Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL — Ancaman yang menyerang Indonesia tak lagi kekuatan fisik dan perang, tetapi meluas hingga ancaman perang dagang, narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional, seperti terorisme. Hal tersebut dipaparkan Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Azwar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, Indonesia berada di wilayah yang strategis, di antara dua samudera dan dua benua. Sebagai negara yang memiliki ribuan pulau dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi yang strategis tersebut membuat Indonesia sejak dahulu hingga masa depan akan menjadi rebutan banyak negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Masalah yang mengancam Indonesia semakin menjadi-jadi ketika dunia semakin terbuka serta memanasnya hubungan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat,” jelas Rully, saat Konferensi Press di Plaza Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta (1/06/2019).
Menyikapi hal itu, Lembaga Pengkajian MPR RI akan membahasnya secara mendalam dalam Round Table Discussion (RTD) yang digelar pada 2 Juli 2019, di Gedung Nusantara IV. Diskusi menghadirkan 14 pembicara dari pihak yang terkait dan para pakar di bidangnya. Akan hadir Kepala Staf AD Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf AL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna.
Hadir pula pakar hukum laut internasional Prof. Hasim Jalal, pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinca Siburian; pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga menjadi pembicara dalam RTD.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Lembaga Pengkajian, M. Jafar Hafsah, menambahkan RTD ini penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan 17.508 pulau. Sebagai negara maritim, luas wilayah laut mencapai tiga perempat dari luas total Indonesia. “Kita juga sebagai negara yang memiliki garis terpanjang di dunia. Ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang besar, baik wilayah darat dan laut,” tutur Jafar.
Ketua Steering Committee (SC) RTD, Pataniari Siahaan, dalam kesempatan yang sama mengatakan kegiatan yang dilaksanakan itu sangat relevan bagi pemerintah. Masalah-masalah terhadap wilayah negara dan sistem pertahanan dan keamanan diharap dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
Diharapkan Round Table Discussion dapat mencapai tujuan, di antaranya, pertama, mencari solusi terhadap masalah yang timbul dalam menjaga keutuhan NKRI dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara. Kedua, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait partisipasi dan syarat keikutsertaan warga negara dalam bela negara serta pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait implementasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Keempat, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu. Kelima, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait terhadap implementasi hubungan kewenangan antara TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan relasi dengan lembaga negara yang lain.
Keenam, memetakan masalah, mencari solusi, dan merumuskan gagasan terkait perkembangan wilayah negara dan sistem hankam dari aspek ancaman militer maupun non-militer. Ketujuh, penguatan upaya mengantisipasi dampak globalisasi serta memanfaatkan kiat dan aksi globalisasi untuk kepentingan penguatan wilayah dan kepentingan nasional.
Proses pengkajian topik Wilayah, Pertahanan, dan Keamanan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 ini, menurut Pataniari sudah diawali oleh serangkaian kajian internal sejak 12 Februari 2019. Selanjutnya, pada 27 Februari 2019, dilakukan pleno khusus. Guna mempertajam hasil-hasil dari serangkaian proses itu, diadakan pula Focus Group Discussion (FGD) di empat kampus, yaitu di Universitas Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat, Universitas Batam di Kepulauan Riau, dan Sekolah Staf dan Komando TNI di Jawa Barat. (*)
