Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah perlu memiliki cadangan pangan, salah satunya adalah beras atau Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sebab, harga beras dipengaruhi dari bagaimana pemerintah memiliki cadangan beras atau tidak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi pada saat harga (beras) tinggi, pemerintah intervensi yakni jual (cadangan beras), kalau harga rendah pemerintah intervensi juga yakni serap. Nah, bisa seperti ini harus punya cadangan pangan dan cadangan pangan itu perlu dana," kata Arief dalam diskusi bertema 'Investasi Pemerintah untuk Cadangan Beras' di Attap Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.
Arief menjelaskan, Badan Pangan Nasional telah menentukan bahwa cadangan pangan nasional tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. "Kemudian, hari ini stok Bulog ada 2,1 juta ton, yang pembiayaannya dari Bank Himbara," ujarnya.
Senada dengan Arief, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, mengatakan, Indonesia negara yang memiliki wilayah sangat besar. Karena itu, adanya cadangan beras atau pangan pemerintah merupakan suatu keharusan.
"Cadangan beras pemerintah adalah sebagai penyeimbang. Jadi bukan monopoli, tapi penyeimbang agar antara supply dan demand tertata dengan baik," kata Sutarto.
Adapun, Kepala Subdirektorat Investasi BUMN Kementerian Keuangan Ahmad Saiful Mujab, mengatakan, pemerintah menyadari pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari ketahanan nasional. "Ini sudah menjadi fokus dari pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini melalui Asta Cita," kata Mujab.
Itu sebabnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat kebijakan investasi strategis untuk ketahanan pangan nasional dengan menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP). Penunjukan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025 dan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga beras serta penguatan cadangan pangan nasional.
Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN). Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.
"Dengan adanya suatu kebijakan nasional, pemerintah menyediakan berbagai alternatif pendanaan dari sisi kami di Kementerian Keuangan," ujar Mujab.
Mujab menjelaskan, tahun ini sudah dialokasikan dana sekitar Rp118 triliun untuk ketahanan pangan, baik itu belanja di kementerian/lembaga, mekanisme subsidi, dan mekanisme pembiayaan. "Di antaranya Rp16,6 triliun untuk Bulog melalu mekanisme investasi pemerintah," kata dia. "Adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi."
Foto 
