Setelah Elite Partai Meminta Kadernya Tak Menyoal Pagar Laut Tangerang

DI tengah masa reses pada pekan kedua Januari 2025, sejumlah anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi kelautan, menggelar rapat terbatas membahas rencana mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk Tropical Coastland milik Agung Sedayu Group. Rapat di gedung DPR itu hanya diikuti legislator dari partai Koalisi Indonesia Maju, koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hadirin rapat berencana menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menanyakan sikap pemerintah terhadap pelbagai masalah di Tropical Coastland dan area komersial di luar zona yang ditetapkan sebagai PSN. “Usulan ini muncul dari perorangan,” kata anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra, Darori Wonodipuro, pada Jumat, 17 Januari 2025.

Diskusi mengenai Pantai Indah Kapuk berjalan lebih serius di Komisi IV setelah masyarakat di sekitar Tangerang, Banten, menemukan pagar laut di perairan utara kabupaten itu yang menghadap lokasi Tropical Coastland. Empat anggota DPR di komisi itu menduga pemasangan pagar bambu yang merentang sepanjang 30,16 kilometer ini berkaitan dengan proyek pembangunan kawasan bisnis dan pariwisata tersebut. Pembicaraan itu juga mencuat di grup percakapan WhatsApp komisi sepanjang Januari. 

DPR menerima informasi dari Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat bahwa pagar bambu yang terpancang dari Desa Mancung hingga Tanjung Pasir, Banten, itu ilegal. Karena itu, sejak Desember 2024 Komisi IV menyoroti PSN tersebut. Tropical Coastland dan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, yang lokasinya bersebelahan, dikelola perusahaan yang sahamnya dikempit taipan naga, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Di luar masalah pagar laut yang “misterius”, DPR mencatat ada tiga persoalan di Pantai Indah Kapuk. Di antaranya proyek Tropical Coastland diduga tidak tercantum dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Lahan 1.500 hektare di area PSN pun dianggap bersinggungan dengan hutan lindung yang belum beralih fungsi. Selain tersangkut masalah lahan dan tata ruang, proyek tersebut ditengarai membawa mudarat bagi nelayan. Misalnya ruang tangkapan nelayan menjadi lebih sempit karena pergerakan kapal menjadi terbatas.

Sepanjang rapat, dua peserta yang terlibat diskusi menuturkan bahwa anggota komisi dari Partai Gerindra getol mendorong evaluasi proyek tersebut. Fraksi Gerindra, menurut narasumber yang sama, pernah menerima aba-aba dari Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani untuk mendalami persoalan di wilayah Pantai Indah Kapuk. 

Hasil analisis masalah dan dampak yang ditimbulkan oleh megaproyek itu akan dibahas dalam rapat internal komisi yang rencananya dihelat setelah masa reses berakhir. Ditemui di gedung MPR/DPR pada Selasa, 14 Januari 2025, Muzani enggan menanggapi pertanyaan Tempo seputar PIK.

Perintah mengevaluasi PSN di area PIK datang dari Prabowo kepada para menterinya pada akhir 2024. Seorang menteri dan pejabat pemerintah menyebutkan Ketua Umum Gerindra itu meminta proyek dievaluasi setelah dia mendengar informasi dari sejumlah orang dekatnya bahwa pengembangan PSN di sana menuai kritik. Salah satunya mengenai pembebasan tanah dan status lahan.

Sudaryono, politikus Gerindra, enggan berkomentar tentang perintah Prabowo perihal evaluasi PSN. “Itu di luar wewenang saya,” ujar Wakil Menteri Pertanian tersebut di Istana Negara pada Jumat, 17 Januari 2025.

Pada 31 Desember 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan sebagian lahan proyek Tropical Coastland berada di area hutan lindung. Persoalan ini, menurut Nusron, akan rampung jika pemerintah menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi. Namun, untuk menurunkan status lahan, perusahaan pengelola wajib menyiapkan lahan pengganti yang ditentukan oleh Kementerian Kehutanan. 

Nusron menyebutkan kementeriannya tak memiliki wewenang mengevaluasi atau mengkaji ulang proyek Tropical Coastland. “Bola di tangan Kemenko Perekonomian,” kata Nusron kala itu.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa evaluasi PSN tidak hanya dilakukan di kawasan Pantai Indah Kapuk. “Semua PSN dikaji, seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, dan Tanjung Lesung di Banten,” tutur Airlangga di kantornya pada Jumat, 17 Januari 2025. 

Walaupun sudah ada lampu hijau dari Istana untuk mengevaluasi PSN di area PIK, rencana mengkaji proyek itu masih maju-mundur. Tiga politikus partai pendukung pemerintah menyebutkan Aguan belum lama ini bertemu dengan seorang petinggi Gerindra untuk membahas berbagai persoalan di PIK. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah jika petinggi partainya disebut berjumpa dengan Aguan. “Tidak benar,” ucap Dasco pada Selasa, 14 Januari 2025. 

Setelah kabar pertemuan menguar, tiga anggota DPR mengaku diminta tidak banyak berkomentar perihal PSN. Permintaan datang dari petinggi DPR dan pejabat fraksi partai pendukung pemerintah. Kepada ketiga sumber Tempo, mereka mengatakan suara sumbang yang menyoroti proyek negara di PIK akan mengganggu iklim investasi. 

Upaya meredam kritik terhadap proyek Tropical Coastland juga dilakukan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Yorrys Raweyai. Dia mengaku telah bertemu dengan Menteri Nusron Wahid yang pernah menyampaikan rencana mengevaluasi proyek tersebut.

Berjumpa dalam sebuah resepsi pernikahan di Jakarta pada Ahad, 12 Januari 2025, Yorrys mengatakan proyek Tropical Coastland adalah bentuk dukungan swasta terhadap pengembangan pariwisata lantaran tak menggunakan anggaran negara. “Karena itu, PSN di PIK wajib didukung,” ujar Yorrys menirukan ucapannya kepada Nusron.

Dikenal sebagai orang dekat Aguan, Yorrys juga meminta masalah pagar laut di perairan utara Tangerang dipisahkan dari persoalan di PIK.

Yorrys Raweyai di kediamannya di Jakarta, 24 Juni 2023. Dok.Tempo/ Hilman Fathurrahman W

Riyono, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan komisinya belum mengambil sikap atas berbagai permasalahan di PIK. Komisi, kata dia, akan lebih dulu berfokus pada isu pagar laut. Menyambangi lokasi pemagaran di sekitar Desa Kronjo, Tangerang, pada Rabu, 8 Januari 2025, Riyono mengaku menemukan berbagai kejanggalan dalam pemagaran laut menggunakan batang bambu itu. 

Ia memperkirakan pemasangan pagar laut mengeluarkan ongkos Rp 12-15 miliar. “Dengan anggaran sebesar ini, tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat,” tutur Riyono. Setelah masa sidang DPR kembali dibuka, Komisi IV akan memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga asosiasi nelayan untuk meminta keterangan. Komisi berancang-ancang membentuk panitia kerja untuk menelusuri pemasang pagar laut.

Namun Komisi IV masih maju-mundur memanggil perwakilan Agung Sedayu Group sebagai pengembang Tropical Coastland dan PIK 2. “Kami masih menunggu rapat internal komisi,” ucap anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo.