Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena menekankan pentingnya penguatan Governance, Risk and Compliance (GRC) pada industri jasa keuangan dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Sophia, untuk mendukung sasaran visi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia 2024-2029, sektor jasa keuangan perlu mengedepankan penguatan governansi dengan penggunaan teknologi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hal ini menjadi peluang strategis bagi sektor keuangan untuk berkontribusi secara signifikan dalam pencapaiannya, sambil tetap memprioritaskan pengelolaan risiko yang efektif, terutama untuk mengantisipasi emerging risk yang berpotensi mengganggu keberlangsungan bisnis perusahaan,” ujarnya dalam acara Risk and Governance Summit (RGS) 2024, di Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024.
Ia menjelaskan, berdasarkan Global Risks Perception Survey 2024 yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia, terdapat peningkatan risiko global seperti disinformasi, cyber security, extreme weather dan ketidakpastian geopolitik sehingga memberikan tekanan pada perekonomian dunia yang harus diantisipasi sektor jasa keuangan.
Hal ini sejalan dengan publikasi Instite of Internal Auditors (IIA) mengenai Risk In Focus tahun 2025, dimana cyber security, digital disruption (termasuk AI), climate change/environment menjadi risiko yang perlu menjadi perhatian sektor jasa keuangan.
Penyelenggaraan RGS 2024 pun membahas mengenai dua risiko utama, yaitu sustainability, dan cyber resiliency. Untuk memitigasi sustainability risk, OJK mendorong sektor jasa keuangan memobilisasi pendanaan untuk inisiatif dengan panduan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS).
Sedangkan, dalam memitigasi cyber risk, OJK mendorong Lembaga Jasa Keuangan memiliki infrastruktur digital yang tangguh dan aman. Seperti melalui penerbitan ketentuan POJK 11 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK 4 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank serta merilis Pedoman Keamanan Siber dan Kode Etik penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang seluruhnya akan terus disempurnakan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, GRC menjadi elemen utama dalam setiap strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapannya, ekosistem GRC perlu mengambil langkah untuk mengintegrasikan environmental, social, and governance (ESG) ke dalam strategi bisnis, sehingga setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan governansi
Selain itu, perlu juga mengintegrasikan GRC ke dalam transformasi digital yang disertai tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan terkait ESG di seluruh lembaga jasa keuangan agar tidak menciptakan greenwashing dan melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor.
“Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa sinergi. Regulator, industri, dan masyarakat harus berjalan seiring untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Saya berharap forum ini dapat menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan merumuskan langkah konkret menuju visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan," kata Mahendra.
RGS merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh OJK sebagai puncak dari rangkaian forum penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan. Acara ini mencerminkan komitmen OJK dalam mendorong kolaborasi dengan industri, lembaga, asosiasi dan profesi di bidang GRC, serta stakeholder guna memperkuat praktik tata kelola yang baik sebagai pendukung tercapainya pertumbuhan sektor jasa keuangan yang berkelanjutan.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital OJK Hasan Fawzi, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.
Kegiatan RGS ini diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh kurang lebih 5.500 orang peserta baik secara fisik dan daring yang merupakan perwakilan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, pimpinan lembaga/asosiasi profesi di bidang GRC, stakeholder, dan akademisi. OJK berharap melalui RGS 2024 ini dapat memberikan pesan penting OJK terkait penguatan governansi dan peningkatan integritas. (*)
Foto 
