mereka, Jokowi khawatir kemenangan Pramono Anung bakal membuka panggung politik untuk mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Anies mendeklarasikan dukungan untuk Pramono Anung-Rano Karno saat masa kampanye.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo usai pertemuan di Kertanegara, Jakarta, 6 Desember 2024. Antara/Asprilla Dwi Adha

Jokowi masih berupaya menjegal Anies di pilkada Jakarta. Ia kabarnya mengkonsolidasikan partai pendukung Anies dalam pemilihan presiden, seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa, agar tak mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu di pilkada Jakarta. Jokowi juga meminta semua partai di Koalisi Indonesia Maju mendukung Ridwan Kamil.

Saat elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono terperosok ke posisi kedua, Jokowi kembali mengumpulkan petinggi partai dan kelompok relawan pendukungnya. Bertemu di Jakarta Pusat pada Senin, 18 November 2024, Jokowi meminta mereka mendukung Ridwan. Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan meminta pilkada Jakarta berlangsung dua putaran.

Dalam pertemuan di Kertanegara, Prabowo tak serta-merta menyanggupi permintaan Jokowi agar pilkada Jakarta berjalan dua putaran. Seorang koleganya mengatakan Prabowo merasa perlu melihat perkembangan politik lebih dulu. Seusai pertemuan itu, Jokowi menyebutkan kedatangan dia ke Kertanegara sebatas kunjungan balasan. “Karena kangen,” kata Jokowi.

Prabowo sebelumnya berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada awal November 2024. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar bahwa pertemuan di Kertanegara membahas rencana gugatan hasil pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. “Tidak ada permintaan soal (gugatan ke) MK,” ujar Dasco, Ahad, 8 Desember 2024.

Sehari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan kemenangan Pramono-Rano, atau Senin, 9 Desember 2024, Prabowo berdiskusi dengan Dasco mengenai peluang pilkada Jakarta berjalan dua putaran. Kolega Prabowo yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, Dasco menyatakan ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu menggugat hasil pilkada dan meminta uji materi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.

Narasumber yang sama menyebutkan Dasco menilai dua skenario itu sulit menggagalkan kemenangan Pramono Anung di pilkada Jakarta. Prabowo pun mempertimbangkan kemungkinan terjadinya demonstrasi besar jika hasil pilkada Jakarta sampai berubah. Demo besar itu dianggap bisa mempengaruhi citra Prabowo yang belum genap seratus hari menjadi presiden.

Dengan pertimbangan itu, Prabowo lalu memutuskan pilkada Jakarta cukup satu putaran. Sehari setelah pertemuan itu, tim Pramono Anung dihubungi Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Dito—panggilan Ario Bimo Nandito Ariotedjo—yang saat itu bersama Dasco menyampaikan bahwa kemenangan Pramono-Rano sudah aman.

Hingga Jumat malam, 13 Desember 2024, Sufmi Dasco Ahmad tak merespons permintaan wawancara Tempo. Sedangkan Dito Ariotedjo enggan menanggapi informasi tersebut. “Saya sudah tidak mengurus politik,” tutur Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Partai Golkar itu.

Meski demikian, kubu Pramono-Rano tak percaya begitu saja skenario dua putaran telah pupus. Pada Selasa, 10 Desember 2024, Pramono mengumpulkan sejumlah anggota tim pemenangannya di rumahnya di Cipete, Jakarta Selatan. Berdiskusi selama hampir satu jam, mereka membahas kemungkinan gugatan yang akan dilayangkan tim hukum Ridwan-Suswono.

“Kalau jadi didaftarkan sesuai dengan batas waktu MK, kan kami juga harus bersiap menjadi pihak terkait,” kata ketua tim hukum Pramono-Rano, Todung Mulya Lubis, saat dihubungi Tempo pada Jumat, 13 Desember 2024. Todung ikut hadir dalam pertemuan di rumah Pramono Anung.

Menurut Todung, tim hukum menilai bukti dan argumen yang diajukan kubu Ridwan Kamil-Suswono lemah. Besar kemungkinan hakim Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan tersebut. Tim hukum tak menutup kemungkinan MK mengeluarkan putusan kontroversial. Pada Oktober 2023, MK membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, menjadi calon wakil presiden.

Para peserta pertemuan juga membahas kemungkinan Presiden Prabowo cawe-cawe dalam gugatan di MK. Dua narasumber yang mengikuti diskusi itu menyebutkan Pramono dan timnya menduga Prabowo tak akan memaksakan terwujudnya pertarungan tahap kedua di pilkada Jakarta karena bisa menimbulkan konflik. “Kami cukup yakin bahwa mereka sulit menang di MK,” ucap Todung.

Walau yakin hasil pilkada tak bakal berubah, Pramono Anung dan timnya memutuskan membatalkan rencana selebrasi yang akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu, 11 Desember 2024. Tujuannya adalah menjaga agar elite politik pendukung Ridwan Kamil tak panas akibat selebrasi itu. Pramono pun memutuskan untuk irit bicara hingga tahapan pilkada Jakarta rampung.

Kehati-hatian Pramono juga tecermin saat ia mendapat panggilan telepon dari Jokowi sehari setelah KPU mengumumkan hasil real count pada Rabu, 27 November 2024. Tiga orang yang mengetahui isi pembicaraan itu menyebutkan Jokowi memberi selamat atas kemenangan di Jakarta. Mantan Sekretaris Negara itu pun mengucapkan terima kasih kepada Jokowi.

Namun Pramono belum yakin kemenangannya akan mulus hingga pelantikan. Apalagi, belakangan, Jokowi turut membantu pemenangan Ridwan Kamil. Padahal, sebelum Pramono maju sebagai calon Gubernur Jakarta, Jokowi menyatakan mendukung mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu. 

Pramono Anung enggan menanggapi ihwal komunikasinya dengan Jokowi melalui sambungan telepon. “Kamu sudah tahu juga,” kata Pramono kepada Tempo ketika ditemui di rumahnya, Kamis, 28 November 2024.

●●●

SETELAH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta mengumumkan hasil pilkada Jakarta pada Ahad, 8 Desember 2024, Pramono Anung menghubungi Presiden Prabowo Subianto. Dua anggota tim pemenangannya dan seorang kolega Prabowo menyebutkan, dalam percakapan itu, Pramono menyatakan akan menjalankan kebijakan pemerintahan Prabowo di Jakarta. Pesan ini disambut baik oleh Prabowo.

Pramono Anung tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Sabtu, 14 Desember 2024. Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Cyril Raoul Hakim, tak mengetahui komunikasi tersebut. Namun ia menilai pesan Pramono bahwa Jakarta akan sejalan dengan pemerintah pusat adalah hal biasa. “Itu kan amanat undang-undang,” ujar Chico—panggilan Cyril Raoul Hakim—pada Jumat, 13 Desember 2024.

Prabowo pun kabarnya telah menyampaikan pesan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Isinya, kemenangan partai banteng di Jakarta tak akan diganggu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan informasi tersebut. “Komunikasi tidak langsung. Biasanya lewat Mas Pram dan Pak Budi Gunawan,” kata Hasto, Rabu, 11 Desember 2024.

Budi Gunawan adalah bekas ajudan pribadi Megawati yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, Budi menjadi Kepala Badan Intelijen Negara selama delapan tahun.

Gagalnya skenario dua putaran membuat Ridwan Kamil tak menempati posisi apa pun di pemerintahan. Namun timnya mengatakan Ridwan bakal ditunjuk Prabowo menjadi Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang disahkan pada 30 November 2024 menyebutkan Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk langsung oleh presiden.

Adapun untuk Partai Keadilan Sejahtera, Prabowo diduga berjanji memberikan posisi tambahan di kabinet. Saat ini PKS hanya mendapat satu kursi di Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Ketenagakerjaan. Posisi itu dipegang oleh Yassierli, yang berasal dari kalangan profesional. Penambahan akan dilakukan ketika Prabowo me-reshuffle kabinetnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ridwan-Suswono, Ahmad Riza Patria, mengaku tak mengetahui adanya tawaran Prabowo tersebut. “Saya enggak tahu dan enggak pernah dengar,” tutur Riza, Jumat, 13 Desember 2024. Ia menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan menteri dan para pembantunya.

Pada Jumat, 13 Desember 2024, Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada Pramono Anung-Rano Karno atas kemenangan mereka di pilkada Jakarta. Dia menyatakan tak akan berhenti memberi manfaat untuk banyak orang meski tak menjadi Gubernur Jakarta. Tapi ia dan Suswono akan beristirahat sejenak. “Kami akan kembali ke keluarga masing-masing,” kata Ridwan Kamil.

Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, Advist Khoirunikmah, dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Batal Gugat di Ujung Tenggat".

Egi Adyatama

Egi Adyatama

Wartawan Tempo

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus