Wajah brunei darussalam

Pada tahun 1521, sejarawan Italia Antonio Pigafetta mengunjungi Kesultanan Brunei. Ia menggambarkan Kesultanan itu sebagai kerajaan yang kaya, ramah dan kuat. Monarki Islam yang mapan dan memiliki pengaruh regional yang kuat sampai ke pulau Jawa dan Kalimantan. Kini, meskipun berselang hampir 500 tahun, pengunjung ke negeri itu akan menemukan banyak kesamaan dengan gambaran yang disampaikan oleh Pigafetta. Brunei adalah negara kaya dengan pendapatan per kapita termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Suatu Monarki Islam yang sangat mapan dan setia pada tradisi. Sebuah negara yang memainkan peranan penting dalam kawasannya. Brunei terletak di ujung Barat Laut pulau Kalimantan dengan luas area 5.769 km2. Negeri ini berbatasan dengan Sarawak, salah satu negara bagian dari Federasi Malaysia. Negeri tersebut terutama berupa hutan tropis yang menutupi 70 persen wilayahnya. Brunei dibagi dalam empat distrik, masing-masing Brunei/Muara, Tutong, Belait dan Temburong. Daerah pantainya meluas sejauh 161 km. disepanjang Laut Cina Selatan. Rakyat Brunei sebagian besar adalah bangsa Melayu dan bahasa Melayu merupakan bahasa resmi negara. Bahasa Inggris secara luas dipakai dan juga digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jumlah penduduk Brunei adalah sekitar 227.000 orang, terdiri dari bangsa Melayu sekitar 155.000 dan bangsa Cina 41.000 orang. Penduduk asli lainnya berjumlah 11.500. Ada kira-kira 20.000 orang asing dari Eropa dan negara-neara lainnya yang bekerja di Brunei, termasuk pekerja tamu dari negara ASEAN, terutama Malaysia dan Filipina. Sejarah Singkat Kesultanan Brunei mulai berjaya dalam abad ke 15 dan ke 16, ketika negeri itu meluas sampai ke Kalimantan dan jauh ke utara sampai ke Filipina. Masa keemasan ini terpusat pada dua penguasa yang luar biasa, Sultan Bolkiah dan Sultan Hasan. Dibawah kekuasaan mereka, istana membangun upacara keagamaan yang penuh semarak setara dengan negara lain. Dan pengaruh teritorial serta keagamaan mencapai puncaknya. Pada tahun 1847, hubungan yang erat antara Brunei dan Inggris untuk pertama kalinya diresmikan melalui perjanjian tentang perbaikan hubungan perdagangan dan pembasmian perompakan. Pada tahun 1888 Kalimantan Utara menjadi protektorat Inggris dan Brunei menjadi negara yang dilindungi oleh Inggris. Dalam tahun 1906, Brunei menerima kekuasaan Inggris lebih jauh lagi dengan menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Residen yang menjadi penasihat raja dalam segala bidang, kecuali agama dan adat setempat. Brunei tetap berada dalam perjanjian keresidenan sampai tahun 1959, ketika suatu badan pemerintahan dalam negeri terbentuk berdasarkan perjanjian konstitusional. Dalam tahun 1971 kedaulatan kedalam diperoleh kembali secara utuh dan di tahun 1984 negeri tersebut memperoleh kedaulatan politis penuh dengan tanggung jawab urusan luar negeri dan pertahanan. Tiga hal pokok perlu diingat mengenai tahapan kekuasaan dalam sejarah Brunei tersebut, yaitu: - Brunei tidak pernah menjadi koloni jajahan seperti tetangga-tetangganya di Asia Tenggara. Negeri itu tidak mengalami kehilangan kedaulatan secara penuh. Dalam masalah apapun, kekuasaan Inggris di Malaya disalurkan melalui sultan-sultan setempat, karenanya berbeda dengan pemerintahan kolonial Inggris di manapun. - Selama seluruh periode tersebut terdapat kesinambungan penguasa dalam keluarga kerajaan, salah satu dinasti paling tua di dunia. Kesetiaan pada Sultan tetap menjadi dasar kebijaksanaan politik Brunei dalam masa protektorat. - Keterlibatan Brunei dengan Inggris menimbulkan ikatan-ikatan erat yang berkembang antara kedua negara tersebut, dan pada saat yang bersamaan Brunei dipengaruhi oleh hukum, perkembangan pendidikan dan ekonomi Inggris. Brunei tahun 1980-an dengan campuran kebudayaan Islam, perkembangan ekonominya yang canggih dan kerangka hukum kasus Inggris sangat dipengaruhi oleh periode ini. Sejarah politik Brunei modern terpusat pada perubahan-perubahan konstitusional yang telah dialami Brunei dalam tahun-tahun 1959, 1971 dan 1984. Brunei telah berkembang menjadi negara yang berdaulat penuh dan memainkan peranan aktif dalam politik dunia dan masalah perekonomian internasional. Dua orang telah menguasai Brunei dalam jaman modern -- Sultan ke 29 Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah yang telah berkuasa sejak 1967, dan ayah Baginda, penguasa ke 28 Sultan Haji Omar Ali Saifuddien yang menjadi Sultan dari tahun 1950 sampai 1967. Mereka berdua telah memimpin Brunei menjadi negara yang rdaulat penuh dan memperbaiki kondisi sosial secara dramatis, sementara tradisi dan stabilitas tetap terjaga. Masa sesudah perang terjadi perkembangan yang pesat dalam industri migas Brunei dan kenaikan infrastruktur negeri tersebut. Kunci keberhasilan dalam perkembangan ini adalah kebijaksanaan moneter dan politik keuangan yang sehat tanpa dibebani proyek-proyek pembangunan yang ambisius. Peristiwa yang paling sial yang terjadi sesudah masa perang adalah pemberontakan bersenjata dalam bulan Desember 1962 yang diorganisir di luar Brunei. Peristiwa ini tidak mendapatkan dukungan rakyat dan segera ditumpas oleh kekuatan-kekuatan yang setia kepada Sultan. Semenjak itu negara mengalami keadaan aman dan damai. Pada tahun 1984 Brunei memperoleh kedaulatan penuh dan mengambil alih tanggung jawab pertahanan dan politik luar negeri dari Inggris. Negeri tersebut bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi Konperensi Islam. Kini, Brunei merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa yang menyadari akan sejarahnya yang panjang dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Rencana Pembangunan Nasional Ekonomi Brunei dipengaruhi oleh industri minyak dan gas alam cair serta pola pembelanjaan negara. Pemerintah Brunei menyadari benar akan problema yang ditimbulkan oleh pola ekonomi seperti itu. Karenanya Brunei menerapkan rangkaian rencana pembangunan nasional selama 20 tahun terakhir ini. Tujuan utama Rencana Pembangunan Nasional ke 5 yang berlangsung dari tahun 1986-1990, adalah untuk menciptakan diversifikasi ekonomi. Rencana nasional sebelumnya lebih ditekankan pada perbaikan infrastruktur. PERKIRAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA 1988 Sembilan sasaran dalam Rencana Pembangunan Nasiona yang sedang berlangsung adalah: 1. Memperbaiki mutu kehidupan rakyat. 2. Memanfaatkan sumber alam secara maksimum. 3. Mengembangkan industri yang berorientasi pada ekspor. 4. Meningkatkan pengembangan sumber tenaga manusia untuk memenuhi tuntutan ekonomi negara yang semakin canggih. 5. Mempertahankan pengkaryaan penuh dan menambah tingkat produktifitas. 6. Menjaga tingkat inflasi yang moderat. 7. Membangun perkembangan masyarakat yang dinamis, disiplin dan bertanggung jawab. Menjadikan setiap warga negara sebagai agen pembangunan dan kemajuan. 8. Mendorong dan membina perkembangan bangsa Melayu menjadi pimpinan industri. 9. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Perekonomian berjalar dengan baik selama tahun 1980-an meskipun terganggu oleh harga minyak yang merosot dalam periode tersebut. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) per kapita secara menyeluruh turun, setelah mengalami pertumbuhan yang dramatis sebesar 33,3 persen ditahun 1979 dan 67,4 persen ditahun 1980. Kejadian ini lebih menyadarkan pemerintah, betapa vital sektor minyak dan gas bumi. Perekonomian di sektor non migas, khususnya konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang sehat dengan peningkatan infrastruktur dan bergerak ke arah di versifikasi, sesuai dengan rencana perekonomian pemerintah. Turunnya pendapatan dari minyak tidak mempengaruhi taraf hidup rakyat yang terus membaik selama dasawarsa tersebut. Keuangan Ketangguhan keuangan Brunei, dana cadangan dan rencana investasinya dalam tahun-tahun terakhir ini menjadi sasaran spekulasi dan komentar dunia. Secara ringkas, kebijaksanaan keuangan di Kesultanan itu ditentukan oleh lima aturan pokok: 1. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai dana cadangan Brunei di luar negeri. 2. Kebijaksanaan keuangan yang sehat, dengan menjaga tingkat inflasi yang rendah. Ekonomi negara tidak boleh dibiarkan "terlalu panas." 3. Persediaan kredit harus cukup, untuk mendorong industri dan entrepreneur setempat agar berkembang. 4. Kekuatan keuangan Brunei harus dipergunakan sebagai landasan untuk mengembangkan keahlian keuangan. Dengan demikian memberikan kesempatan kerja kepada rakyatnya. 5. Kebijaksanaan investasi di luar negeri harus konstruktif, berjangka panjang, menguntungkan kedua belah pihak, dan harus menghindari pengaruh yang merugikan ekonomi dalam negeri. Kementerian keuangan Brunei berada dalam posisi yang relatif lebih menguntungkan dibanding dengan kementerian keuangan dimanapun. Brunei memiliki penghasilan yang meluap. Pada tahun 1987 Pemerintah memperoleh pendapatan aktual sebesar B$ 2.7 biliun, diluar pendapatan dari investasi, dan pengeluaran sebesar B$ 2.4 biliun. Penduduk yang sedikit memberikan kemungkinan bagi Pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran secara efektif dan Brunei telah melaksanakan kebijaksanaan dana berimbang (balanced budget) selama bertahun-tahun. Negara ini tidak memiliki hutang. Kebijaksanaan keuangan negara dilakukan dengan mengkaitkan dollar Brunei dengan dollar Singapura, dan keduanya memiliki paritas yang sama. Kementerian Keuangan menyadari bahwa penguasa keuangan Singapura bersikap hati-hati agar pengkaitan kedua mata uang tersebut tidak mengganggu ekonomi kedua negara. Sementara itu, pengkaitan tersebut terbukti tidak merintangi pengelolaan ekonomi dalam negeri masing-masing. Kantor Perdana Menteri Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan adalah penguasa eksekutif tertinggi di Brunei Darussalam. Baginda telah menduduki jabatan Perdana Menteri sejak pemulihan kemerdekaan di tahun 1984. Sistem pemerintahan Brunei terpusat di Kantor Perdana Menteri yang memberikan dorongan bagi Sultan dalam mencapai tujuan pemerintahan yang lebih efisien. Dalam pidato Hari Nasional di tahun 1987, Baginda menekankan pentingnya memiliki aparat pemerintahan yang 'up-to-date', selaras dengan perkembangan Brunei scbagai bangsa yang merdeka. Baginda menganut kebijaksanaan yang menggabungkan tradisi dan pembaruan, bergeser dari struktur penguasa dan pejabat ke sistem kementerian penuh dengan jabatan-jabatan yang terinci. Sebagai Perdana Menteri, Baginda mengurusi pemerintahan sehari-hari, disamping bertanggung jawab pada beberapa departemen: - Kepolisian Kerajaan Brunei - Adat Istiadat - Pelayanan Umum - Dewan-dewan Negara - Audit (Pemeriksaan) - Pendirian Badan-badan - Pusat Penahanan (Detention Center) - Biro Anti Korupsi - Unit Perminyakan - Penyiaran dan Informasi Kantor Perdana Menteri berlokasi di Istana Nur Iman, kediaman resmi Yang Mulia yang menjadi lambang kebanggaan nasional. Untuk menjaga hubungan baik dengan adat-istiadat, istana penguasa menjadi tempat pemerintahan dan disini Dewan Kabinet bertemu dibawah pimpinan Yang Mulia. Kesehatan Mutu perawatan kesehatan di Brunei sama dengan kebanyakan negara kaya lainnya. Karena gaya hidup makmur dan cara-cara penyediaan air bersih serta pembuangan kotoran telah diperbaiki, maka problema kesehatan Brunei serupa dengan di Inggris, Amerika Serikat atau Swedia. Brunei telah bebas dari malaria sejak tahun 1970, meskipun penyakit ini masih merupakan masalah di daerah Kalimantan. Kolera dan cacar telah terbasmi dan negeri ini melaksanakan program imunisasi secara teratur. Persyaratan kesehatan seperti yang ditetapkan oleh WHO dalam 'Kesehatan untuk semua di tahun 2000' telah banyak dipenuhi oleh Kesultanan Brunei. Para perencana di Kementerian Kesehatan masih harus menanggulangi kenaikan penyakit-penyakit yang tidak berjangkit seperti kanker, kegemukan dan jantung. Adapun AIDS sejauh ini belum merupakan masalah besar, karena faktor agama, moral dan tradisi yang kuat. Meskipun demikian, negeri itu melakukan penyelidikan dan langkah pencegahan yang ketat terhadap penyakit tersebut. Angka kematian bayi di Brunei adalah 9,96 per 1000 bayi yang dilahirkan di tahun 1986, dan harapan hidup bagi pria 70,2 tahun sedangkan wanita 72,7 tahun. Pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat Brunei, dengan harga nominal bagi penduduk tetap dan pegawai pemerintah asing beserta tanggungannya. Perawatan kesehatan merupakan 'a three-tier system' (sistem 3 tingkat): klinik kesehatan menyediakan perawatan sekunder, rumah sakit distrik di tingkat ke tiga dan perawatan spesialis. Fasilitas kesehatan yang paling penting di Brunei adalah rumah sakit pusat yang berkapasitas 550 tempat tidur di Bandar Seri Begawan yang dikenal sebagai RS Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS). Rumah sakit yang dibangun dengan biaya B$ 162 juta ini dilengkapi dengan perlengkapan diagnostis dan terapis untuk seluruh negeri. Selain dari itu, terdapat rumah sakit di Kuala Belait, Tutong, Temburong dan rumah sakit swasta yang dijalankan oleh Brunei Shell di Seria. Untuk penyakit yang perawatannya tidak tersedia di Brunei, si penderita akan dikirim ke luar negeri atas tanggungan negara. Para pakar kesehatan Brunei sangat mengutamakan klinik-klinik kesehatan primer dan pelayanan keliling, terutama di daerah-daerah terpencil. Dokter terbang melayani 14 daerah yang tak terjangkau oleh kendaraan darat maupun air. Disamping memberikan perawatan kesehatan, Kementerian Kesehatan Brunei bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, penyediaan sanitasi dan air bersih di pedesaan. 90 persen penduduk kota dan daerah pinggir memiliki air ledeng, dan 70 persen penduduk kota mempunyai sanitasi pembuangan kotoran. Pemerintah memiliki rencana sanitasi dan pengairan yang ambisius untuk daerah-daerah pedesaan. Seperti di negara maju lain, Brunei dihadapkan pada tuntutan peningkatan perawatan kesehatan dan harga yang terus naik. Kesultanan ini beruntung karena sanggup membiayai kenaikan tersebut dan tetap bisa memberikan obat-obatan yang terbaik dan peralatan untuk pelayanan kesehatan. Masalah paling serius yang dihadapi Kementerian Kesehatan adalah kurangnya tenaga ahli. Kebanyakan dokter umum dan dokter gigi di Brunei adalah orang asing, dan meskipun negeri itu aktif mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri untuk belajar ilmu kedokteran, kekurangan itu masih tetap ada. Untuk suatu perawatan khusus, orang Brunei harus berobat ke luar negeri. Dipandang dari segi ekonomis hal ini masih bisa dibenarkan, mengingat investasi tenaga ahli dan peralatan yang harus diadakan bila pasien dirawat di dalam neeri. Kementerian Kesehatan juga berperan dalam membantu memerangi peredaran obat terlarang. Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan telah memberikan prioritas terhadap masalah ini. Dan hal ini secara nasional diatur dan diawasi oleh Biro Kawalan Narkotik di bawah Kantor Perdana Menteri. Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Biro Bahasa dan Kesusastraan, salah satu bagian utama dari Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, bertanggung jawab terhadap pengembangan bahasa Melayu, kesusastraan dan kebudayaan Brunei Darussalam. Sampai saat ini kantor tersebut melakukan berbagai usaha untuk memperluas penggunaan bahasa di sekolah. Misalnya, sementara pendidikan bergelar dalam kesusastraan Melayu diperkenalkan di universitas, Brunei juga menyelenggarakan seminar tentang bahasa Melayu, peranan kesusastraan dalam Islam dan perkembangan dalam puisi Melayu. Lomba dan pembacaan sajak internasional telah pula diselenggarakan dengan dukungan dari kantor bahasa tersebut. Ketiadaan perpustakaan nasional mendorong perpustakaan Dewan Bahasa untuk melayani banyak keperluan. Dewan ini mempunyai cabang di keempat distrik dan menyediakan perpustakaan keliling di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dibuka oleh Duli Yang Maha Mulia Ratu Elisabeth II di tahun 1972, Musium Brunei mempersembahkan enam anjungan seni termasuk pameran sejarah nasional dan eksplorasi minyak dan gas alam. Musium Brunei juga bertugas membina Pusat Seni dan Kerajinan Tangan yang mendorong keahlian tukang termasuk pertenunan kain Brunei. Pusat tersebut berperan sebagai organisasi pemasaran bagi serangkaian kerajinan tangan Brunei. Suatu musium yang luar biasa di Brunei adalah Churchill Memorial Museum yang memiliki koleksi barang-barang milik Churchill paling bagus di dunia. Musium lainnya adalah Musium Teknologi Melayu yang dibuka dalam bulan Februari 1988. Untuk melakukan riset sejarah Brunei Darussalam, pada tahun 1982 didirikan Pusat Sejarah Brunei. Tugas utamanya yang penting adalah menyelidiki silsilah dan sejarah Sultan Brunei dan Keluarga Kerajaan. Olahraga juga didorong untuk berkembang di Brunei dan fasilitas olahraga secara luas disediakan. Stadion Nasional berlokasi di Berakas dekat Bandar Seri Begawan. Sepak bola dan bulu tangkis merupakan olahraga yang paling digemari masyarakat. Brunei memiliki program kesejahteraan sosial yang berkembang baik. Administrasinya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Kaum miskin menjadi perhatian istimewa mereka dan negara menyediakan pensiun bagi yang berusia 60 keatas. Minyak Dan Ga Produksi minyak secara komersial dimulai di Seria pada tahun 1929 dan sejak itu industri tersebut menguasai ekonomi Brunei Darussalam. Pendapatan minyak dan gas sebagai bagian dari GNP (Gross National Product) merosot pada tahun-tahun terakhir ini. Bagaimanapun, Brunei Darussalam telah berhasil menghindari beberapa persoalan keuangan seperti yang dialami negara kaya minyak lainnya. Negara tersebut berpenduduk sedikit, pengeluaran pemerintah dikendalikan secara hati-hati dan proyek pembangunan dilaksanakan secara bijaksana dan berdasar pada pikiran yang sehat. Produksi minyak lepas pantai dimulai pada tahun 1963 dan kini merupakan bagian terbesar dari ekspor Kesultanan tersebut. Terdapat enam anjungan minyak dan gas lepas pantai -- Champion, Magpie, South West Ampa, Fairley, Fairley-Baram (gabungan dengan Petronas Malaysia), Gannet dan dua anjungan darat di Seria dan Rasau. Produksi dilakukan oleh Brunei Shell Petroleum yang sahamnya 50% dimiliki oleh pemerintah. Brunei Shell Petroleum melaksanakan eksplorasi dan produksi minyak dan gas alam, pengilangan dan penjualan minyak mentah. Perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam Brunei Shell adalah Brunei Shell Petroleum, Brunei LNG, Brunei Coldgas, Brunei Shell Tankers dan Brunei Shell Marketing. Brunei Shell Petroleum Company mengeksplorasi dan memproduksi minyak mentah dan gas. Perusahaan ini memiliki Brunei Refinery (pengilangan minyak Brunei). Pemilikan saham sama banyaknya antara Pemerintah Brunei Darussalam dan Royal Dutch/Shell Group. Brunei LNG membeli gas alam dari BSP, yang kemudian dicairkan dan dijual kembali pada Brunei Coldgas. Pemerintah Brunei memiliki 50 persen saham dari Brunei LNG dan Brunei Coldgas. Dua partner lain adalah Royal Dutch/Shell Group dan Mitsubishi Corporation, Jepang yang masing-masing memiliki saham sebanyak 25%. Brunei Coldgas membeli gas alam cair dari Brunei LNG dan mengatur pengangkutan dan penjualan ke pembelinya di Jepang. Peraturan bagi hasil sama kepada Brunei LNG. Brunei Shell Tankers dibentuk tahun 1986 dan memiliki tujuh tanker LNG yang disewakan kepada Brunei Coldgas. Pemerintah Brunei dan Royal Dutch/Shell Group berpatungan memilikinya. Brunei Shell Marketing Company memasarkan produk minyak dan kimia di dalam negeri. Perusahaan ini dimiliki secara patungan oleh Pemerintah dan Royal Dutch/Shell Group. Cadangan minyak dan gas bumi pada permulaan tahun 1986 mencapai tingkat tertinggi. Sementara kebijaksanaan pelestarian sumber yang ada dilaksanakan, dalam usahanya memperoleh lapangan minyak baru, Pemerintah Brunei mengundang perusahaan minyak lain, seperti Woods Petroleum, Sunray dan Jasra-Elf, untuk menggali sumur minyak. Pada tahun 1972 pabrik gas alam cair yang terbesar waktu itu di dunia dibangun di Lumut. Penjualan sebanyak 5 ton LNG per tahun dikirim ke Jepang dengan kontrak selama 20 tahun yang akan berakhir pada tahun 1993. Pendidikan Setengah penduduk Brunei berumur dibawah 20 tahun, dan layanan pendidikan di Kesultanan itu dalam tahun-tahun terakhir ini mengalami perluasan besar. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan latihan di dalam negeri tercermin dalam profil yang disampaikan kepada pemuda. Komitmen Sultan dalam mengembangkan kesempatan bagi pemuda memberi arti bahwa pendidikan di Brunei telah diberi prioritas yang tinggi. Sekolah dan sistem pendidikan tinggi diarahkan untuk mencetak tenaga ahli yang diperlukan untuk menjadikan negara itu lebih canggih dan tidak tergantung kepada tenaga ahli dari luar. Pendidikan diberikan secara gratis bagi anak-anak warga negara Brunei sejak umur lima tahun. Sekolah-sekolah swasta diwajibkan mendaftarkan diri ke Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum nasional yang telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan. Sistem pendidikan Brunei elah diperluas sejak tahun 1985 oleh Yayasan Universitas Nasional Brunei -- The University of Brunei Darussalam. Pada saat ini Universitas tersebut memiliki 912 mahasiswa dan empat fakultas Pendidikan, Sains, Seni, Ilmu Sosial dan Manajemen. Bila kampus baru selesai dibangun pada tahun 1992, sekitar 2000 mahasiswa dapat didaftar untuk pendidikan gelar dan non-gelar. Universitas Brunei Darussalam memberikan kelegaan besar pada persoalan yang dihadapi Brunei. Jumlah penduduk yang sedikit dan kebutuhan untuk membangun tenaga ahli secara cepat tercermin dari kenyataan bahwa Universitas hanya memusatkan pada beberapa disiplin ilmu saja. Karena gelar di bidang Hukum, Kedokteran, Dokter Gigi, Insinyur dan Akuntansi tersedia di luar negeri. Sementara itu staf pengajar Universitas tersebut terutama didatangkan dari luar Brunei. Pertanian Pertanian Brunei pernah mengalami masa yang sulit di tahun 1970-an. Kurang lebih dua per tiga ternak hidup di seluruh negeri musnah karena epidemi dan kesempatan kerja yang ditawarkan perusahaan-perusahaan minyak dan Pemerintah mempercepat perginya penduduk dari tanah pertanian. Akibatnya sekarang, pertanian hanya menduduki 1 persen dari produk domestik bruto dan 80 persen bahan makanan masih didatangkan dari luar. Persoalan ini sangat memprihatinkan pemerintah Brunei dan dalam tahun-tahun terakhir pembudidayaan pertanian memperoleh prioritas dalam Rencana Pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk kebutuhan strategis swasembada pangan, tapi karena banyak masyarakat Brunei memiliki tradisi pertanian dan tradisi ini bisa lenyap bila pertanian tidak lagi bisa mereka andalkan. Pembangunan pertanian memusatkan pada sasaran utama swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya bila hal itu dipandang mungkin. Khususnya untuk sayuran, daging unggas dan sapi. Mekanisasi menjadi bagian penting program tersebut dan pemerintah berharap bisa memenuhi 30% kebutuhan beras melalui mekanisasi sawah. Suatu pilot project yang dimulai tahun 1978 diatas tanah seluas 400 hektar telah menunjukkan hasil yang baik. Dalam swa-sembada daging, sebagian dari kebutuhan Brunei dipasok dari peternakan sapi di Willeroo, Northern Territory, Australia. Stasiun ternak ini lebih luas dari Brunei. Luasnya 5.793 km. persegi dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Pemakaian daging sapi telah meningkat secara tetap. Dalam bidang peternakan Pemerintah menyediakan bantuan kepada petani dan layanan-layanan seperti bantuan obat-obatan, tanah penggembalaan dan pinjaman uang kontan. Berbagai bidang keahlian khusus telah dicatat sebagai bidang yang bisa dikembangkan di Brunei. Keberhasilan telah dicapai di bidang produksi telur, sehingga Kesultanan tersebut telah memperoleh swa-sembada sebanyak 90 persen. Hal ini dilaksanakan oleh sektor swasta dengan bantuan pemerintah, pendidikan dan penyuluhan. Pemerintah Brunei mendorong pembangunan pertanian melalui percontohan (model farms), tanah pertanian Pemerintah, latihan pertanian dan penyuluhan serta dukungan kuat berdasarkan riset yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Berbagai usaha dilakukan untuk mengumpulkan anak-anak muda kembali ke pertanian, dan program pedesaan dirancang agar pemuda betah dalam perusahaan tersebut. Infrastruktur Dan Komunikasi Rencana Pembangunan Nasional ke tiga dan ke empat Brunei memberikan tekanan khusus pada pembangunan infrastruktur dan komunikasi. Jaringan jalan telah diperpanjang dan dibangun lebih modern yang menghubungkan kota-kota yang banyak penduduknya. Sebuah jalan raya yang dinamakan Sultan Hassanal Bolkiah Highway, menghubungkan Bandar Seri Begawan, Kuala Belait dan Seria, dan sebuah jalan baru menghubungkan Muara dan Tutong. Pemerintah memiliki rencana pembangunan jalan yang ambisius. Kini 1.450 kilometer jalan dan jalan raya utama terbangun di seluruh negeri. Pembangunan jalan menjadi tanggung jawab Departemen Pekerjaan Umum. Brunei memiliki angka pemilikan mobil yang termasuk tertinggi di dunia dan pemerintah menyediakan pinjaman murah bagi penduduk untuk membeli mobil baru. Komunikasi ke daerah pedalaman masih dilakukan melalui air dan Sungai Brunei, Belait dan Tutong memerankan peranan yang penting. Terdapat dua pelabuhan di Muara dan Kuala Belait dan kedua pelabuhan ini memberikan fasilitas bagi pelayaran keseluruh kawasan. Pelabuhan Muara terletak 28 kilometer dari ibukota Bandar Seri Begawan, dan mengambil keuntungan dari pembangunan yang dilakukan pada tahun-tahun terakhir ini, berupa perluasan dermaga dan penambahan kedalaman airnya. Penguasa komunikasi Brunei melihat pembangunan pelabuhan sebagai katalisator bagi perkembangan ekonomi dan daerah pertanahan. Komponen utama lain dalam transportasi Brunei yang meng-hubungkannya dengan dunia luar adalah Royal Brunei Airlines. Sejak didirikan di tahun 1974, penerbangan ini telah berkembang dan kini mempekerjakan hampir 1000 orang yang sebagian besar pribumi Brunei. Royal Brunei Airlines menerbangi kota-kota Bangkok, Jakarta, Darwin, Hong Kong, Kota Kinabalu, Kuala Kumpur, Kuching, Manila, Singapura, Taipei dan mulai Agustus 1988, Dubai. Perusahaan penerbangan tersebut mempunyai armada pesawat Boeing 737 dan 757 dan jumlah penumpang dan cargo yang diproyeksikan menunjukkan kenaikan yang besar dalam memasuki tahun 1990-an. Malaysian Airline System (MAS -- sebagian sahamnya dimiliki Brunei), Philippine Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways International dan Merpati Nusantara juga terbang ke Bandar Seri Begawan. Setiap tahun Bandara Internasional Brunei melayani kira-kira 400.000 penumpang yang datang dan pergi. Suatu program investasi yang besar (B$ 113 juta selama 10 tahun), telah menjadikan bandara tersebut salah satu yang tercanggih diseluruh kawasan. Bangunan terminal yang baru kini bisa menampung 1.5 juta penumpang yang diharapkan tercapai diakhir abad ini. Sistem telepon Brunei termasuk canggih, dengan dua stasiun satelit bumi, sambungan langsung internasional (IDD -- International Direct Dialing) dan fasilitas telex dan facsimile. Dalam tahun 1980, sambungan telepon elektronis dengan kapasitas 27.000 sambungan diperkenalkan, dan Siemens, perusahaan telekomunikasi Jerman Barat akan memasang lagi 47.000 sambungan pada pertengahan 1989. Tingkat kenaikan pemilikan telepon per kepala merupakan salah satu yang paling cepat di dunia. Dalam tahun 1986, ada 33.000 telepon di Brunei. Pertahanan Pentingnya pertahanan Brunei digaris bawahi dalam Rencana Lima Tahun ke 5, yaitu 10% anggaran dialokasikan untuk pertahanan. Dibanding dengan luas negaranya, Brunei mempunyai angkatan bersenjata yang termasuk paling lengkap, dengan kemampuan darat, udara dan laut. Task Force dari Angkatan Bersenjata Brunei terdiri dari angkatan darat, laut dan udara yang dikelompokkan sebagai satu brigade dengan ujung tombak dua batalion infanteri. Task Force tersebut dipersenjatai dengan kendaraan lapis baja untuk pengintaian dan pengangkut pasukan yang didukung oleh rudal pertahanan udara, Rapier. Untuk patroli pantai, disediakan armada kecil kapal-kapal cepat yang dipersenjatai dengan rudal dari permukaan ke permukaan. Rencana untuk memiliki 'fixed wing jet' dan pesawat pengawas pantai telah diumumkan untuk Wing Udara dan diharapkan mulai beroperasi di tahun 1992. Pemuda Brunei dari usia 18 sampai 23 tahun akan direkrut untuk dilatih sebagai penerbang. Pesawat yang baru tersebut akan memperkuat Wing Udara yang sekarang terdiri dari helikopter bersenjata dan untuk keperluan umum yang memberikan dukungan bagi kementerian lainnya, termasuk pelayanan Dokter Terbang. Angkatan Bersenjata Brunei telah mengadakan hubungan dekat dengan tetangga-tetangga dekatnya, teristimewa -- Singapura, Malaysia dan Indonesia. Latihan bersama telah dilakukan dengan angkatan bersenjata ASEAN, dan terjalin pula kerja sama erat dengan negara lain, seperti Inggris dan Australia. Pada tahun 1988 telah diadakan salah satu latihan bersama terbesar antara AB Inggris dan Brunei yang melibatkan kapal-kapal dari AL Kerajaan Inggris, batalion Inggris dari Hong Kong dan semua elemen AB Kerajaan Brunei. Urusan Luar Negeri Dasar yang mempengaruhi politik luar negeri Brunei adalah dukungan terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, peranan yang meningkat di ASEAN dan keanggotaan Brunei di dalam organisasi-organisasi internasional lainnya, yang memperkukuh hubungannya dengan negara-negara lain. Pada tahun 1984 Brunei Darussalam diterima sebagai anggota ke 159 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pidato penerimaannya, Duli Yang Maha Mulia Sultan menyatakan, Brunei menerima penuh kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB, dan bersama dengan bangsa lain akan berjuang untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan PBB. Brunei memainkan peranan yang aktif di ASEAN yang juga beranggotakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei menjadi anggauta ke 6, satu minggu sesudah memperoleh kemerdekaan penuh. Brunei sangat mengharapkan ASEAN dapat memantapkan integritas teritorial, perdamaian, keamanan dan stabilitas regional. Negara ini mendukung rencana ASEAN untuk ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Zona Damai, Bebas dan Tak Memihak). Brunei telah berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ASEAN dan kini memiliki tugas sebagai koordinator Dialog ASEAN -- CANADA. Dalam pidato Baginda di depan para kepala pemerintahan ASEAN di Manila bulan Desember 1987, Yang Maha Mulia Sultan menyampaikan garis besar komitmen Brunei untuk ASEAN "Brunei telah memperoleh banyak manfaat dari keanggotaan di ASEAN. Kami percaya ASEAN akan terus berjuang bagi keamanan dan stabilitas kawasan, serta kemajuan ekonomi rakyat. Brunei berjanji untuk memainkan peran sebaik mungkin sesuai batas kemampuannya sebagai anggota yang paling kecil, agar ASEAN tetap menjadi himpunan yang bersemangat dan efektip." Brunei memiliki pendekatan yang realistis pada Persemakruran (Commonwealth) yang dipandang bisa memberikan forum internasional yang bermanfaat bagi negara kecil untuk menyampaikan pandangannya. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan 42 negara dan angka ini terus meningkat setiap tahun. Kedutaan besar Brunei didirikan di semua ibukota negara ASEAN dan juga di London, Washington, New York, Riyadh, Cairo, Seoul, Tokyo, Jenewa dan segera menyusul, Canberra. Utusan tetap ke PBB ditempatkan di New York. Di Bandar Seri Begawan kini terdapat 15 utusan yang menetap dan negeri ini telah mengadakan perjanjian dengan 14 negara tentang penghapusan permohonan visa. Konstitusi Dan Sistem Hukum Sistem politik Brunei berlandaskan pada dua sendi yang tercantum dalam Konstitusi tertulis dan adat-istiadat kerajaan Islam Melayu. Suatu penambahan yang penting adalah ketaatan negeri itu akan peraturan hukum, suatu sistem yang terutama didasarkan pada hukum Inggris dan kebebasan pengadilan. Konstitusi tertulis Brunei dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 1959 dan sejak itu telah mengalami beberapa perubahan di tahun 1971 dan 1984. Konstitusi 1959 mengangkat Sultan sebagai Kepala Negara dengan kekuasaan eksekutif penuh. Sultan dibantu oleh lima dewan -- Dewan Agama, Dewan Raja (Privy), Kabinet, Dewan Legislatif dan Dewan Suksesi. Perlu dicatat bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan menurut tradisi Melayu dengan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada Ketua Menteri dan pejabat-pejabat senior telah digantikan dengan sistem Kabinet di tahun 1984 dan Sultan dan Yang Di-Pertuan sebagai Perdana Menteri. Kabinet gaya baru tersebut mencerminkan komitmen Baginda terhadap pemerintahan yang efisien. Sistem Hukum Brunei didasarkan pada Hukum Inggris (Common Law), pcngadilan bebas kumpulan hukum tertulis, dan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Sultan dan Yang Di-Pertuan. Seperti di Malaysia dan Singapura, sistem pengadilan kriminil didasarkan pada Indian Penal Code (Hukum Pidana India) dan kasus atau perkara diadili oleh hakim, sedang kasus yang lebih berat oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Bahasa pengantar peradilan adalah Inggris dan Pengadilan Tinggi bersidang dua bulan sekali, antara 5 dan 6 kali sidang per tahun. Disediakan penerjemah bagi yang tidak bisa berbahasa Inggris dan untuk perkara yang besar disediakan bantuan hukum yang bisa diperoleh untuk perkara perdata maupun pidana. Brunei memiliki perjanjian dengan Pemerintah Hong Kong yang mengangkat hakim Hong Kong sebagai hakim pengadilan Brunei. Pengangkatan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan ini berlaku untuk waktu tiga tahun. Praktek menggunakan hakim dari luar adalah untuk memecahkan problem yang mungkin muncul karena jumlah penduduk Brunei yang begitu sedikit. Amatlah penting bila sang hakim tidak kenal dengan anggota masyarakat yang akan diadli. Peraturan ini akan berlangsung beberapa lama sampai Brunei cukup memiliki ahli hukum yang berkualifikasi tinggi. Sir Denys Roberts, mantan Hakim Kepala Hong Kong telah diangkat kembali sebagai Hakim Kepala Brunei Darussalam. Di Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Sidang duduk bersama-sama dengan dua hakim lainnya. Hukuman mati masih tertulis di hukum Brunei, namun sejak tahun 1953 belum pernah dilaksanakan Sultan dan Yang Di-Pertuan memiliki Hak Prerogatif/Pengampunan. INFORMASI PERDAGANGAN Penanaman Modal Asing Modal asing sangat penting bagi Brunei. Hal ini tercermin dari pernyataan Sultan baru-baru ini dalam suatu wawancara pers. Baginda mengatakan, "Kami menyambut baik penanaman modal asing dan bersedia mendengarkan saran-saran dari para calon investor. Partisipasi perusahaan multinasional terkemuka dalam kegiatan perekonomian negeri ini juga kita sambut dengan baik. Peran serta semacam itu harus berdasarkan pembagian keuntungan yang seimbang". Matauang dan Peraturan Penukaran Matauang Brunei adalah Dollar Brunei (B$). Matauang Brunei dan Singapura berlaku dikedua negeri tersebut. Matauang Brunei dikelola oleh Brunei Currency Board (Dewan Matauang Brunei). Pengaturan saling tukar matauang tersebut telah menjadikan perdagangan uang antara Brunei dan Singapura lebih murah dibandingkan jika dilakukan transfer melalui bank. Matauang Brunei didukung oleh aktiva yang nilainya lebih dari 100 persen dari nilai tanggungan. Pabean, Bea Masuk dan Peraturan Impor Bea masuk untuk barang impor bisa khusus atau diatur sesuai dengan nilai barang (ad valorem). Umumnya barang yang digunakan untuk industri dibebaskan dari bea masuk. Pakaian, arloji dan perhiasan dikenakan bea masuk 10 persen peralatan listrik, kayu, mebel, kendaraan bermotor, suku cadang dan peralatan foto, 20 persen kosmetik dan parfum, 30 persen. Pendaftaran Perusahaan Perusahaan di Brunei harus berbentuk badan hukum, atau terdaftar sebagai cabang dari suatu perseroan terbatas asing. Perseroan terbatas menggunakan kata "Berhad" (Bhd) dibelakang namanya. Terdapat batasan yang sama untuk nama perusahaan seperti yang berlaku di Inggris. Perusahaan yang dibentuk di Brunei diatur oleh Undang-Undang Perseroan 1956, Cap. 39, yang menyerupai Undang-Undang Perseroan Inggris tahun 1948. Petugas Pendaftar Perusahaan (Registrar) diangkat dan bertugas, antara lain untuk mengawasi kegiatan perusahaan yang didaftarkan di Brunei atau melakukan usaha di wilayah Brunei. Perusahaan harus didaftarkan di kantor ini yang terletak di Law Building. Perusahaan umum paling sedikit harus memiliki tujuh pemegang saham dan dua direktur. Setengah dari dewan perusahaan haruslah berkebangsaan Brunei atau penduduk Brunei. Seperti halnya di Inggris, neraca tahunan dari perusahaan umum harus dikirimkan ke Registrar. Permintaan audit semakin sejalan dengan standar internasional, memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh badan-badan pemeriksa yang mengatur profesi akuntansi dan hukum. Tanggung jawab di sektor badan hukum ditangani serius sekali oleh Kementerian Keuangan, dan tindakannya terhadap transaksi curang dalam perbankan baru-baru ini menunjukkan tekad pemerintah untuk menjaga standar etika dalam bisnis. Perusahaan swasta di Brunei paling sedikit harus memiliki dua, tapi tidak boleh lebih dari 50 pemegang saham. Mereka diperkenankan memulai usahanya segera setelah didaftarkan, sedangkan perusahaan umum terlebih dahulu harus mengajukan permohonan "Certificate of Commencement of Business" (Sertifikat Mulai Usaha). Setengah dari jumlah direktur perusahaan swasta harus berkebangsaan Brunei atau penduduk setempat. Peraturan Kerja Orang asing yang ingin bekerja di Brunei memerlukan ijin kerja dari Departemen Imigrasi. Pemohon akan menerima tanda pengenal dari departemen tersebut dan harus diperbarui setiap tahun. Pemilikan Tanah dan Tempat Tinggal Pemilikan tanah umumnya terbatas bagi warga Brunei. Namun penyewaan tanah kepada pengusaha asing untuk penggunaan tertentu bisa dipertimbangkan. Perpajakan Brunei tidak memiliki perpajakan langsung. Tidak ada pajak penghasilan dan dalam bermitra usaha (partnership), penghasilannya juga dibebaskan dari pajak. Perseorangan tidak membayar pajak atas keuntungan penjualan barang modal (sero), dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan aktiva modal tidak dikenai pajak. Brunei mempunyai perjanjian perpajakan ganda dengan Inggris. Perseroan terbatas dikenai pajak sebesar 30 persen. Pajak atas pengusahaan minyak tercantum dalam Income Tax (Petroleum) Enactment tahun 1963. Ketentuannya sama dengan pajak yang berlaku di negara-negara penghasil minyak. Pengenaan pajak yang murah hati kepada warga Brunei adalah berkat pengelolaan keuangan negara yang bijaksana dan penghasilan dari migas serta investasi yang sehat. Perbankan Sistem perbankan Brunei Darussalam diatur sesuai British Banking Act 1906. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan bermaksu untuk memperkenalkan peraturanperaturan baru yang lebih up-todate sejalan dengan cara-cara modern yang dibuat untuk melindungi penyimpan uang dan kreditor. Perkembangan di sektor layanan keuangan yang teratur rapi merupakan salah satu tujuan utama pemerintah Brunei. Secara tradisi, sistem perbankan di Brunei Darussalam mengikuti karakteristik bank asing yang membuka cabang di negeri itu. Bank-bank yang termasuk besar skala operasinya adalah The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, The Standard Chartered Bank, Citibank, dan kini ditambah satu bank lokal, The International Bank of Brunei Bhd. Asuransi Banyak sekali perusahaan asuransi yang beroperasi di Brunei. Beberapa darinya perusahaan lokal, tetapi kebanyakan merupakan cabang grup perusahaan asuransi luar negeri. Kegiatan perusahaan asuransi dipantau oleh Economic Development Board. Informasi Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Brunei Darussalam, hubungilah:Bagian Penerangan Brunei Darussalam, Grafik Advertising (PT Tiara Alam Grafika), Jalan Riau 17, Jakarta 10310, Indonesia. Tel.: (021) 337956.