Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang merespons persoalan empat koridor bus Trans Padang yang sempat berhenti beroperasi sejak 1 Januari 2025 lalu. Adapun empat koridor yang sempat berhenti beroperasi yakni Koridor 2 (RTH Imam Bonjol - Bungus Teluk Kabung), Koridor 3 (RTH Imam Bonjol - Pusat Pemerintahan Air Pacah), serta Koridor V (Pasar Raya - Indarung) dan Koridor VI (Pasar Raya - Kampus Unand).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Ances Kurniawan menuturkan, Pemkot telah mengundang Perumda PSM dan operator empat koridor Trans Padang untuk mencari titik terang perihal Kontrak Biaya Operasional Kendaraan (BOK) bagi pihak operator Trans Padang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Perumda PSM akan membahas dan menelaah secepatnya terkait permintaan perhitungan ulang atau kenaikan BOK dari operator dengan memperhatikan keberlanjutan layanan, supaya operator tidak rugi namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran. Besaran BOK akan ditelaah dan dipertimbangkan" kata Ances di Balai Kota Aie Pacah, Senin, 6 Januari 2025.
Senada, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar menyatakan siap menampung aspirasi operator Trans Padang. “Kita siap untuk selalu duduk bersama mencari titik terang jika terdapat permasalahan. Namun per hari ini, empat koridor yang mogok kami minta kembali beroperasi," ujar Andree didampingi Pj Sekda Yosefriawan.
Arahan Andree ini disanggupi oleh operator empat koridor Trans Padang yang mogok dan telah kembali beroperasi per Senin ini.
Terpisah, Direktur Utama Perumda PSM, Alvino Martha, membenarkan bahwa para operator empat koridor Trans Padang saat ini belum menerima besaran nilai BOK yang telah disampaikan oleh Perumda PSM seperti tertuang dalam draf kontrak para pihak.
"Operator mengajukan BOK rupiah/km yang biaya tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pelayanan Trans Padang seperti biaya bbm, service, suku cadang, gaji karyawan dan kebutuhan lainnya. Terkait kebutuhan Anggaran ini, apabila tidak dapat terakomodir dari APBD yang telah disahkan, maka akan diusahakan terakomodir di APBD perubahan tahun anggaran 2025, dengan tetap berpedoman pada aturan atau regulasi yang ada," tutur Alvino. (*)
Foto 
