Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO METRO – Mengingat akan berakhirnya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk jangka waktu 2014-2019, maka dilaksanakan indepth interview Penyusunan Rencana Strategis/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hadir dalam kegiatan ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, para pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil, mengatakan bahwa visi Kementerian ATR/BPN adalah Terwujudnya Kementerian ATR/BPN menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia. Dengan visi tersebut, ia mengingatkan perlunya perencanaan yang matang. "Untuk itu, kita perlu menyusun Renstra secara baik dan berkualitas," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Rencana Strategis atau biasa disebut Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu lima tahun. Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (outcome) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian/Lembaga. Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.
Sofyan Djalil menambahkan, terbentuknya Kementerian ATR/BPN menciptakan kondisi di mana penataan ruang harus sinkron dengan pertanahan. Menurutnya, tata ruang sangat penting. Karena, tanpa penataan ruang yang jelas, suatu daerah akan tumbuh asal eksis saja. "Oleh sebab itu, tata ruang harus bisa kita pikirkan secara jangka panjang," ujar Sofyan A. Djalil.
Lebih lanjut, Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa pertanahan jangan membuat para investor takut melakukan investasi di Indonesia. Kondisi ini menurutnya, bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan terkait pertanahan masih belum konsisten. "Padahal investasi umumnya meningkatkan perekonomian suatu daerah dan menciptakan lapangan kerja," kata Sofyan A. Djalil.
Peranan pertanahan dalam bidang investasi sebenarnya bisa dirasakan setiap investor apabila Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat bekerja secara efisien. "Untuk itu kita perlu efisiensi terkait regulasi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Selain itu, Sofyan A. Djalil mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN perlu melakukan reorganisasi terkait struktur organisasi. Ia tidak memungkiri bahwa ada beberapa unit kerja yang memiliki fungsi yang tidak tepat. "Kita harus menjadi organisasi yang mampu menjawab tantangan masa depan. Kita harus melihat result baru memikirkan work. Tentukan hasil yang akan dicapai baru metode kerjanya. Oleh karena itu, kita harus menjadi organisasi yang lebih efisien," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Kegiatan indepth interview Penyusunan Renstra Kementerian ATR/BPN ini melibatkan akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM). Kegiatan ini dilakukan dengan mewawancarai Pejabat Tinggi Madya serta Pejabat Tinggi Pratama. (*).
