Wakil Menteri Pendidikan Tinggi tentang Penyelesaian Kekerasan Seksual di Kampus

Sejak 2021, kami mendorong pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual setelah peraturan menteri terbit. Kasus kekerasan seksual secara rutin kami bahas setiap tiga bulan lewat biro hukum dan pusat penguatan karakter. Forum ini bertujuan memantau laporan penanganan kasus setiap satgas.

Berapa banyak kampus yang belum memiliki satgas PPKS?

Masih ada 55 persen dari sekitar 4.000 kampus yang belum punya. Semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah memiliki satgas ini. Untuk sementara, satgas di perguruan tinggi swasta jumlahnya hampir 2.000.

Kenapa saat Anda menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, tak segera membentuk satgas PPKS?

Belum terbentuk bukan karena kami tidak menghiraukan. Kami sudah menerapkan, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa. Di UMM sudah ada larangan terlibat narkotik, kekerasan seksual, perbuatan kriminal dan amoral, serta tawuran. Itu sudah tidak boleh. Ada semua itu.

Apakah pemerintah menyiapkan anggaran untuk satgas PPKS?

PTN badan hukum yang punya keleluasaan anggaran. Dukungan Kementerian bisa diakses untuk PTN berstatus badan layanan umum dan satuan kerja. Besarannya didasarkan pada kebutuhan yang diajukan. Jangan sampai karena urusan ini semangat mereka kendur atau bahkan sampai mengundurkan diri.

Kenapa sejumlah rekomendasi yang dihasilkan satgas PPKS itu mandek?

Lihat dulu bobot persoalannya. Kementerian sebenarnya memiliki instrumen alternatif untuk memfasilitasi penanganan lanjutan jika ada korban yang merasa belum puas atas penanganan perkara. Mereka bisa membuat laporan kepada pihak Kementerian lewat portal pengaduan. Bisa juga lewat biro hukum. Pasti kami tangani, karena isu ini merupakan komitmen pemerintah.

Sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada pihak kampus yang mengabaikan rekomendasi satgas?

Peraturan menteri sudah mengatur implikasinya terhadap status akreditasi. Tapi ini kan urusan administrasi. Yang berat adalah sanksi sosial. Jika ada kampus yang menutup diri dan tak serius menangani kasus kekerasan seksual, itu jelas berbahaya. Bahayanya ada dua, diakreditasi oleh Kementerian dan diakreditasi oleh masyarakat.

Kenapa masih banyak penyelesaian kasus lewat jalur perdamaian?

Mekanisme damai itu hanyalah satu alternatif jika pelaku dan korban menyepakatinya. Tidak semua masalah harus selesai lewat pendekatan hukum formal. Ada kearifan lokal yang bisa digunakan. Namun bila korban dipaksa menerima cara damai, itu lain soal. Mereka bisa melaporkan itu kepada Kementerian.

Kenapa pelaku tidak dijatuhi sanksi?

Apakah semua persoalan berujung pada sanksi? Kearifan lokalnya di mana? Umpamanya ada seorang dosen yang dinyatakan bersalah karena berbuat kekerasan seksual, kemudian dosen itu memohon maaf sudah macam-macam, lalu korbannya menerima. Masak, itu tidak bisa kita terima? Kalau tidak bisa juga, penyelesaiannya ya lewat peraturan menteri itu.