Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Provinsi Maluku Utara memiliki potensi alam yang berlimpah. Mulai dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu sebabnya, perlu perencanaan yang kuat dan sinergitas dengan berbagai pihak dalam mengimplementasikan pembangunan di negeri yang berjuluk Moloku Kie Raha, ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam mengatakan, pemerintah sudah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD yang berisi perencanaan pembangunan makro dalam jangka waktu 20 tahun ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dan untuk perencanaan pembangunan setiap tahun, tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Itu fondasi utama untuk mengetahui kompleksitas persoalan yang dihadapi di Maluku Utara,” kata Adam kepada Tempo di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024. Prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara, Adam menjelaskan, bertolak dari enam indikator makro pembangunan yang juga menjadi rapor nasional.
Enam indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita daerah, dan ketimpangan pendapatan atau gini ratio. IPM mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.
IPM Provinsi Maluku Utara pada 2024 sebesar 71,84. Angka ini meningkat 0,86 poin atau 1,21 persen dibanding tahun sebelumnya 70,98. Mengenai kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih harus bekerja keras untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah dengan persentase masing-masing 11,91 persen dan 10,71 persen.
Angka kemiskinan tersebut di atas rata-rata nasional, yakni 9,79 persen. Strategi untuk menekan angka kemiskinan tersebut, Adam melanjutkan, antara lain dengan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan. “Penanganan kemiskinan secara holistik dan memperhatikan potensi penyebabnya, kemudian mengintegrasikan upaya penanganannya dengan melibatkan perangkat daerah dan pihak swasta,” katanya.
Data Tingkat Pengangguran Terbuka di lingkup kabupaten/kota pada 2024 menunjukkan angka tertinggi di Kota Ternate sebesar 6,42 persen, diikuti Kabupaten Halmahera Utara sebesar 6,2 persen. Sedangkan angka tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah ada di Kabupaten Halmahera Selatan dengan 2 persen karena masuknya investasi pertambangan di Pulau Obi.
Adam menjelaskan, fokus pembangunan yang harus digenjot adalah pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya aparatur daerah, dan ketersediaan infrastruktur, baik transportasi maupun komunikasi. Ke depan, menurut dia, pemerintah akan menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Sebab selama ini, pendekatan pendapatan daerah masih menerapkan metode konvensional yang berasal dari pajak dan retribusi.
Contoh, Bappeda merancang integrasi program atau alternatif pembiayaan, serta memetakan apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi oleh daerah, tetapi pembiayaannya bisa dilakukan oleh pihak ketiga, misalkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang. “Jadi, perusahaan yang membangun dan tidak perlu anggarannya masuk ke pemerintah daerah,” katanya.
Upaya perencanaan dan pembangunan di Provinsi Maluku Utara juga harus merangkul dan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi. Adam berharap tidak ada lagi polarisasi yang sampai terbawa ke praktik birokrasi, sehingga berpotensi menghambat program pemerintah. Karena itu, Adam melanjutkan, sikap pimpinan begitu krusial dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat. “Bapak Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin tidak memandang ini orang siapa dan sebagainya,” ujarnya. “Semua mendapatkan ruang yang sama untuk melakukan hal-hal baik di birokrasi.”
